Seni Teku Yogyakarta dalam produksinya yang ke-6 mempersembahkan pertunjukan teater:
Kintir (Anak-anak Mengalir di Sungai)
di Pendopo Blumbang Garing (Ong Harry Wahyu), Nitiprayan
Selasa-Rabu, 4-5 Agustus 2009, 20.00 WIB.
Pertunjukan yang merupakan bagian dari Festival Teater Jogja 2009 ini mengambil bagian kecil dari epos Mahabharata, terutama bagian kelahiran Dewabrata atau Bhisma, sebagai salah satu sumber teks. Teks ini kemudian “dibenturkan” dengan teks-teks tentang pengalaman masa kecil di sungai serta kisah-kisah anak jalanan. Benturan teks-teks tersebut melahirkan peristiwa teatrikal yang tumpang tindih, dengan keberagaman emosi dramatik.
Pertunjukan dengan penulis teks dan sutradara oleh Ibed Surgana Yuga ini secara verbal menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Idiom pemanggungan merupakan jelajah artistik dari idiom pemanggungan pertunjukan tradisi, realisme hingga kontemporer, seperti gaya akting realis, tari tradisi, tembang, mantra atau doa Jawa, mbarang, musik elektrik, akrobat, dan lain-lain.
Cerita berkisar pada Dewi Gangga yang turun ke bumi dengan tugas melahirkan delapan wasu yang dikutuk-pastu menjadi manusia. Tujuh anak yang lahir dari rahimnya dihanyutkannya ke sungai, kecuali anak terakhir, yaitu Dewabrata yang kelak dikenal sebagai mahasenapati Bhisma. Di sisi lain, seorang ibu melahirkan delapan anak tanpa suami. Anak-anak itu lahir dari hubungannya dengan kekasih, lelaki yang memperkosanya serta lelaki yang membayarnya. Ketujuh anaknya hilang tanpa diketahui sebabnya. Mungkin anak-anak itu hanyut di sungai atau tersesat di jalanan.
Tiket gratis. Disediakan makan dan minum gratis di angkringan saat pertunjukan. Contact person: Yayan (085 6291 7362).
Penulis Teks & Sutradara: Ibed Surgana Yuga, Pelaku: Pranorca Reindra, Joe DN, Marya Yulita Sari, Andika Ananda, Jibna Sudiryo, Cahyo, Sarinah, Penata Bunyi: Lintang Radittya, Penata Cahaya: Agus Salim Bureg, Penata Gerak: Rahmad Fuadi, Pewujud Seting & Properti: Miftakul Efendi, Manajer Latihan & Panggung: Ade Puraindra, Pelaksana Produksi: Febrian Eko Mulyono, Dina Triastuti, Riski Pamulanita, Dimas, Rozita.
Pertunjukan Teater “Kintir (Anak-anak Mengalir di Sungai)” Seni Teku Yogyakarta
Tradisi Kontemporer
Oleh: Ibed Surgana Yuga
Kini saatnya Bali meng-cancel
pendikotomian tradisi dengan modern.
INI adalah wacana yang terlalu sering diulang. Tentang tradisi di masa mutakhir. Dan tulisan ini mengulangnya lagi. Tapi bagi saya tak mengapa. Wacana semacam ini memang memerlukan pengulangan demi pengulangan. Per-ingat-an demi per-ingat-an. Sebagaimana sebuah tradisi yang adalah bentukan dari pengulangan yang terus-menerus, hingga mendapat pengakuan secara komunal, mapan dan memiliki pakemnya tersendiri. Mudah-mudahan sebagaimana tradisi pula, pengulangan demi pengulangan wacana semacam ini menjadi terbiasa, lalu “dilupakan”, karena tanpa disadari telah dijalani.
Walaupun tradisi adalah masalah pelakonan, bukan wacana yang diverbalkan, namun bukan salah jika tradisi diterjemahkan ke dalam bahasa verbal. Sering kali para pelakon tradisi gagap dalam menjelaskan tradisinya, misal kepada generasi selanjutnya dari tradisi tersebut. Ini dapat dipahami sebab pelakonan adalah cara paling jitu dalam proses regenerasi tradisi.
