Tradisi Kontemporer


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Kini saatnya Bali meng-cancel
pendikotomian tradisi dengan modern.

 
INI adalah wacana yang terlalu sering diulang. Tentang tradisi di masa mutakhir. Dan tulisan ini mengulangnya lagi. Tapi bagi saya tak mengapa. Wacana semacam ini memang memerlukan pengulangan demi pengulangan. Per-ingat-an demi per-ingat-an. Sebagaimana sebuah tradisi yang adalah bentukan dari pengulangan yang terus-menerus, hingga mendapat pengakuan secara komunal, mapan dan memiliki pakemnya tersendiri. Mudah-mudahan sebagaimana tradisi pula, pengulangan demi pengulangan wacana semacam ini menjadi terbiasa, lalu “dilupakan”, karena tanpa disadari telah dijalani.

Walaupun tradisi adalah masalah pelakonan, bukan wacana yang diverbalkan, namun bukan salah jika tradisi diterjemahkan ke dalam bahasa verbal. Sering kali para pelakon tradisi gagap dalam menjelaskan tradisinya, misal kepada generasi selanjutnya dari tradisi tersebut. Ini dapat dipahami sebab pelakonan adalah cara paling jitu dalam proses regenerasi tradisi.


Contoh kasus di atas saya temui ketika seorang gadis kelahiran Denpasar bercerita pada saya tentang orangtuanya yang tidak bisa menjelaskan apa makna dari banten yang dibuat dan di-atur-kannya saban hari. Barangkali karena pengaruh pendidikan yang selalu menuntut kejelasan (verbal!) tentang sesuatu, si gadis ingin tahu seperti apa tradisi yang akan diwariskan padanya. Sebelum memutuskan diri untuk menceburkan diri dalam tradisi itu, barangkali ia menanam kecurigaan jangan-jangan itu adalah tradisi yang keliru.

Apa yang dialami gadis itu bukan sesuatu yang aneh dalam konteks tradisi Bali di masa mutakhir. Sejarah telah membeberkan bukti bahwa tradisi Bali mencapai maknanya dalam pelakonan, bukan pemverbalan, sehingga sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan diri secara verbal. Pernyataan ini bukan menampik kenyataan bahwa sebagian dari tradisi Bali adalah tradisi lisan yang sangat dekat dengan verbalitas. Namun verbalitas dalam tradisi lisan merupakan bagian dari pelakonan, bukan verbalitas dalam hal menerjemahkan atau mewacanakan perihal tradisi itu sendiri.

Sistem transmisi tradisi kepada generasi selanjutnya dengan cara pelakonan akan mengantarkan generasi baru itu pada pemahaman demi pemahaman secara otomatis. Dengan kata lain, pelakonan akan dengan sendirinya memberikan penjelasan, menerjemahkan, memverbalkan tradisi itu sendiri kepada generasi baru.

Meng-“cancel” Tradisi vs Modern
Masalah yang selama ini disebut sebagai pelestarian tradisi atau pewarisan tradisi yang sering mengkhawatirkan banyak pihak sebenarnya adalah masalah yang di atas disebut sebagai transmisi tradisi. Dalam konteks mutakhir, ketika masalah transmisi tradisi ini megalami ketersendatan, walaupun di sisi lain generasi demi generasi baru terus lahir, maka sering kali modernitaslah yang dituduh sebagai biang keladi dari terganggunya proses transmisi tersebut. Tidak terkecuali di Bali. Berbagai konflik dan polemik yang terjadi dan berkatian dengan tradisi juga selalu memunculkan pemikiran yang mengkonfrontasikan tradisi dengan modern. Hal ini kemudian menimbulkan sikap yang mendikotomikan tradisi dengan modern. Keduanya ditaruh pada dua kutub yang berbeda dan berlawanan.

Pemikiran semacam itu mesti ditinjau ulang. Walaupun ada kebenaran semacam itu, namun perlu dilihat dulu lebih jauh ke belakang, di mana modernitas belum terlalu kuat mempengaruhi kehidupan Bali. Dari cara penilikan seperti ini akan terlihat bahwa sebenarnya, tanpa dikonfrontasikan dengan modernitas sekalipun, tradisi telah melahirkan berbagai konflik dan polemik yang serupa. Tradisi memiliki potensi konflik dan mampu meledakkan konflik itu tanpa adanya gesekan elemen di luar tradisi itu sendiri.

Kini saatnya Bali untuk sejenak meng-cancel pendikotomian tradisi dengan modern. Tradisi mesti mutakhir mesti dilihat sebagai sebuah kebudayaan kontemporer yang menghidupi dan dihidupi oleh manusia Bali mutakhir. Dengan kata lain, segala elemen yang selama ini diklaim sebagai pengaruh luar mesti dipandang sebagai bagian dari tradisi itu sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memposisikan “pengaruh luar” itu sebagai bagian dari laju proses pembentukan tradisi Bali. Saatnya mereka diposisikan bukan sebagai “orang luar” atau malah foreigner yang mesti selalu dicurigai atau dikonfrontasikan dengan pribumi.

Tradisi yang Selalu Baru
Di Bali saat ini memang tengah berlangsung gejala fundamentalisme yang cenderung kolot. Sering kali gejala ini muncul tanpa dasar yang jelas dan terlihat tidak memiliki sikap yang reflektif terhadap sejarah. Misalnya, melihat kecenderungan perkembangan pakaian sembahyang ke pura yang mengalami banyak modifikasi sesuai dengan perkembangan mode global, ada beberapa pihak yang menyarankan agar pakaian yang telah dimodifikasi itu jangan dipakai untuk ke pura. Manusia Hindu Bali agar kembali pada pakaian ke pura yang “semula”, yang belum termodifikasi.

Pakaian ke pura macam apa yang dimaksud sebagai “yang belum termodifikasi”? Apakah pakaian ke pura semacam ini pernah ada?

Saran seperti di atas merupakan proyeksi dari sebuah pandangan yang tidak reflektif pada sejarah masa lalu pembentukan tradisi Bali. Ini menunjukkan bahwa Bali seakan menampik segala macam pengaruh budaya, dan dengan sombong berikrar bahwa tradisi Bali adalah suatu bentuk kebudayaan yang asli, tanpa polesan dari kebudayaan lain mana pun.

Sejarah telah menunjukkan bahwa Bali merupakan sulaman dari benang-benang budaya yang multikultural. Yang nyata saja bisa kita lihat di dalamnya terdapat benang-benang dari Cina, India, bahkan Timur Tengah. Dan sekarang adalah Barat (modern). Jika kita sepakat bahwa tradisi Bali adalah kebudayaan Bali sebelum mendapat pengaruh modern, maka menolak pengaruh modern sebagai elemen pembentuk dalam proses pertumbuhan tradisi Bali adalah mementahkan kesepakatan itu sendiri. Maka Bali tumbuh dari kemunafikan demi kemunafikan.

Orang yang berpandangan demikian seakan tidak bisa menerima keniscayaan zaman yang mengatakan bahwa tidak ada tradisi yang tidak berubah. Tradisi itu selalu diperbaharui, sebab sebuah tradisi yang unggul adalah tradisi yang mampu mengaktualisasikan kehidupan manusia-manusianya di tengah pergerakan zaman. Tradisi adalah sesuatu yang selalu kontemporer. 


Jogja, Januari 2009

Tubuh Orang Hindu Bali dalam Laku Seni dan Laku Upacara


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Jujurkah tubuh orang Hindu Bali mutakhir
dalam melakoni seni dan upacaranya?

SAYA baru saja mengikuti sebuah diskusi dan menonton video dokumenter tentang workshop seorang penari Jepang bernama Min Tanaka. Salah satu metode yang dilontarkan Tanaka dan menarik bagi saya adalah tentang kejujuran tubuh manusia dalam bergerak, baik dalam konteks tari maupun gerak keseharian, sehingga ekspresinya menjadi suatu hal yang "berbeda", unik, menarik, baru. Saya sendiri belum paham benar apa yang dimaksudkan Tanaka sebagai kejujuran itu. Namun lontaran itu menyeret saya kepada diskursus yang barangkali berbeda dan barangkali juga begitu dekat dengan yang dimaksudkan Tanaka. Diskursus yang saya maksud adalah tentang tubuh orang Hindu Bali dalam kaitannya dengan berbagai upacara serta seni yang menjadi keseharian – walau tidak semua – orang Hindu Bali.

Orang Hindu Bali memiliki konsep tentang bhuana agung dan bhuana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan tubuh manusia. Pola hubungan antara kedua jagat ini oleh orang Hindu Bali dibangun melalui sistem serta pola fisik dan transenden. Hubungan ini diciptakan untuk mencapai "kehidupan yang lebih baik", dengan kebutuhan duniawi sebagai pembenaran dalam hal hubungan fisik dan agama Hindu Bali sebagai pembenar hal transenden. Di samping itu, ada pula pembenar-pembenar lain yang digunakan, seperti keyakinan metafisik tertentu, filsafat lokal, ajaran lainnya serta seni.

Sistem-sistem hubungan itu yang didasari oleh keyakinan ditransmisikan secara turun-temurun lalu menjelma sebagai tradisi. Eksistensinya sebagai sesuatu yang telah mentradisi tidak serta merta memposisikannya sebagai sebuah ekspresi kejujuran bagi orang-orang yang melakukannya. Sebab dalam sebuah tradisi, unsur kolektif sangat kuat mengikat. Sedangkan kejujuran sendiri lebih merupakan hal yang individual.