Contoh kasus di atas saya temui ketika seorang gadis kelahiran Denpasar bercerita pada saya tentang orangtuanya yang tidak bisa menjelaskan apa makna dari banten yang dibuat dan di-atur-kannya saban hari. Barangkali karena pengaruh pendidikan yang selalu menuntut kejelasan (verbal!) tentang sesuatu, si gadis ingin tahu seperti apa tradisi yang akan diwariskan padanya. Sebelum memutuskan diri untuk menceburkan diri dalam tradisi itu, barangkali ia menanam kecurigaan jangan-jangan itu adalah tradisi yang keliru.
Apa yang dialami gadis itu bukan sesuatu yang aneh dalam konteks tradisi Bali di masa mutakhir. Sejarah telah membeberkan bukti bahwa tradisi Bali mencapai maknanya dalam pelakonan, bukan pemverbalan, sehingga sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan diri secara verbal. Pernyataan ini bukan menampik kenyataan bahwa sebagian dari tradisi Bali adalah tradisi lisan yang sangat dekat dengan verbalitas. Namun verbalitas dalam tradisi lisan merupakan bagian dari pelakonan, bukan verbalitas dalam hal menerjemahkan atau mewacanakan perihal tradisi itu sendiri.
Sistem transmisi tradisi kepada generasi selanjutnya dengan cara pelakonan akan mengantarkan generasi baru itu pada pemahaman demi pemahaman secara otomatis. Dengan kata lain, pelakonan akan dengan sendirinya memberikan penjelasan, menerjemahkan, memverbalkan tradisi itu sendiri kepada generasi baru.
Meng-“cancel” Tradisi vs Modern
Masalah yang selama ini disebut sebagai pelestarian tradisi atau pewarisan tradisi yang sering mengkhawatirkan banyak pihak sebenarnya adalah masalah yang di atas disebut sebagai transmisi tradisi. Dalam konteks mutakhir, ketika masalah transmisi tradisi ini megalami ketersendatan, walaupun di sisi lain generasi demi generasi baru terus lahir, maka sering kali modernitaslah yang dituduh sebagai biang keladi dari terganggunya proses transmisi tersebut. Tidak terkecuali di Bali. Berbagai konflik dan polemik yang terjadi dan berkatian dengan tradisi juga selalu memunculkan pemikiran yang mengkonfrontasikan tradisi dengan modern. Hal ini kemudian menimbulkan sikap yang mendikotomikan tradisi dengan modern. Keduanya ditaruh pada dua kutub yang berbeda dan berlawanan.
Pemikiran semacam itu mesti ditinjau ulang. Walaupun ada kebenaran semacam itu, namun perlu dilihat dulu lebih jauh ke belakang, di mana modernitas belum terlalu kuat mempengaruhi kehidupan Bali. Dari cara penilikan seperti ini akan terlihat bahwa sebenarnya, tanpa dikonfrontasikan dengan modernitas sekalipun, tradisi telah melahirkan berbagai konflik dan polemik yang serupa. Tradisi memiliki potensi konflik dan mampu meledakkan konflik itu tanpa adanya gesekan elemen di luar tradisi itu sendiri.
Kini saatnya Bali untuk sejenak meng-cancel pendikotomian tradisi dengan modern. Tradisi mesti mutakhir mesti dilihat sebagai sebuah kebudayaan kontemporer yang menghidupi dan dihidupi oleh manusia Bali mutakhir. Dengan kata lain, segala elemen yang selama ini diklaim sebagai pengaruh luar mesti dipandang sebagai bagian dari tradisi itu sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memposisikan “pengaruh luar” itu sebagai bagian dari laju proses pembentukan tradisi Bali. Saatnya mereka diposisikan bukan sebagai “orang luar” atau malah foreigner yang mesti selalu dicurigai atau dikonfrontasikan dengan pribumi.
Tradisi yang Selalu Baru
Di Bali saat ini memang tengah berlangsung gejala fundamentalisme yang cenderung kolot. Sering kali gejala ini muncul tanpa dasar yang jelas dan terlihat tidak memiliki sikap yang reflektif terhadap sejarah. Misalnya, melihat kecenderungan perkembangan pakaian sembahyang ke pura yang mengalami banyak modifikasi sesuai dengan perkembangan mode global, ada beberapa pihak yang menyarankan agar pakaian yang telah dimodifikasi itu jangan dipakai untuk ke pura. Manusia Hindu Bali agar kembali pada pakaian ke pura yang “semula”, yang belum termodifikasi.
Pakaian ke pura macam apa yang dimaksud sebagai “yang belum termodifikasi”? Apakah pakaian ke pura semacam ini pernah ada?
Saran seperti di atas merupakan proyeksi dari sebuah pandangan yang tidak reflektif pada sejarah masa lalu pembentukan tradisi Bali. Ini menunjukkan bahwa Bali seakan menampik segala macam pengaruh budaya, dan dengan sombong berikrar bahwa tradisi Bali adalah suatu bentuk kebudayaan yang asli, tanpa polesan dari kebudayaan lain mana pun.
Sejarah telah menunjukkan bahwa Bali merupakan sulaman dari benang-benang budaya yang multikultural. Yang nyata saja bisa kita lihat di dalamnya terdapat benang-benang dari Cina, India, bahkan Timur Tengah. Dan sekarang adalah Barat (modern). Jika kita sepakat bahwa tradisi Bali adalah kebudayaan Bali sebelum mendapat pengaruh modern, maka menolak pengaruh modern sebagai elemen pembentuk dalam proses pertumbuhan tradisi Bali adalah mementahkan kesepakatan itu sendiri. Maka Bali tumbuh dari kemunafikan demi kemunafikan.
Orang yang berpandangan demikian seakan tidak bisa menerima keniscayaan zaman yang mengatakan bahwa tidak ada tradisi yang tidak berubah. Tradisi itu selalu diperbaharui, sebab sebuah tradisi yang unggul adalah tradisi yang mampu mengaktualisasikan kehidupan manusia-manusianya di tengah pergerakan zaman. Tradisi adalah sesuatu yang selalu kontemporer.
Dan Drama Gong Itu ...
Oleh: Ibed Surgana Yuga
Apakah Bali memang tak lagi
membutuhkan drama gong?
SALAH satu keunggulan sebuah kebudayaan adalah kemampuannya untuk berubah. Untuk berubah, sebuah kebudayaan harus meraih sesuatu. Untuk berubah, sebuah kebudayaan harus rela kehilangan sesuatu. Dan kehilangan harus dicatat. Karena keunggulan lain dari sebuah kebudayaan adalah kemampuan dan kebetahannya untuk mencatat kehilangan demi kehilangan. Lalu untuk tidak melupakannya.
Tapi kehilangan bukanlah dosa. Barangkali bukan pula kesalahan. Hanya sedikit kekeliruan. Untuk menyenangkan hati, kita sebut saja sebagai keniscayaan zaman.
Ini adalah secarik catatan tentang kehilangan dari sebuah kebudayaan bernama Bali. Ya, walaupun belum sepenuhnya, Bali tengah menghadapi tanda-tanda akan kehilangan drama gong, sebuah bentuk teater yang belum terlalu lama kelahirannya, dibanding dengan bentuk-bentuk teater tradisi Bali pendahulunya. Kejayaannya di masa 1980-an hingga pertengahan 1990-an hanya “puncak kesementaraan”, di mana salah satu bentuknya mencapai kemapanan. Belum ada bentuk-bentuk baru, hasil upgrade baru, yang muncul, apalagi mapan. Pengulangan demi pengulangan yang dilakukan membosankan bagi penonton dan bagi orang-orang drama gong sendiri.