Tubuh yang Diserahkan
Saya teringat Michel Foucault yang berbicara tentang kuasa-kuasa tertentu yang melakukan pengaturan terhadap tubuh individu. Misalnya, individu sebagai warga negara "menyerahkan" tubuhnya kepada kuasa pemerintah melalui kepatuhan terhadap berbagai hukum yang mengatur laku tubuh warga negara. Dalam hal ini tubuh individu diatur atau dibentuk sedemikian rupa, baik karakter maupun lakunya, agar sesuai dengan tata nilai tertentu yang dianut oleh suatu negara.

Dalam wilayah budaya Hindu Bali, sejak tubuh seseorang belum terlahir ke bumi, ia telah diperlakukan dengan upacara. Hal ini terus berlangsung hingga tubuh itu ditinggalkan jiwa dan akhirnya dimusnahkan sisi kebentukannya. Upacara demi upacara membentuk tubuh orang Hindu Bali dalam menapaki kehidupan, atau dalam lingkup waktu yang lebih kecil yaitu dalam hidup kesehariannya. Hingga ketika kematian pun upacara tetap berusaha memberikan "bentuk" terhadap tubuh itu.

Dengan demikian, orang Hindu Bali menyerahkan tubuhnya selama umur tubuh itu kepada upacara demi upacara yang dikonstruksi oleh ajaran agama yang sebelumnya telah – dianjurkan untuk – diyakini oleh orang Hindu Bali sendiri. Pembentukan itu, baik secara karakter fisik, psikis, maupun dalam hubungan transindividual, di satu sisi menempati posisi yang praktis dan verbal dalam keseharian. Di sisi lain pembentukan dilakukan untuk mewujudkan simbol-simbol tertentu yang menyangkut nilai-nilai keutamaan hidup. Hal ini memiliki pembenarannya dalam ajaran agama.

Kita lihat salah satu contoh dalam upacara mapandes atau masangih, misalnya. Dalam upacara ini orang Hindu Bali "menyerahkan begitu saja" tubuhnya, atau lebih spesifik giginya, terhadap upacara untuk dihilangkan bagian-bagian tertentunya. Ini merupakan salah satu bentuk penyerahan tubuh secara fisik terhadap upacara, di mana gigi orang Hindu Bali dikikir bagian-bagian tertentunya sehingga mengalami pengurangan dan mencapai perubahan bentuk tertentu.
Di samping pembentukan secara fisik, upacara mapandes juga turut membentuk tubuh orang Hindu Bali secara simbolik. Tubuh yang telah diserahkan terhadap upacara ini dikonstruksi sehingga tercipta simbol-simbol tertentu dalam tubuh itu sendiri, berkaitan dengan nilai-nilai seperti penghilangan kekuatan-kekuatan jahat atau hawa nafsu yang sebelumnya menguasai tubuh. Di sini pula tubuh diinisiasi menjadi suatu konstruksi yang melibatkan tingkatan kehidupan tertentu menurut agama, sehingga secara simbolik tubuh secara kompleks mengalami peningkatan taraf kedewasaan. Dalam konsep tentang kedewasaan ini sendiri ada nilai-nilai keutamaan yang harus diemban oleh tubuh.

Dalam ranah lain kehidupan orang Hindu Bali, ada pula seni sebagai pranata yang juga turut membentuk tubuh orang Hindu Bali. Berbeda dalam konteks upacara yang saya contohkan di atas, di mana tubuh dibentuk sesuai nilai-nilai ajaran agama, dalam pranata seni tubuh dibentuk untuk menuju apa yang dinamakan dengan tubuh estetis. Contoh mudah dalam kasus ini adalah dunia seni tari.

Seni tari di Bali, sebagaimana juga di belahan lainnya di dunia, mempunyai pakem dan nilainya tersendiri yang terejawantah dalam gerak dan simbol melalui media tubuh. Tubuh dilatih atau dibentuk untuk dapat mencapai taraf terampi yang ukuran nilainya adalah pakem dan simbol. Dengan seni tari, tubuh mengalami perubahan secara fisik dan dalam laku ketika menari tubuh juga diberikan beban simbol yang sekaligus di dalamnya terdapat makna dan nilai.

Keyakinan dan Kejujuran Tubuh
Seni tari dan upacara di Bali memang sudah menjadi tradisi. Dan tradisi selalu didasari oleh konsep yang tidak lain adalah suatu keyakinan. Konsep ditransmisikan secara turun-temurun melalui laku.

Pentransmisian kompleksitas laku tradisi secara turun-temurun kadang mengalami distorsi. Ada segi-segi yang hilang. Ini biasanya terjadi salah satunya ketika tradisi dikultuskan oleh orang-orang yang menghidupinya. Tradisi dimaknai hanya sebagai laku semata, yang harus dipraktikkan dalam keseharian, tanpa mengecek konsep apa sebenarnya yang mendasari, yang menjadi keyakinan, dari tradisi itu.

Ketika tradisi hanya laku, dalam arti tidak didasari dengan pemahaman terhadap dunia ide atau konsep yang mendasarinya, maka tradisi pun cuma rutinitas yang bebal dan kosong. Orang-orang yang mempraktikkannya hanya didasari oleh suatu stigma bahwa itu adalah kewajiban umat. Atau di sisi lain, dalam kerangka kolektivitas, tradisi dipraktikkan hanya untuk menjaga norma kesopanan antarsesama pewaris tradisi.

Tubuh pelaku tradisi pun menjadi tubuh yang buta dan tidak jujur ketika tradisi bukan lagi dipraktikkan atas dasar keyakinan akan konsep yang ada di balik laku yang dianjurkannya. Ini disebabkan karena tubuh itu tidak memiliki keyakinan dengan laku yang dipraktikkannya. Hal ini akan diperparah lagi ketika konsep atau keyakinan lain memasuki tubuh itu.

Bagi orang Hindu Bali, silakan tanyakan pada diri sendiri apakah tubuh Anda jujur mempraktikkan berbagai upacara atau seni yang selama ini ditradisikan?


Jogja, Oktober 2008

Bali, Tanah, Gaya Hidup


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Menjual ataupun merebut tanah adalah sama,
yaitu meraih gaya hidup.

SAMPAI saya menulis artikel ini, di Gianyar masih berlangsung kasus rebutan tanah sétra antara Banjar Semana Desa Singakerta dengan Banjar Ambengan Desa Sayan, Kecamatan Ubud. Tawaran tanah seluas lima are dari Pemkab Gianyar untuk sétra baru ditolak oleh krama Semana. Mereka bersikukuh menuntut tanah seluas 20 are yang pernah dijanjikan mantan Bupati Gianyar A.A. Bharata. Permintaan pemakaian tanah negara seluas 30 are yang berada di wilayah Semana pun belum bisa dipenuhi Pemkab Gianyar dengan alasan hak perizinan ada di tangan Pemprop Bali.

Di saat yang sama di Bali masih berlangsung wacana dan kenyataan empiris tentang penjualan bidang demi bidang tanah Bali oleh orang Bali sendiri kepada orang luar. Tentang masalah ini tentu kita sangat hafal dengan goyunan "orang Jawa jual bakso untuk beli tanah, orang Bali jual tanah untuk beli bakso". Banyak pewacana yang secara ekstrem mengkhawatirkan bahwa suatu saat nanti orang Bali tak lagi memiliki tempat berpijak di desanya sendiri, orang Bali hanya jadi penyewa, orang Bali tak lagi menjadi bos di negerinya sendiri.

Putu Suasta (2001) menulis bahwa orang Bali telah mengalami perubahan orientasi terhadap keberadaan tanah. Tanah secara tradisional memiliki kompleksitas makna bagi orang Hindu Bali yang hidup dengan kebudayaan agraris. Tanah adalah penghidupan ekonomi sekaligus Dewi Sri yang sakral. Seiring pesatnya pembangunan modern, orientasi ini perlahan bergeser ke arah nilai ekonomi semata, yang mana dapat dilihat dari semakin banyaknya tanah yang dijual, terutama tanah sawah.

Dari dua kasus di atas bisa dijadikan sampel bagaimana gejolak orientasi pemikiran, kebutuhan serta juga pandangan orang Bali terhadap tanah. Di satu sisi orang Bali tengah berjuang untuk "merebut" tanah, dan seakan paradoks di sisi lain orang Bali tengah "menyerahkan" tanahnya.

Secara nilai, tanah dalam kedua kasus ini berbeda. Yang pertama adalah tanah sétra yang bisa dikatakan tidak memiliki nilai produksi secara ekonomi. Ia adalah tanah yang lebih memiliki nilai religi, sakral, spiritual, tanah pijakan terakhir bagi manusia di dunia minimal secara badaniah. Sedangkan tanah yang kedua mengandung hampir segala potensi, baik ekonomi, sosiokultural, politik maupun religi.

Berhubungan dengan orientasi – dan kemudian karakter sikap – orang Bali terhadap keberadaan tanah, barangkali memang ada perubahan, paling tidak jika dilihaat dari pengaruh modernisme. Namun ditilik dari pengaruh yang sama (modernisme) barangkali pula ada yang tidak berubah sama sekali, dari generasi ke generasi.

Dari dua fenomena yang seakan paradoks di atas, yaitu "menyerahkan" dan "merebut" tanah, ada hal yang sama yang ingin dicapai atau dicita-citakan. Keduanya ingin meraih "sesuatu". Fenomena "menyerahkan" tentu saja ingin meraih uang sebagai ganti dari bidang tanah yang diserahkannya. Dan "merebut" tidak lain ingin meraih tanah.

Uang bagi orang Bali sekarang adalah nilai ekonomi semata. Ia untuk dibelanjakan. Untuk memenuhi konsumsi berbagai kebutuhan hidup. Walaupun kemudian ada untuk kebutuhan ritual, ia tetap diperhitungkan secara ekonomi – inilah yang berbeda dengan orientasi orang Bali dulu terhadap uang. Modernisme memang telah "mendidik" orang Bali untuk konsumtif dengan ukuran nilai uang. Konsumsi tidak dipandang dari nilai atau esensi yang terkandung dalam sesuatu yang dikonsumsi. Nilai atau esensi itu telah diuangkan, ditakar dengan nilai uang.