Makanya, siapa yang mau menonton drama gong sekarang? Bahkan di kamarnya sendiri, orang telah terlalu berlimpah dengan hiburan. Pun, siapa yang mau memainkan drama gong lagi? Petruk dan Dolar sudah main lawakan secara idependen di panggung lawak dan televisi, lepas dari komunitas drama gong yang lama membesarkannya. Mereka juga sudah ditarik industri hiburan televisi untuk main lawakan sepintas lalu atau berperan dalam video iklan produk-produk komersial. Beberapa pemain lain terdengar mencoba peruntungan di dunia politik praktis.
Apakah Bali memang tak lagi membutuhkan drama gong?
Selera Massa yang Dipermainkan
Dengan berbekal teori evolusi budaya, Koes Yuliadi (2005) mencatat masa kejayaan drama gong sebagai sebuah bentuk produk seni pertunjukan yang lebih mewakili kegelisahan, pandangan dan selera masyarakat. Menurutnya, drama gong mengambil hati masyarakat dan kemudian memudarkan popularitas arja dan topeng. Sebelumnya, topeng pernah menggeser posisi popoler gambuh di hati masyarakat.
Dan kini drama gong digempur dari segala lini oleh sebuah kekuatan besar yang menjelma di sekian banyak tubuh agen perubahan kebudayaan. Yang digempur sebenarnya bukan drama gong secara langsung, namun massa dengan tawaran-tawaran citra yang menggugah selera, merangsang pencapaian sebentuk gaya hidup baru. Drama gong lalu ditinggalkan massa, ditinggalkan penonton dan calon-calon penontonnya.
Di tengah arus teknologi informasi yang demikian cepat sekarang ini, selera massa memang tengah dipermainkan. Massa dijejali oleh citra demi citra yang selalu memunculkan keheranan dan prestise. Setelah televisi, massa diberikan VCD player, lalu handphone, lalu .... Seakan tak diberikan kesempatan untuk bernapas, massa disugesti untuk meninggalkan apa yang baru saja diraihnya untuk menuju ke peraihan berikutnya yang lebih bergengsi.
Dalam hal permainan yang membuahkan peninggalan terhadap berbagai produk budaya lama tentu saja bukan hanya dialami oleh drama gong. Akan banyak sekali nama yang mengisi daftar peninggalan ini.
Ada satu contoh kasus menarik pada drama gong di tengah permainan yang demikian. Sebuah komunitas drama gong dari Banyuning, Singaraja, menawarkan sebuah bentuk baru dalam drama gong dengan memasukkan lebih banyak konsep-konsep teater modern ke dalamnya. Namun sepertinya bentuk ini hanya mampu mengisi event-event festival semacam PKB. Ia tidak terlalu berhasil mencapai puncaknya di masyarakat yang menanggapnya secara terbuka tanpa embel-embel festival.
Televisi Lokal dan Pemerintah
Dulu salah satu lahan hidup drama gong adalah TVRI Denpasar. Kini ketika teknologi informasi jauh lebih canggih dan beragam dibanding sekadar TVRI Denpasar, drama gong tak ambil bagian di dalamnya. Drama gong yang salah satunya memegang peran sebagai penghibur masyarakat tak cekatan meng-upgrade diri, tak mampu mengimbangi kekuatan super cepat teknologi informasi. Yang sedikit bisa mengakomodasi – walaupun lebih tampak melayani – kekuatan itu adalah personal-personal dari komunitas drama gong, seperti Petruk, Dolar, Dadap, Mang Apel dan lainnya, yang dulu memang berperan sebagai parekan, dengan jasa lawakan atau humornya di televisi lokal. Bahkan, orang-orang yang dulu memerankan tokoh-tokoh serius dan keras semacam Patih Agung dan Raja juga ikut ambil bagian di panggung lawakan independen.