Ketika nilai suatu konsumsi ditakar dengan nilai uang, maka kemudian yang lahir bukan esensi konsumsi, namun citra, gaya, prestise, gengsi. Bergeserlah kemudian pandangan terhadap esensi itu sehingga perlahan tapi pasti esensi yang sebenarnya terkesampingkan dan tergantikan oleh citra. Pendeknya, citra diamini sebagai esensi itu sendiri. Lihatlah misalnya, ketika bangunan pura yang megah dicitrakan sebagai kemegahan iman para panyungsung-nya.

Modernisme memang lihai dalam menanamkan iman tentang citra. Citra adalah produk andalan dari modernisme. Citra yang sebenarnya merupakan esensi dari gaya hidup kemudian mengantarkan orang Bali yang menganutnya – secara terang-terangan atau diam-diam – untuk mengamini bahwa gaya hidup adalah pemaknaan terhadap kehidupan. Gaya hidup adalah hidup itu sendiri.

Beralih pada fenomena "merebut", yang tidak lain ingin meraih tanah, pun sebenarnya bisa diusut sehingga menemukan muara yang sama dengan kasus "menyerahkan", yaitu gaya hidup.

Sebuah konstruksi organisasi sosial, banjar sebagai contoh dalam fenomena ini, memerlukan perangkat-perangkat pemenuhan kebutuhan lahir dan batin para anggotanya. Sétra misalnya, merupakan suatu kebutuhan dalam konstelasi kehidupan adat dan agama orang Bali. Sétra diadakan untuk memenuhi tuntutan siklus alamiah kehidupan manusia, dalam hal ini kematian, yang kemudian oleh agama Hindu Bali diberikan struktur dan cara tertentu untuk mencapai pemaknaan spiritual.

Namun orang Bali kemudian tidak hanya ingin memenuhi struktur tersebut dengan "polos" atau hanya "sedemikian adanya" atau sekadar untuk mencapai esensinya saja. Kembali di sini pengaruh modernisme, dengan citra sebagai produk andalannya, mempengaruhi generasi orang Bali untuk "berkreativitas" sehingga segala sesuatunya mesti di-payasin dengan citra. Barangkali pengaruh modernisme ini lumayan mudah masuk ke diri orang Bali karena konon orang Bali terkenal kreatif dalam memberi pernik terhadap segala sesuatu di lingkungannya sehingga tampak nyeni.

Maka sétra sebagai salah satu perangkat adat dan agama dari organisasi banjar pun tak lepas dari citra. Memiliki sétra sendiri adalah gengsi yang tinggi dibandingkan menumpang di sétra banjar atau desa lain. Apalagi sétra itu luas. Hal ini menumbuhkan kebanggaan tertentu, prestise tersendiri, bagi anggota organisasi terutama dalam hal berhubungan antar-banjar, dan terkhusus lagi adalah persaingan gengsi antar-banjar. Ini mirip dengan persaingan terselubung antardesa dalam hal saling memegahkan bangunan tiga pura dalam konsep Tri Murti.

Sejarah kepemilikan tanah di Bali, sebagaimana juga di wilayah geografis lainnya di dunia, sebagian besar adalah sejarah perebutan citra. Lihatlah bagaimana konflik perebutan wilayah perbatasan. Merebut tanah beserta keuntungan ekonomi yang terkandung di dalamnya adalah perebutan yang bermuara pada pencapaian citra atau gaya hidup yang tinggi dalam kontestasi kehidupan modern. Selalu ada semangat yang luar biasa menggebu dalam hal perebutan tanah.

Citra, gengsi, prestise sebagai bagian dari gaya hidup adalah salah satu akar masalah dari berbagai kasus polemik yang terjadi di Bali.

Jogja, September 2008

Tradisi yang Mencari Rumah di Jalanan


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Aku di jalanan,
maka aku ada.


BERIBU – bahkan mungkin berjuta – orang bisa menari Bali. Tapi, berapa yang bisa menarikan serta taksu-nya? (Mengadopsi perkataan Garin Nugroho dalam sebuah seminar di Yogyakarta: "Banyak orang yang bisa menari serimpi. Namun berapa yang bisa membawa mistiknya?")

Tradisi kehilangan kelanjutannya dalam konteks perubahan yang dibawa oleh generasi selanjutnya. Tradisi tidak diwariskan ke generasi selanjutnya, namun ditaklukkan dan diringkus untuk kemasan gaya hidup. Tradisi terancam kehilangan sejarahnya ketika politik identitas dikuasai gaya hidup. Demikian kata Afrizal Malna.

Banyak generasi mutakhir yang merasa mewarisi tradisi, namun sebenarnya hanya menguasai pada tataran teknis semata. Apalagi pewarisan itu dilakukan melalui sistem akademis yang sok menggunakan logika Barat, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan logika ini dinafikan begitu saja. Hal ini menguntungkan di satu sisi. Di Bali misalnya, penguasaan terhadap tradisi, walau hanya dalam tataran teknis, adalah modal hidup yang cukup besar. Kekuatan-kekuatan yang tengah beroperasi di Bali, yang memiliki jaringan global, menghidupi tradisi yang demikian dengan semangat bisnis yang kuat.

Tradisi (Bali), ah, siapa yang merasa memilikinya sekarang? Semua orang Bali? Yang karena pengaruh gembar-gembor politik identitas (etnis-agama) terkejut dengan perubahan sosiokultural yang menekannya, kemudian mendadak bersikap memproteksi identitas diri, padahal tanpa sadar menjadi fundamentalis? Orang-orang yang pernah bersentuhan dan mempelajari tradisi Bali? Semua warga dunia? Karena globalisasi menghapus jarak ruang dan waktu yang dulu ada – sehingga kemudian orang California lebih lihai dan cerdas (!) menabuh gambelan Bali? Pengusaha pariwisata yang memang lebih sering menjual pernak-pernik tradisi Bali kepada wisatawan, seperti seorang petani yang menjual hasil panen lahannya sendiri? Atau cuma "orang-orang Bali" yang kini sudah malingga di mrajan atau sanggah?

Barangkali jawabannya adalah semua itu. Tapi kemudian siapa di antara semuanya benar-benar memiliki rumah untuk tradisi Bali dalam laku kehidupan sehari-harinya? Rumah yang bukan sekadar untuk berlindung dari cuaca atau singgah sebentar. Rumah yang benar-benar merupakan kompleksitas yang selalu memanggil untuk pulang. Rumah yang menjadi hulu sekaligus hilir pelakonan tradisi (baca: kehidupan). Rumah yang adalah sejarah tubuh pemiliknya.

Masalahnya sekarang tradisi tak (hanya) berada di rumahnya. Tradisi tidak lagi (cuma) di pura-pura, sanggar-sanggar tari, balé-balé banjar, ritual-ritual inisiasi, hari-hari raya, rerainan dan sebagainya ruang-ruang yang dulu menjadi rumah bagi tradisi. Juga tak lagi di tubuh-tubuh orang Bali yang dulu lebur dengan ruang-ruang itu dengan sublim. Secara fisik barangkali tradisi masih berada di ruang-ruang itu sampai sekarang, masih tampak lestari, tak kehilangan kemegahannya, bahkan kesakralannya.

Namun sejatinya, tradisi Bali kini tengah berada di jalanan! Dan jalanan itu lalu kita namai dengan kehidupan kontemporer.

Pergerakan tradisi di jalanan mempunyai kecepatan dan gaya yang berbeda. Ada yang jalan santai, berlari, tertatih, angkuh, angker, aéng, sempoyongan seperti orang mabuk, lenggak-lenggok karena jalanan baginya tak ubahnya catwalk, ada yang menjajali berbagai cara berjalan yang justru membuatnya sulit berjalan, ada yang tersungkur ketika baru memasuki jalan karena daya kejut jalanan menyerang jantungnya.

Di sana, di jalanan, praktik, intrik, politik, strategi diumbar. Kontestasi, promosi, negosiasi, lego digelar. Kepentingan, kepercayaan, kegembiraan, kepedihan, bahkan iman berseliweran. Kekacauan dan kedamaian seakan bisa melebur. Semuanya seakan ada di jalanan. Ya, karena memang ia disediakan sebagaimana sebuah pusat perbelanjaan serba ada yang dibangun untuk melayani nafsu konsumtif kita.

Di pinggir jalanan tumbuh ruang-ruang yang menawarkan rumah (baru) bagi tradisi. Rumah-rumah yang menjanjikan kehidupan – "yang lebih baik" – bagi tradisi ini dibangun oleh kekuatan-kekuatan besar dengan jaringan global yang kuat dan kompleks seperti industri pariwisata, di samping juga kekuatan-kekuatan lokal semacam pemerintah. Industri pariwisata dan pemerintah sebagai contoh rumah (baru) bagi tradisi menawarkan "kenyamanan" bagi tradisi, sebagaimana industri kompleks perumahan menawarkannya kepada para "tuna wisma".

Industri pariwisata menjamin kehidupan tradisi menjadi gemerlap, mewah, bisa kontes terus-menerus, kaya dan tentu saja berprestise tinggi. Tradisi di rumah industri pariwisata tidak perlu ribet dengan tetek bengek mistik dan taksu, tak perlu repot dengan pantangan-pantangan religi atau supranatural, tak usah lengkap genap dan berpanjang-panjang. Yang penting adalah kulit luar, performance yang eksotis dan memukau. Maka lahirlah kemudian performance (seni) tradisi yang gemebyar, singkat, menghibur dan mengutamakan kulit daripada isi.

Di sisi lain pemerintah menawarkan konsep tentang pelestarian tradisi dengan berbagai program (baca: proyek buat ngobyek). Di satu sisi konsep ini cuma menjadi retorika semata karena program yang formal dan jadi ajang ngobyek. Di sisi lain kantong-kantong (seni) tradisi memerlukan uang yang dikelola pemerintah untuk keberlanjutan kehidupannya. Tradisi kemudian menjadi salah satu media penyebar kuasa pemerintah. Lewat tradisi wibawa kuasa dikontestasikan. Tradisi di tangan pemerintah adalah "tradisi yang rapi", kehilangan keliaran dan daya imajinasi yang kadang memang di luar logika formal kekuasaan.

Di jalanan, tradisi kemudian tidak dihidupi oleh generasi pewaris yang independen. Ia tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan yang beroperasi di jalanan. Tradisi tidak tercipta oleh kebutuhan akan aktualisasi diri generasi pewarisnya. Tradisi sedang mencari rumahnya di jalanan, dengan meninggalkan rumah lamanya yang rapuh. Tradisi jarang berusaha merekonstruksi rumah lamanya sehingga menjadi aktual dan memberi daya tawar yang kuat serta bersaing dengan jalanan beserta kekuatan-kekuatannya.

Tradisi mulai menemukan rumah barunya di jalanan. Pertanyaannya, adakah tradisi yang bergerak di jalanan itu mataksu? Mungkin jawabanya adalah ya: "taksu jalanan".

Jogja, Agustus 2008

Mati “Leteh”


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Awas!
Orang luar Bali dilarang mati di Bali!
Apalagi mati di sembarang tempat. 

SEMAYAT orok terbuang di selokan. Seorang pemulung mati di dasar jurang karena terpeleset dan jatuh. Turis terbunuh di kamar hotel. Ada mayat tergeletak di depan pura. Mayat hanyut di sungai. Mayat membusuk di semak-semak. Mayat teronggok di tempat sampah. Mayat mengambang di muara.

Semua itu – dan banyak lagi contoh lain – sering disebut sebagai penyebab leteh. Tempat mayat itu ditemukan, atau desanya secara luas – dalam struktur kewilayahan adat Bali – jadi leteh karenanya. Pandangan ini berkeyakinan bahwa mayat-mayat itu mengandung kotoran. Badan manusia mati itu kotor. Sehingga tempat penemuannya pun mejadi kotor. Maka upacara harus digelar untuk "membersihkan" tempat itu, sehingga leteh atau kotor tersingkirkan, ternetralisir.

Dalam tradisi Hindu Bali, para kerabat orang yang meninggallah yang berkewajiban melakukan upacara pembersihan. Ada semacam pembebanan ke-leteh-an terhadap kerabat yang masih hidup. Lalu ketika itu adalah mayat orang yang bukan Hindu Bali, apalagi bukan warga tempat di mana mayatnya ditemukan, timbul masalah. Siapa yang harus menanggung upacara pembersihan leteh? Kerabatnya? Mereka tak memiliki keyakinan tentang pembersihan semacam itu. Bahkan mungkin keyakinan pribadi mereka bertentangan dengan upacara yang demikian. Krama desa setempat? Mereka tak mau atau keberatan – barangkali karena merasa dirugikan dua kali: setelah desanya di-leteh-i, harus menanggung upacara pembersihannya pula.

Kasus semacam ini kemudian memunculkan wacana penuduhan terhadap orang luar (non-Hindu Bali: Jawa dan turis mancanegara) yang ada di Bali, bahwa mereka punya potensi besar dalam ngletehin gumi Bali, terutama leteh yang dalam kurun waktu yang lama tidak dibersihkan. Yang kena getahnya tidak lain adalah orang Hindu Bali sendiri. Kemudian menurut para pewacana ini, derasnya arus mobilitas sosial orang luar ke Bali menjadi pemicu besar masalah ini. Katanya, orang luar cenderung memberlakukan ruang-ruang di Bali tidak dalam kerangka keyakinan orang Hindu Bali.

Untuk mencegah terjadinya leteh karena ulah mereka, salah satu jalan yang ditempuh orang Hindu Bali adalah dengan proteksi wilayah dari masuknya orang-orang luar, apalagi untuk bermukim. Ini adalah pemikiran antisipatif yang fundamentalis. Contoh kecil realisasi proteksi ini yang bisa kita lihat adalah plakat "Pemulung Dilarang Masuk" yang berjaga di pintu masuk beberapa desa. Anggapannya, pemulung adalah orang luar. Tak ada orang Bali jadi pemulung. Di samping itu ada pandangan stereotip bahwa banyak orang luar, terutama yang kerja kasar, hidup mengelandang. Tidur di tempat sembarang. Ada kekhawatiran kalau mereka akan melakukan perbuatan kotor di tempat-tempat yang mereka singgahi. Sehingga mereka harus dilarang memasuki desa. Berkaitan dengan kematian yang menyebabkan leteh desa, barangkali ada juga ketakutan jika pemulung itu akan mati di wilayah desa.

Maka, orang luar Bali dilarang mati di Bali! Apalagi mati di sembarang tempat.

Saya seperti terlalu membesar-besarkan masalah. Tapi beberapa kenyataan sosial empirik di Bali memperlihatkannya dengan nyata atau tersembunyi. Hal ini tumbuh salah satunya karena stereotip dan kecemburuan sosial sehingga memicu kebencian sosial dalam diri orang Bali. Celakanya, konflik sosial ini dibenarkan dengan kilah dan dasar yang "kuat": agama Hindu.

Saya orang yang tidak mendalami ajaran kitab-kitab Hindu. Tapi saya selalu tidak setuju jika agama dijadikan alat untuk membatasi relasi dan interaksi antarmanusia, agama sebagai pemantik konflik sosial, apalagi untuk menafikan rasa kemanusiaan.

Kematian adalah masalah kemanusiaan. Mati adalah siklus alamiah manusia. Jasad manusia yang telah mati layak diperlakukan secara manusiawi. Kita tentu saja paham hal ini. Bahkan mayat terpidana mati pun masih diberi penghormatan. Apalagi Hindu Bali yang punya ritual penghormatan dan pemberlakuan yang demikian kompleks dan sakral terhadap jasad orang mati.

Orang mati adalah sosok yang jauh lebih tidak berdaya dari bayi yang baru lahir. Rasa kemanusiaan mendorong orang-orang yang masih hidup untuk memberlakukannya sehingga ia mendapat tempat yang layak secara jasmani – karena secara rohani tidak bisa kita ketahui hasil kelayakannya. Sementara bisa dibedakan antara jasad jasmaninya dengan sejarah hidupnya yang barangkali dijejali sikap dan laku yang dikategorikan leteh. Sehingga dengan demikian, tuduhan (penyebab) leteh tidak ditujukan kepada keberadaan mayatnya.

Dalam pemahaman saya, leteh adalah perihal energi yang mendorong jasmani melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kerangka pemikiran tentang kebenaran atau kemuliaan. Leteh bukan hal kejasmanian, apalagi jasmani yang tak lagi dipaut oleh jiwa. Demikian pula upacara pembersihan leteh. Wujud jasmaniahnya hanyalah simbol. Yang terpenting tentu saja energi yang berada di dalamnya. Dan energi ini sangat erat kaitannya dengan iman dan keyakinan.

Hal lain yang perlu dikoreksi lagi, berkaitan dengan anggapan terhadap mayat yang menyebabkan leteh, adalah tuduhan terhadap mayat-mayat yang "tidak pada tempatnya", terutama berkaitan dengan penyebab kematiannya. Banyak dari mereka yang mati karena dibunuh. Bukankah keliru ketika kematian semacam ini dituduh menyebabkan leteh? Bukankah perbuatan pembunuhnya itu yang leteh? Atau jika mereka mati tak diinginkan, karena jatuh, terpeleset, tiba-tiba serangan jantung, di tempat-tempat "yang tidak semestinya", leteh-kah mereka? Siapa bisa memilih tempat untuk mati?

Jogja, Agustus 2008

Menjadi Hindu Bali?


Oleh: Ibed Surgana Yuga 

Mengapa Hindu Jawa,
Kaharingan, Tengger, Gunung Kidul
harus di-Hindu-Bali-kan?

MALAM purnama. Pertama kali memasuki gerbang sebuah pura di bilangan Jogja, alunan gamelan disertai tembang Jawa menyambut – walau cuma dari kaset. Kondisi emosi serta pikiran saya jadi berubah. Ini benar-benar tidak seperti yang biasa saya temui pada pura-pura di Bali. Saya memasuki atmosfer sembahyang yang berbeda, yang baru. Dan hebatnya, suasana berbeda itu tetap tidak kehilangan spirit serta stimulan untuk khusyuk dalam proses berhubungan dengan Hyang. Sembahyang di sana, saya benar-benar merasa sedang di Jawa.

Namun, entah karena apa, dengan tiba-tiba alunan itu berubah menjadi gong Bali. Saya tersentak. Terganggu. Kekhusyukan saya ambyar. Alunan gong Bali dari kaset itu tidak mengantar saya untuk sampai pada perasaan sedang sembahyang di sebuah pura di Bali, tidak pula di Jawa. Saya seperti sedang memasuki sebuah ruang yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Saya lupa dengan sembahyang saya.

Kemudian saya menduga-duga kalau penggantian kaset dilakukan karena banyak rombongan orang Bali yang masuk ke pura itu untuk sembahyang. Sebelumnya, yang saya lihat di sana kebanyakan adalah orang-orang Hindu Jawa. Saya mengenalinya dari pakaian yang mereka kenakan, seperti surjan dan blangkon.