Televisi-televisi lokal di Bali yang mengibarkan misi atau paling tidak slogan pemeliharaan kebudayaan Bali, baik itu ajeg Bali atau apalah namanya, ternyata lebih melayani permainan yang ditawarkan arus besar industri hiburan televisi di Indonesia – yang sebenarnya juga banyak mengadopsi dan meniru acara telivisi luar. Memproduksi sinetron, komedi situasi, lawakan studio, acara kriminal, klenik dan infotainment dipandang lebih menjanjikan secara pasar.
Memang, televisi lokal tengah bergerak mengikuti selera massa yang notabene telah berubah karena pengaruh permainan besar global. Namun televisi lokal belum menampakkan usaha yang kuat untuk mempengaruhi selera massa ke arah yang lain. Sekali lagi, televisi lokal lebih memilih untuk masuk ke dalam permainan itu, dengan kata lain ikut dipermainkan. Ini barangkali masalah ketakberdayaan televisi lokal. Tapi yang lebih tampak adalah usaha untuk ikut menjadi pemain, memainkan permainan demi permainan.
Dulu ketika masa kejayaan drama gong terus menanjak, pemerintah memang punya andil di dalamnya. Berbagai lomba, baik antardesa atau kabupaten menjadi salah satu perangsang kemunculan komunitas-komunitas drama gong. Walaupun memang banyak yang lahir hanya untuk meladeni lomba-lomba tersebut, namun banyak jebolan lomba ini yang mampu mencapai puncak artistik dan pencapaian penontonnya.
Ketika andil pemerintah surut dan aksi artistik komunitas drama gong pun surut, maka dengan mudah hipotesis diambil: pemerintah punya peran yang cukup besar dalam perkembangan drma gong di Bali.
Namun, barangkali akan terlalu nyinyir jika masalah dilempar ke sana-sini. Yang dibutuhkan drama gong sekarang adalah orang-orang cerdas dan kreatif. Dan mau kerja.
Baliho Caleg dan Komunikasi Politik Jalanan
Oleh: Ibed Surgana Yuga
Caleg: “Aku bisa (gengsi di mata calon pemilih)!”
DI masa panjang kampanye pemilu ini, di Bali, baliho-baliho caleg tumbuh subur di pinggir-pinggir jalan, seperti benih-benih yang bersemaian karena curah hujan yang tinggi. Jika anda menyusuri jalur Jogja-Bali dengan bus AKAP, hanya di Bali saja pemandangan baliho caleg paling ramai bisa dipirsa. Bukan hanya di pinggir jalanan ramai; seperti jamur, baliho caleg berbiak hingga jalanan pelosok desa becek tak beraspal. Semuanya menciptakan pemandangan baru bagi jalanan di Bali; seakan mengusir hiruk-pikuk iklan dengan kesemrawutan yang baru; seakan menggantikan keteduhan pohon-pohon pinggir jalan dengan kegerahan yang warna-warni.Selamat datang di dunia kemeriahan citra visual dari sebuah pesta rebutan kursi! Inilah dunia citraan yang gemebyar, penuh sapaan manis, warna-warni, ramai, namun banal dan latah. Inilah medan tempur pseudo penuh seruan, ajakan, teriakan, permohonan, dengan baju dan wajah yang klimis tanpa keringat.
Ya, inilah perang baliho antarcaleg, sebagaimana perang bendera partai. Ini bukan sekadar perang merayu calon suara untuk menuju perang perebutan suara di hari H pemilu nanti. Ini adalah perang gengsi antarcaleg. Lewat perang baliho di pinggir jalan, mereka tengah bersaing membuat citra visual yang megah yang bisa dilihat dari jumlah, ukuran, posisi serta penampilan fotografi. Sebelum kemenangan suara bisa dilihat, karena belum pemungutan dan penghitungan suara, saatnya mencari kemenangan gengsi. Saatnya caleg bicara, “Aku bisa (gengsi di mata calon pemilih)!”