Adakah dugaan saya benar? Mudah-mudahan tidak, demikian pemikiran saya waktu itu. Namun setelah bersembahyang di beberapa pura lain di Jogja, saya menemukan indikasi hal yang serupa. Misalnya, hampir semua wasi (semacam pamangku) yang saya temui berpakaian layaknya pamangku di Bali. Padahal mereka semua orang Jawa – dan saya melihat masih banyak orang Hindu Jawa yang sembahyang dengan mengenakan pakaian seperti surjan serta blangkon. Beberapa dari wasi yang sempat saya ajak bincang-bincang mengaku telah pernah mengikuti semacam penataran (saya lupa apa istilahnya) bagi para pamangku yang diselenggarakan PHDI atau lembaga yang mengurusi bidang keagamaan lainnya.

Lama-lama saya dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan yang begitu mengganggu. Kenapa orang Hindu Jawa kini banyak yang menggunakan udeng putih, baju putih serta kamben makancut kalau sembahyang ke pura? Kok orang Hindu Jawa juga membuat sesajen yang sama dengan yang dibuat orang Hindu Bali? Sejak kapan pura-pura di Jawa – terutama yang secara turun-temurun di-sungsung oleh orang Hindu Jawa – dibangun dengan pola arsitektur hingga detail motif hiasan yang sama dengan pura-pura di Bali?

Jangan-jangan ada semacam aturan tidak resmi yang mengatakan bahwa pola arsitektur pura harus sebagaimana pura-pura di Bali; bahwa tata cara berbusana orang sembahyang di pura harus seperti yang dilakukan orang Hindu Bali; bahwa sesajen yang dihaturkan di pura harus sebagaimana yang dihaturkan oleh orang Hindu Bali. Jangan-jangan pula ada suatu gerakan besar yang tengah gencar melakukan penyeragaman budaya Hindu di Indonesia!

Kalau kecurigaan saya benar, ternyata pola represi terhadap agama yang dilakukan oleh Orde Baru masih tumbuh subur dalam pemikiran orang-orang di balik gerakan itu. Orang Tengger dan Kaharingan tiba-tiba tercatat sebagai orang beragama Hindu di KTP mereka, demi sebuah doktrin bahwa hanya ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha saja di Indonesia, serta "membunuh" aliran-aliran kepercayaan yang "tidak menyembah satu Tuhan".

Seorang dosen saya pernah melakukan penelitian tentang budaya orang-orang Tengger. Dengan pola pendekatan tertentu yang dilakukannya, ia memperoleh sebuah data yang cukup mengejutkan melalui wawancara dengan seorang tetua adat. Ketika ditanya soal sistem kepercayaannya, tetua adat ini mengaku bahwa sebenarnya orang Tengger tidak beragama Hindu. Dengan tekanan tertentu pada nada bicaranya ia bilang bahwa agama orang Tengger adalah Budha Jawa Sunyata, "agama Jawa yang sebenarnya".

Kasus-kasus represi terhadap sistem kepercayaan vertikal tentu saja membunuh ekspresi serta idiom budaya lokal yang beragam. Saya bayangkan orang-orang yang direpresi itu betapa tidak nyaman menjalani pola budaya baru yang diterapkan terhadapnya, yang jauh dari naluri kultural yang pernah menghidupinya. Barangkali mereka harus mempercayai sesuatu yang tidak mereka percayai.

Namun adakah demikian halnya dengan orang Hindu Jawa yang "di-Hindu-Bali-kan" itu? Atau jangan-jangan ini bukan bentuk represi, namun mereka "meng-Hindu-Bali-kan" diri? Saya amati sepertinya mereka enjoy-enjoy saja menjalaninya. Jangan-jangan ada gengsi tersendiri ketika mereka sembahyang dengan mengenakan pakaian layaknya orang Hindu Bali. Atau ada perasaan tertentu sebagai sesama pemeluk Hindu, dalam hubungan dengan minoritasnya Hindu di Indonesia. Memang, ketika perasaan menjadi minoritas itu ada, pertemuan dengan sesama minoritas memunculkan spirit tersendiri, semacam perasaan "senasib".

Sampai saat ini, masih ada semacam stereotip yang memandang bahwa jika berbicara tentang agama dan budaya Hindu di Indonesia, yang dirujuk adalah Bali; bukan Tengger, Kaharingan, Gunung Kidul atau yang lainnya. Bali pun yang dirujuk adalah Bali yang kini lebih banyak mewarisi agama dan budaya Majapahit; bukan Tenganan, Trunyan, Tigawasa atau lainnya.

Pandangan stereotip demikian sedikit banyak bisa mempengaruhi sikap orang Hindu Bali sendiri, sehingga dapat memunculkan pandangan atau "spirit" tersendiri yang elitis dalam diri mereka. Pandangan bahwa hanya orang Hindu Bali-lah gambaran ideal tentang profil orang Hindu di Indonesia bisa saja muncul. Ekstemnya: pokoknya Hindu itu Bali, bukan yang lain.

Ketika Hindu Bali menjadi referensi utama suatu sistem kepercayaan beberapa agama Hindu – atau yang "di-Hindu-kan" – di luar Bali, ada semacam penolakan terhadap keberagaman kultur yang menghidupi Hindu. Hindu Bali memegang hegemoni serta menjadi satu kebenaran tunggal.

Kalau demikian, betapa semuanya akan menjadi seragam. Saya teringat ketika Orde Baru menasionalkan kebudayaan Jawa, seperti kebaya dan tumpeng. Tiba-tiba ibu-ibu seluruh Indonesia menghadiri acara resmi dengan menggunakan kebaya. Tiba-tiba banyak syukuran yang dilakukan dengan pemotongan tumpeng.

Lama-lama, kita tak punya cara pandang lain.

Jogja, November 2007

Mengurai (Lagi) Adat-Agama di Bali


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Ternyata Bali belum menemukan
definisi yang solid tentang agama,
adat dan budayanya!

KONON, manusia Bali memiliki spirit dalam hubungan sosial berupa (slogan!) asah-asih-asuh, salunglung sabhayantaka, paras-paros sarpanaya. Semuanya merupakan suatu bentuk hubungan positif antarmanusia, yang memiliki kedekatan dengan (sekali lagi: slogan!) gotong royong, toleransi, tenggang rasa, simbiosis mutualisme kemasyarakatan. Hal ini sering disebut sebagai kejeniusan lokal Bali yang bernilai luhur yang muaranya adalah ajaran agama. Konon lagi, leluhur manusia Bali mewariskan banyak kejeniusan lokal yang dapat menuntun pengembangan sikap toleransi, tenggang rasa dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan semangat kekeluargaan. Sekali lagi, ini konon!

Lalu ketika berbagai kasus kekerasan, anarki, destruktif terjadi di Bali dan dilakukan oleh manusia Bali sendiri, kearifan lokal yang bernilai luhur itu dikalim telah memudar dengan pemicunya adalah gesekan kepentingan-kepentingan antarindividu atau antargolongan tertentu. Dalam hal ini, institusi adat sering diklaim sebagai kuda tunggangan bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Kemudian muncul saran agar manusia Bali kembali ke ajaran agama, memberi perimbangan antara artha dan kama dengan dharma dan moksa. Beragama di Bali memang tidak bisa dipisahkan dengan beradat, demikian pendapat salah satu penyaran itu. Namun ia menyarankan agar manusia Bali paham mana yang dimaksud ajaran agama dan mana adat. Saran ini menganjurkan manusia Bali mampu membedakan keduanya dari segi ajaran, yang secara tidak langsung mensyaratkan suatu pemisahan antara adat dan agama – hal yang kontradiktif dengan pernyataan awalnya.

Saran selanjutnya adalah meninggalkan berbagai anasir adat yang tidak sesuai lagi dengan semangat zaman dan juga yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal saran ini dapat dilihat "perseteruan" antara agama dan adat di Bali yang konon tidak bisa dipisahkan itu. Bayangkan, ada perseteruan dalam satu tubuh yang solid, bukan dipicu oleh hal di luar tubuh itu, namun karena tubuh itu sendiri! Menurut yang disarankan di atas, "perseteruan" agama dan adat mensyaratkan pemenangan terhadap agama dan pengalahan serta konsekuensi peninggalan terhadap beberapa anasir adat.

Fenomena memuarakan berbagai masalah sosial dan budaya kepada agama dan secara tidak langsung memposisikan agama sebagai pemenang seperti di atas menggiring ingatan terhadap berbagai fenomena konflik di negeri Indonesia mutakhir. Pantat Inul dimuarakan ke agama, RUU APP dimuarakan ke agama, karya-karya seni yang katanya "erotis" dimuarakan ke agama. Seakan agama merupakan satu-satunya sistem yang sah dalam kehidupan manusia Indonesia. Seakan agama adalah satu-satunya lembaga kebenaran.

Membandingkan fenomena di Bali dan Indonesia ini ditemukan kemiripan modus pengklaiman. Apakah wilayah budaya Bali mengalami keterpengaruhan diskursus pemecahan masalah dari negara Indonesia? Bali yang gencar melakukan penolakan terhadap RUU APP dengan alasan budaya ternyata melakukan modus yang serupa dengan yang dilakukan di sebalik penyusunan RUU APP itu. Ternyata Bali belum menemukan definisi yang solid tentang agama, adat dan budayanya!

Muncul kecurigaan kemudian tentang pencitraan agama dan adat yang sulit dipisahkan di Bali. Jangan-jangan ini sekadar pencitraan olahan "Adobe Photoshop", bukan pencitraan "fotografis" melalui kamera yang berdasarkan realitas empirik. Dan jangan-jangan di balik pencitraan ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada hubungannya dengan citra stereotip Bali yang aman, nyaman, religius, eksotis dan sebagainya. Jika ini benar, bukankah di sini terletak kepentingan individu atau golongan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diklaim sebagai pemicu berbagai kasus kekerasan dan destruktif di Bali?

Jika masih ada "perseteruan" antara adat dan agama, dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa agama dan adat itu tidak (selamanya) sejalan. Ada benturan-benturan di antara keduanya yang memicu konflik kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama di Bali memiliki kebenarannya masing-masing, yang barangkali beberapa di antara ada yang sejalan dan ada pula yang berseberangan. Jika benar demikian, bukankah penyatuan atau pencitraan tentang keduanya yang sulit dipisahkan atau dibedakan merupakan sesuatu yang muluk-muluk?

Mengenai kasus-kasus bernuansa adat yang kerap terjadi akhir-akhir ini di Bali (walaupun belum jelas apakah itu memang benar masuk dalam kategori masalah adat atau masalah antarindividu atau antargolongan yang diadatkan), bahkan di saat hari suci Nyepi, konon harus dicari akar permasalahannya untuk memudahkan pencarian solusinya. Akar permasalahan macam apa yang harus dicari sebenarnya? Akar masalah orang-orang yang berseteru? Masalah adat? Masalah agama? Atau malah akar kesalahan definisi dan interpretasi? Antara adat dan agama, yang mana sebenarnya sumber dari yang mana? Yang mana memberi pengaruh bagi yang mana? Atau keduanya memiliki sumber berbeda yang sebelumnya tidak punya sejarah keterpengaruhan?

Mengenai adat yang konon tidak sesuai dengan semangat zaman dan harus ditinggalkan bukan lagi cuma benturan adat dengan agama, namun juga dengan globalisasi yang membawa ilmu dan pengetahuan Barat (modern) yang sangat mengagungkan rasionalisme – hal yang banyak sekali pertentangannya dengan anasir-anasir adat Bali. Diakui atau tidak, manusia Bali sering gagap berhadapan dengan modernisme. Kiblat terhadapnya, atau paling tidak pemungutan beberapa pandangannya yang sekiranya cocok, berkonsekuensi terhadap peninggalan atau pembuangan beberapa anasir adat dan budaya Bali.

Adat dan budaya Bali memiliki logika tersendiri yang tentu saja berbeda – dalam banyak hal, bahkan – dengan logika modernisme. Logika adat dan budaya Bali inilah yang mesti ditelusuri terlebih dahulu, dipahami bagaimana modus operasinya sehingga ia telah demikian lama membentuk dan menghidupi manusia Bali. Di dalamnya, tidak dapat dihindarkan, akan ditemukan mitos-mitos yang beroperasi, yang dengan sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari tubuh manusia Bali. Strukturalisme Lévi-Strauss memberi resep yang jitu dalam hal penggalian logika-logika di balik mitos-mitos yang beroperasi pada budaya suatu masyarakat.

Jogja, Mei 2008

Bali Tanpa Bali


Oleh: Ibed Surgana Yuga

Judul: Bali Tanpa Bali
Penulis: Ibed Surgana Yuga
Penerbit: Panakom Publishing & Komunitas Kertas Budaya
Cetakan Pertama: 2008
Tebal: xvi + 164 hal.
ISBN: 978-979-1108-10-2

Saya ingin memandang Bali …. Ah, jangan-jangan ini hanya kerinduan cengeng – sekaligus menjengkelkan – bagi orang seperti saya, yang terlempar atau melemparkan diri sejenak dari wilayah geografis Bali. Saya bisa saja sok-sokan bersikap, sambil berpretensi memandang Bali dari luar Bali, padahal jangan-jangan Bali sama sekali tidak meninggalkan segores bekas tipis pun dalam diri saya. Atau bisa jadi saya cemburu karena apa-apa yang menjadi "mainstream" di Bali tak mampu saya jangkau. 

"Tajén", Orang Bali, "Calonarang" 
Lalu orang Bali? Hanya menikmati kekalahan di antara gemuruh arena tajén (industri pariwisata Bali). Setelah menikmati hasil penjualan manuk-manuk, yang ternyata tak seberapa, orang Bali mulai merengek-rengek pada pihak penyelenggara tajén untuk bisa masuk ke sana lagi, menjadi pedagang asongan atau sekadar tukang pasang taji bagi manuk-manuk yang akan diadu. Orang Bali hanya menjadi abdi-abdi (untuk tidak menyebut "babu") yang – dengan senjata kain pel atau sapu – memberi service terbaik untuk kesuburan ruang-ruang kapitalis di natah orang Bali sendiri. Orang Bali kemudian memberhalakan ruang-ruang tersebut – ruang-ruang yang sebelumnya pernah mengalahkan mereka.

Kisah Perlawanan (yang "Tunduk") terhadap Adat Bali
 Pada beberapa sisi, hukum adat dalam konstruksi masyarakat tradisi Bali kadang sangat kejam pada krama adatnya sendiri, namun luluh ketika dihadapkan dengan dunia luar, apalagi pada modernisme yang membawa industrialisasi – dan iming-iming materialisme, tentunya – sebagai anak kandungnya. Inilah yang menjadi inti kisah ironis dari Incest. Desa adat dengan kekuatan massa serta para pemucuknya sangat patuh terhadap awig-awig adat yang berlaku, demi memproteksi berbagai sisi kehidupan serta keberlangsungan hidup yang sejahtera bagi krama adat, serta menjaga keluhuran dan keajegan adat itu sendiri. Kepatuhan tersebut termasuk pada hal-hal yang – menurut pola pemikiran "masa kini" – "tidak relevan" lagi. Tidak mengherankan jika adat sering kali terlihat begitu kejam dan "tidak relevan" ketika menjatuhkan berbagai macam sanksi terhadap para krama-nya yang dianggap melanggar atau melawan awig-awig. 

"Méru" Satpam 
Sejarah polemik tentang "pelecehan" terhadap simbol-simbol yang dianggap suci dalam wilayah budaya dan agama Hindu Bali telah terbentang lumayan panjang. Beberapa yang pernah saya dengar, di antaranya kasus foto bola golf di atas canangsari, album Manusia Setengah Dewa Iwan Fals, sinetron Angling Darma, film Opera Jawa Garin Nugroho, penggunaan nama dewa dalam beberapa merek kendaraan bermotor, dan sebagainya. Menanggapi polemik seperti ini, orang Bali sendiri ada yang pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa "pelecehan" semacam ini perlu "diberantas" semuanya. Yang lain mengklaim wacana seperti ini terlalu "nyinyir", bahkan dianggap terlalu mengeksklusifkan budaya dan agama Hindu Bali dari pergaulan budaya dan agama lain.

Cenk Blonk sebagai Simbol 
Eksplorasi yang dilakukan Cenk Blonk tentu saja memunculkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti "pengingkaran" terhadap pakem wayang kulit Bali. Dalam beberapa hal, rupanya Cenk Blonk memilih untuk mendobrak pakem-pakem tertentu guna meloloskan berbagai hasil eksplorasinya. Bagi saya, praktik "pengingkaran" pakem ini bukanlah perkara baru dalam ranah seni tradisi. Ini bahkan sering kali menjadi "keniscayaan" ketika sebuah genre seni berhadapan dengan produk-produk budaya lain yang menjadi tanda mutakhir zamannya. Di balik "pengingkaran" itu saya membaca suatu simbol bagi "pengingkaran pakem kehidupan" tradisi tertentu. Dalam tataran wacana, ini merupakan wacana bagi realita kehidupan aktual yang mesti "menengok kembali" berbagai "pakem kehidupan" yang telah mentradisi, di mana "pakem kehidupan" yang telah usang dan tidak relevan lagi bagi persaingan kehidupan kontemporer suatu zaman sudah waktunya untuk dimuseumkan atau diinterpretasi ulang. Ia hidup sebagai filter bagi pola laku dan pikir warisan tradisi, guna mengkonstruk lagi pola laku dan pikir yang up to date bagi zaman mutakhir.

Bahasa Bali yang Jauh
 "Punapi gatra, Gus?" Duh! Tiba-tiba saya merasa asing dengan sapaan itu. Bukan saya tidak mengerti apa maksudnya. Tapi karena yang mengucapkannya adalah seorang teman akrab, walau telah beberapa tahun kami tidak berjumpa. Terhadap sapaan itu saya hanya menjawab, "Béh! Kéné-kéné dogén uli pidan. Sing taén berkembang." Ketika bertemu dan ia mengucapkan sapaan itu, saya merasa ada kadar yang berkurang pada keakraban persahabatan kami yang sudah bertahun-tahun berjalan. Padahal baru saja saya ingin menyambutnya dengan keakraban (baik dalam berbahasa maupun bersikap) yang biasa kami lakoni ketika sering bertemu dahulu. Percakapan demi percakapan terus berlangsung, dan ia tetap saja menggunakan basa Bali alus. Perlahan, bukan hanya kadar keakraban yang terasa memudar. Teman saya telah menjadi sosok asing di depan saya, seperti seseorang yang baru saja kenal dan entah datang dari mana.

"Nawegang antuk Linggih" 
Dengan pemaknaan terhadap dua narasi sejarah yang berbeda (katakan saja demikian), keduanya memiliki dan mengamalkan pembenarannya masing-masing. Kedua narasi sejarah itu pun tak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia Bali karena keduanya merupakan lintasan sejarah yang membangun manusia Bali sekarang, terlepas dari seberapa besar perannya masing-masing. Masalah muncul ketika ada laku "pengkultusan" terhadap salah satu sistem yang dilakoni guna meraih status tertentu dalam konstelasi kehidupan sosiokultural dan sosioreligius, yang mana status tersebut mengandung prestise tertentu pula. 