Media yang Latah
Memang, jalanan jadi lebih ramai; sebuah pertanda bahwa masa kampanye ini memang semarak. Tapi semarak pada sisi ini bukan berarti semarak di sisi lainnya, sisi kinerja politik yang benar misalnya. Dan betapa, baliho-baliho itu, yang membikin semarak itu, nyaris semuanya seragam. Ada sekian banyak partai, dan lebih banyak lagi caleg, namun begitu dominan kesamaan baliho mereka. Lihatlah apa yang mereka visualkan: wajah, nama, nomor urut, partai dan sedikit slogan kering. Selesai. Hampir keseluruhannya begitu. Dan jalanan sebagai tempatnya memang sangat potensial untuk peniruan, pengulangan, kelatahan. Jalanan adalah ruang yang berbaring panjang, yang menyerahkan tubuhnya untuk kontes tren demi tren.
Dan memang ada semacam tren yang terjadi dalam media kampanye caleg jenis baliho ini. Tren teknologi baru, dalam hal ini teknik cetak digital di atas colibrite yang dipakai memproduksi baliho-baliho itu, dimanfaatkan oleh para caleg tanpa memperhatikan kualitas substansi dan efektivitas media kampanye. Ini mirip dengan tren handphone yang melanda masyarakat kita hingga ke pelosok-pelosok kampung.
Pada satu sisi, tren adalah manifestasi dari sifat latah manusia. Ia muncul dari peniruan personal demi personal, yang di dalamnya melibatkan pesona sesuatu. Pesona suatu produk dengan konstruksi gengsinya mempengaruhi masyarakat untuk meraihnya, dengan tujuan tertentu atau sekadar mengikuti tren semata, sekadar gaya hidup. Gaya hidup jarang mementingkan substansi karena “substansi”-nya adalah gaya itu sendiri, citra itu.
Barangkali pada sebuah titik, dan ini bisa dilihat pada kenyataan mutakhir, para caleg hanya citra visual semata. Ia bukan sosok yang sebenarnya. Di mata pemilih, mereka berakhir pada citra visual dua dimensi, sebagaimana juga di atas kertas suara. Jean Baudrillard, sebagaimana dikutip Garin Nugroho dan Yasraf Amir Piliang, mengemukakan bahwa media menciptakan second reality yang punya logika tersendiri dan bisa membunuh realitas sosial-politik sebenarnya. Dengan demikian, baliho caleg beserta segenap pencitraan terhadap sang caleg di dalamnya mengalami semacam keterputusan dengan realitas sosial-politik sang caleg di dunia nyata. Demikian juga halnya terhadap realitas politik. Baliho caleg bukan representasi dari ke-caleg-an caleg itu sendiri.
Dan rakyat yang begitu dekat dengan realitas nyata harus memilih!
Komunikasi yang Banal
Tentang media komunikasi seperti baliho, barangkali para caleg harus belajar pada media-media serupa, salah satunya iklan-iklan kreatif produk konsumsi tertentu. Ini bersangkutan tentang bagaimana menciptakan citra yang menarik dan orisinal, tag line yang mengena, efektivitas media, dan sebagainya.
Hal-hal yang divisualkan caleg dalam baliho-balihonya paling tidak menjadi cerminan bagi kemampuan dan strategi komunikasi mereka. Ini juga menunjukkan seperti apa pandangan mereka terhadap para calon pemilih, sebagian besar orang yang melihat baliho itu. Pandangan ini menyangkut tingkat pendidikan calon pemilih, kecerdasan, pandangan hidup, idealisme, dan tidak menutup kemungkinan pandangan ini sampai pada tataran melecehkan calon pemilih.
Mengapa? Sebab pola komunikasi yang dilakukan para caleg melalui baliho terkesan banal. Strategi komunikasi mereka hanya bermain di permukaan saja. Apakah hanya dengan menampilkan wajah, nama, nomor urut, partai dan sedikit slogan kering sudah cukup untuk menggambarkan kompleksitas sosok seorang caleg? Bahkan cuma dalam profil sebagai seorang politikus pun belum. Seakan tak ada jaminan yang kuat yang diberikan kepada calon pemilih jika memilihnya nanti. Tak ada alasan mengapa orang harus memilihnya, kecuali bahwa orang harus memilihnya.