Orang Jembrana 
Kisah "orang-orang terbuang" dan perambahan hutan di atas menambah ketegasan bahwa karakter keras dan kuat memang dimiliki oleh orang Jembrana, yang secara kesejarahan merupakan endapan dari karakter orangorang yang dicap pembangkang, penentang, pembelot, pemberontak. Lalu ditambah lagi dengan ritual perambahan hutan dalam membuka lahan tempat tinggal dan pertanian yang harus dilakoni dengan mengalahkan keangkuhan pohon-pohon besar, menaklukkan kebuasan dan keliaran rimba, merebut Jimbarwana. Semuanya memerlukan karakter fisik dan jiwa yang keras dan bedu.

Bali Tanpa Eksotika
 Namun, ketika orang luar Bali kemudian memasuki lingkungan budaya orang Bali, yang melakukan penilaian terhadap kosmologi Bali, dan mengutarakan hasil pandangan atau penilaiannya itu kepada orang dalam atau luar Bali, mulailah lahir "Bali yang eksotis". Salah satu realisasinya adalah berbagai narasi tentang Bali dalam brosur-brosur pariwisata di luar negeri serta berbagai karya etnografi. Orang Bali kemudian terpengaruh oleh penilaian ini. Dalam bahasa saya, orang Bali "disadarkan untuk menilai" laku budayanya sendiri melalui kacamata lain, bukan kacamata yang sebelumnya digunakan sebagai "orang dalam yang taat". Orang Bali "disadarkan" bahwa Bali memiliki eksotika. Di sisi lain, "kesadaran" ini digunakan oleh pihak tertentu di Bali untuk menyulut semacam sikap "kebalian" (identitas?) bagi orang Bali sendiri. Dan sebagaimana yang kita lihat sekarang, banyak orang Bali yang gegap gempita, bahkan sesumbar, dengan "kebalian"-nya. 

Menengok "Paon" 
Dari ketiga jenis kehilangan itu, yang paling tidak bisa "ditemukan" lagi adalah kehilangan secara kultural. Walau kemungkinannya masih bisa, namun manusia-manusianya yang telah berpikiran modern tentu akan menganggap itu sebagai suatu kemunduran peradaban, tidak efisien, dan sebagainya. Kehilangan secara kebendaan sebenarnya masih bisa "ditemukan" lagi lewat museum-museum atau kolektor barang antik atau dari tinggalan-tinggalan leluhur yang glantak-glénték tak terhiraukan. Sedangkan kehilangan secara historis masih bisa didengar lewat cerita-cerita para orang tua atau tulisan-tulisan. Hanya saja, sekali lagi, sejarah itu tidak teralami lagi. Lalu, apakah ini sebuah kesalahan? Apakah ini suatu sikap yang tidak menghargai dan melestarikan warisan nenek moyang? Saya selalu curiga terhadap klaim "tidak
menghargai" dan "tidak melestarikan" warisan nenek moyang. Jangan-jangan, anggapan ini lahir dari cara pandang yang keliru.

Kolektivitas Cap "Suryak Siu"
 Di Bali saat ini, praktik suryak siu bukan hanya terjadi dalam skala kecil seperti pada kasus yang saya contohkan di awal tulisan ini. Ia tidak hanya bergerak pada lingkungan banjar saja, namun telah menjadi semacam gerakan menyeluruh masyarakat Bali. Kita lihat misalnya sekarang ini di Bali berkembang sebuah wacana tentang konsep identitas kebalian yang disebut Ajeg Bali. Ajeg Bali ini muncul dari figur yang "patut digugu dan ditiru". Entah siapa figurnya. Media massa lokal yang sekarang berkembang di Bali adalah salah satu "kulkul" yang menyuarakan wacana ini, untuk kemudian dilaksanakan oleh krama "banjar" Bali. Maka, jadilah segalanya sesuatunya seakan dilakukan demi Ajeg Bali, tanpa penelusuran lebih jauh tentang konsep macam apa sebenarnya Ajeg Bali itu. Inilah salah satu perilaku suryak siu yang sekarang tengah berkumandang di Bali. Sebagaimana perilaku suryak siu yang saya contohkan di awal tulisan ini, suryak siu krama "banjar" Bali ini pun memiliki dua posisi paradoks.

Humor di Pentas Seni Bali 
Seakan ada semacam "tata hierarki peran" yang diberlakukan dalam dunia pentas ini, bahwa yang berhak berhumor-ria, ngaé bebaudan, ndagel di atas panggung hanyalah tokoh parekan, yang notabene adalah wakil dari wong cilik. Tokoh lainnya, apalagi berasal dari kelas atas, harus tampil agung, berwibawa, serem, aéng, serius. Ini barangkali lahir dari kondisi sosial, terutama dalam konstruksi masyarakat berstratifikasi, bahwa kalangan atas harus selalu tampil santun, formal, menjaga sikap, menjaga prestise sebagai kelas masyarakat terhormat, sebagaimana pengamatan Clifford Geertz dalam Negara Teater. Sedangkan rakyat kecil boleh berbuat dan ngomong seenak wudel.

Upacara, Mitos, Bali 
Upacara di Bali terus berkembang hingga sampai pada satu titik di mana ia diposisikan sebagai semacam kewajiban bagi umat Hindu Bali. Agamalah yang melembagakannya sehingga posisi wajib ini tercapai. Maka jadilah semacam peraturan mutlak tentang upacara. Hari ini harus diadakan upacara ini dengan sesajen ini dan mantra ini serta dilakukan oleh ini. Hal ini bukanlah masalah ketika telah didasari oleh kesadaran yang saya uraikan di atas. Namun ketika kewajiban itu hanya dipandang sebagai kewajiban semata, tanpa dirunut kenapa ia diwajibkan, maka muncullah mitos baru tentang upacara, yang kemudian menjelma menjadi dasar pelaksanaan upacara. Landasannya di sini bukan lagi kesadaran berupacara. Segalanya berjalan sebagai suatu rutinitas kosong yang tentu saja kemudian hanya menghambur-hamburkan uang. Inilah suatu bentuk kebutaan dalam berupacara, suatu rutinitas ritual tanpa pemaknaan. 

Eksotika yang Ajeg
(Jejak Kuasa dalam Politik Kebudayaan) 
Wacana Sela I Ngurah Suryawan
Beragam fenomena yang terjadi di Bali pasca Bom Bali I dan II seolah menyiratkan munculnya kembali rasa sentimen kedaerahan, dan dalam hal ini ke-Bali-an berdasarkan agama Hindu. Dasar sentimen itulah yang menjadi benih dari gerakan-gerakan fundamentalis, seperti juga yang terjadi dalam agama Islam, Kristen, dan lainnya. Terorisme sebagai cermin fundamentalisme yang identik dengan Islam kini menemukan konteks dan makna baru di Bali, yaitu "teorisme budaya" dalam bentuk Ajeg Bali dan Ajeg Hindu. 

"Nak Bali Apa Sing Bisa Ngigel!" 
"Orang Bali ya? Coba matanya digini-giniin," pinta seseorang kepada teman saya sambil menggerak-gerakkan bola matanya, bermaksud meniru sledétan penari Bali. "Saya enggak bisa nari," kata teman saya, seorang gadis Bali yang kini kuliah di Jogja. Lalu orang itu beralih pada saya. "Coba kamu," katanya meminta saya melakukan hal yang sama. "Saya lahir di Bali, tapi enggak bisa nari Bali," jawab saya. Orang itu terdiam sejenak. Ada keheranan di raut mukanya. Barangkali dalam hati ia berkata, "Kok ada, ya, orang Bali tidak bisa menari?" 

Bali dan Tubuh Perempuan 
Pada masa itu, figur perempuan Bali telanjang dada adalah gambaran dari kehidupan sosial pedesaan Bali. Barangkali kita bisa membaca bahwa di balik figur perempuan telanjang dada itu tercermin kepolosan, tradisi berbau tanah, kesederhanaan (atau penyikapan secara sederhana) budaya keseharian, atau bahkan kemiskinan (ekonomi). Mereka sangat jauh dari kebaya yang pada saat itu mulai dipandang sebagai salah satu bentuk kesopanan oleh kaum menengah ke atas yang mengenyam bangku sekolah. Dada perempuan ketika itu barangkali bukan suatu daya tarik seksual bagi laki-laki. Bukankah dengan demikian orang Bali zaman dulu bahkan lebih bisa menempatkan konteks seksual dalam kehidupan sehari-hari mereka? Telanjang bulat bersama di sungai barangkali bukan suatu suasana yang dapat menarik hasrat seksual.

Hari Raya yang Hilang 
Ketika mulai tinggal di Jogja, tepatnya sejak pertengahan 2003, saya tidak punya hari raya lagi. Saya selalu bilang begitu pada teman-teman saya. Pernyataan ini memang ada nada bercanda, dan awalnya saya memang bermaksud bercanda. Namun sering kali teman-teman saya menanggapinya serius. Dan lebih sering lagi, saya sendiri yang menganggapnya serius karena bagaimana pun juga apa yang saya katakan itu, yang bagi beberapa orang yang taat agama adalah tabu, memang saya alami dan rasakan.

Menghidupi Seni Bali
 Tidaklah mengherankan jika kemudian lahir masyarakat pendukung pada masing-masing produk seni. Dengan kata lain, muncul praktisi seni khusus untuk pariwisata, khusus festival, khusus partai politik tertentu dan sebagainya. Semuanya akan melahirkan kehidupan seni Bali yang spesifik, "produk seni kepentingan", yang – sekali lagi – lepas dari baik dan tidaknya kualitas masing-masing. Lalu, siapakah yang punya andil besar, siapakah yang berwenang, siapakah yang berjasa, siapakah yang idealnya menghidupi seni di Bali? Ternyata bukan jubelan pertanyaan ini yang mesti dijawab; namun untuk apa sebenarnya seni Bali dihidupi sekarang?

Dusun, Daun Pisang, HP
 Mobil-mobil pick up itu masuk ke jalanan dusun yang sebelumnya belum tentu dijejaki ban mobil dalam sebulan sekali. Mereka "mengekspansi" dusun. Mereka merintis pengajaran "pengantar ilmu berdagang" kepada dusun. Mereka mengajarkan bagaimana persaingan pasar, bagaimana mengemas barang dagangan sehingga punya daya tawar – walau masih dalam taraf yang begitu sederhana. Mereka memberi "penyadaran" kepada orang dusun yang "terbelakang", bahwa di sekitarnya bergelimpangan berbagai potensi ekonomi yang seakan berebut mengacungkan tangannya, minta secepatnya diubah menjadi uang. Mereka mengajar dusun untuk mengukur segala sesuatunya dengan rupiah. Mereka mengajar dusun menjadi "materialistis".

Rare Angon 
Ah, itu hanya sebuah dongeng. Barangkali ia tak perlu bahasan seruwet yang saya lakukan di atas. Dongeng hanya imajinasi dari ruang "dahulu kala" yang kabur. Hanya kisah pengantar tidur yang dipuja-puja ketika kanak-kanak, perlahan dilupakan ketika remaja, kadang dikenang ketika dewasa, dan tak pernah diceritakan lagi kepada cucu ketika usia tua. Dongeng adalah masa kanak-kanak yang penuh "kebohongan". Tapi, masa kanak-kanak kita belajar dari "kebohongan" itu – walau kemudian disangkal di masa-masa selanjutnya. Konon, "kebohongan" itu penuh dengan ajaran-ajaran tentang kebajikan. Di sana, dalam dongeng itu, kanak-kanak kita menjelajahi kompleksitas kehidupan melalui "dunia lain". 

Telanjang
 Budaya Bali, hingga sekarang, masih menyisakan karakter telanjang, baik secara fisik maupun filosofis. Perlu cara pandang tertentu untuk meniliknya. Kemiskinan dan iklim yang sering dijadikan asalan kenapa perempuan-perempuan Bali dahulu telanjang dada dalam kesehariannya agaknya harus dipandang dengan cara yang berbeda agar tak melulu berhenti pada taraf alasan. Kemiskinan dan iklim mestinya dipandang sebagai keniscayaan alam dan sosial yang kemudian membentuk konstruksi budaya Bali. Tak perlu ada semacam permakluman dalam hal ini. Sebab kalau memposisikannya sebagai permakluman, kita tengah terjebak ke dalam pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses panjang pembentukan budaya Bali. Sekali lagi, mesti diakui sebagai keniscayaan. Bukankah kita tidak pernah bisa memilih siapa ibu yang melahirkan kita? 

Pentas Itu Bernama "Tajén"
 Dalam satu segi tajén punya persamaan dengan upacara-upacara yang dilakoni oleh orang Hindu Bali. Keduanya sama-sama merupakan "kesekejapan" yang teaterikal. "Kesekejapan" muncul ketika peristiwanya berlangsung, ketika eksekusinya. Sebagaimana menyiapkan sarana upacara, ayam jantan disiapkan dengan begitu tekun oleh bebotoh. Segalanya diperhitungkan dengan teliti: melik, kebugaran fisik, déwasa yang baik untuk mengadu, serta dengan ayam jago macam apa ia harus diadu, dan sebagainya. Pokoknya, bebotoh begitu meting-meting ayam jagonya agar bisa mapalu dengan tangkas di arena tajén. Hingga tiba saatnya ia diadu, dan hanya ada kemungkinan menang dan kalah. Setelah itu, selesai. Begitu sekejap. Peristiwanya tidak bisa diulang. Jika kalah, ia mati dan jadi bé cundang. Jika menang, ia harus dipersiapkan sedemikian rupa lagi, dengan perhitungan yang pelik, untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Tajén memang sebuah upacara.

Memupuk Pohon Mitos 
Justru semakin banyaknya orang yang berpikiran modern dan individualis itulah yang kian menyuburkan pohon mitos. Lahirnya berbagai interpretasi dari orang-orang yang berpikiran modern merupakan satu penyebab kerindangan tersendiri karena tidak pernah ada massa yang menyatakan persetujuan secara bersama terhadap hasil interpretasi itu. Ia (interpretasi itu) hanya menemukan persetujuannya dalam pola pikir interpretatornya sendiri. Inilah ciri pemikiran modern yang individualis. Interpretasi-interpretasi itu berkumpul jadi satu – tanpa menemukan banyak pendukung, dan jarang bisa disamakan – menciptakan kerindangan yang hebat pada pohon mitos. Hal ini belum lagi ditambah oleh penalaran fundamentalis terhadap mitos serta berbagai interpretasi yang menggunakan pemikiran di luar modern. 

Nyepi Kampus 
Nyepi Kampus barangkali meniru penyelenggaraan acara Dharma Santi Nasional yang biasanya diselenggarakan setelah Nyepi. Beberapa kali memang Nyepi Kampus di kampus saya membawa embel-embel "Dharma Santi Kampus". Apa tujuan penyelenggaraan Dharma Santi Nasional, yang biasanya dihadiri presiden dan pejabat negara lainnya itu, saya tidak tahu persis. Namun dalam sambutannya pada Dharma Santi Nasional dalam rangka Nyepi Saka 1929, Pak Presiden SBY menyatakan, Dharma Santi Nasional sebagai wujud silaturahmi umat Hindu bertujuan untuk memuliakan mahluk hidup dan meningkatkan kesetiakawanan sosial. Rupanya, 24 jam dalam Nyepi yang sepi di luar dan riuh di dalam itu belum cukup untuk sekadar mewujudkan kesadaran untuk bersilaturahmi, bahkan antarumat Hindu sendiri, sehingga acara seremonial (!) semacam Dharma Santi Nasional perlu diadakan. Dan acara seremonial yang melibatkan pejabat biasanya jauh dari jangkauan masyarakat biasa (baca: umat).

"Gesah" PKB 
Pesta Kesenian Bali (PKB) tidak habis dibicarakan. Dan sepertinya akan selalu begitu. Pembicaraan tentangnya bukan sekadar warna atau bumbu di antara setiap tahun penyelenggaraannya, di antara sekian banyak macam kesenian yang dipestakannya. Kalau mau mempertahankan eksistensi PKB, salah satunya, ya, dia harus dibicarakan. Diwacanakan. Terus-menerus. Tidak peduli wacana yang positif atau negatif, membangun atau tidak, memuja atau memaki. Yang penting wacana, kritik, gesah. Dua macam wacana yang paradoks akan sama derajatnya dalam menunjang eksistensi PKB. Layaknya selebriti layar kaca, ia akan makin tenar dan dicari karena gemilang dalam bermain sinetron maupun gemilang dalam berselingkuh. Itulah ajaibnya dunia wacana. (Tapi ingat, PKB bukanlah pemain sinetron!) 

PAST
Dalam hemat saya, keberadaan PAST di Jembrana pada satu sisi memikul tanggung jawab – walau secara formal tidak ada yang memberinya tanggung jawab – bagi terciptanya kehidupan yang kondusif bagi seni kontemporer pada umumnya, sastra dan teater pada khususnya. Jembrana – yang konon – sebagai salah satu barometer kehidupan sastra dan teater kontemporer di Bali mesti dibuktikan dalam tataran praksis, bukan hanya dalam wacana. Di sisi lain, ada semacam ketakutan eksistensial yang melingkupi PAST. Ia menjelma dari (bayang-bayang) narasi kebesaran masa lalu tentang eksistensi seni kontemporer (atau sering disebut: modern) yang pernah hidup di Jembrana. Ketakutan ini bisa jadi merupakan ketakutan menjadi kecil, hilang atau gagal menyambung tali dengan sejarah masa lalu. Wacana yang mencuat tentang kebesaran masa lalu, di samping merupakan pembuktian tentang akar yang kokoh, secara ironis sebenarnya juga menjadi retorika nostalgik di tengah kondisi mutakhir yang barangkali sedang tidak kondusif, mandeg, fakum atau mati suri. 

Bali Tanpa Bali
Proyektor itu memantulkan gambar idoep ke selembar kain putih sekitar 2 X 3 meter yang tertempel di tembok. Frame demi frame gambar beringsutan selama kurang-lebih lima puluh menit di sana, mendongeng tentang hamparan sosiokultural sebuah wilayah di Bali. Namun di sana hampir tidak bisa ditemukan gambaran tentang Bali sebagaimana yang ditemui di televisi atau brosur pariwisata. Hanya beberapa detik saja melintas foto penari legong, figur gadis Bali tempo dulu yang telanjang dada, serta bangunan pura. Selebihnya adalah gambaran sepasang kerbau yang lari dengan beringas dalam makepung; tangkas para penabuh jegog; kendang raksasa dalam gamelan kendang mabarung; penari pencak silat yang berkostum mirip pemain stambul; penari leko yang sekilas tampak cuma meniru kostum penari legong; para nelayan Slam di daerah pesisir Jembrana; orang mengambil wudhu dan shalat; kebaktian di gereja yang diikuti para jemaah berpakaian adat Bali; khotbah pendeta ber-basa Bali alus, dengan beberapa kali ucapan puja kepada Sang Hyang Yesus Kristus; rumah panggung Melayu-Bugis; orang-orang yang berbicara dengan "bahasa aneh" – campuran bahasa Bali, Melayu dan Jawa; anak-anak muda latihan teater kontemporer dan musik puisi; berita-berita tentang berbagai kegiatan seni kontemporer; dan sebagainya yang jauh dari gambaran (stereotip) tentang Bali.