Barangkali para caleg berpikiran bahwa pada dasarnya baliho sebagai media promosi bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Bahwa, “Hei, aku ini caleg lho! Nomor urut sekian, dari partai ini.” Namun apakah hanya itu saja yang perlu diperkenalkan? Apakah mengenal saja sudah cukup bagi calon pemilih?
Bahwa baliho hanya merupakan salah satu media promosi, dan masih banyak cara lain yang dilakukan untuk merayu calon pemilih, memang benar. Bahwa para caleg punya banyak duit untuk menggolkan diri di posisi uenak kursi wakil rakyat, barangkali juga tidak salah. Tapi bukankah efektivitas suatu promosi juga menjadi bagian dari strategi politik? Ketika yang terjadi adalah kebanalan yang berulang-ulang dan berserakan di pinggir jalan, perlu diajukan pertanyaan besar kepada para caleg kita yang terhormat: “Apakah anda punya strategi?”
Bukan tidak mungkin jika pada suatu waktu, pada titik balik kemeriahan baliho-baliho caleg pinggir jalan, orang-orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang tak ada. Ini adalah dampak dari kebanalan yang berulang, tanpa inovasi, bertele-tele, hingga semuanya menjadi rutinitas, apalagi didukung oleh sikap apatis masyarakat.
Selamat berkampanye!
Negara-Jogja, Desember 2008
Dari Politik Pan Belog ke Politik Pan Balang Tamak
TUDUHAN terhadap partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat tidak sepenuhnya benar. Partai politik telah mendidik rakyat tentang makna politik sebagaimana yang dipraktikkannya. Buktinya kini, di tengah masa kampanye yang demikian panjang, beberapa partai politik lewat caleg-calegnya tengah menyusur hingga ke jalan-jalan becek tak beraspal di pelosok desa. Mereka menjajakan nomor dan nama sambil secara tidak langsung mendidik rakyat di sana, tentu saja dengan manufer yang jitu dan telah jadi tren: money politic!Kondisi di atas memunculkan kecenderungan bahwa kini pemilu bagi sebagian besar rakyat bukan lagi suatu keagungan mimbar guna menyuarakan cita-cita keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh partai politik, rakyat kini telah dididik untuk memaknai pesta politik – terutama masa kampanye – sebagai mimbar untuk saling berbagi. Ya, saling berbagi kucuran materi dari para caleg, cagub, cabup atau partai politik. Jadi tidak salah ketika rakyat sebuah desa di pelosok Jawa Tengah dalam masa kampanye Pilgub Jateng lalu mengeluh, “Kok sepi ya? Nggak ada yang bagi-bagi beras kayak dulu.”
Begitu pula di sebuah banjar di pelosok utara Jembrana. Ketika beberapa caleg masuk menawarkan bendera dan wajahnya yang tersenyum santun, masyarakat banjar itu pun cerdik. Mereka seakan dengan otomatis membelah jadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing mendekati satu caleg, tepatnya mendekati isi kantongnya. Dari proses pendekatan ini terlihatlah hasil kecerdikan rakyat. Jalan-jalan tak beraspal yang sebagian besar konturnya curam dan selalu becek saat musim hujan, sehingga tak bisa dilewati sepeda motor, mendapat “sumbangan” pembetonan, walau sekadar sejalur sepeda motor. Demikian pula sekaha angklung bisa menambal kekurangan beberapa instrumen dengan “bantuan” kocek para caleg.
Pan Belog sudah Jadi Pan Balang Tamak
Setelah belajar dari sekian banyak pengalaman pilbup, pilgub dan pemilu, masyarakat tak lagi menjadi Pan Belog yang selalu kabelog-belog. Rakyat bilang, “Bukan saatnya lagi kita diperdaya!” Kini saatnya rakyat nyalanang daya, seperti Pan Balang Tamak yang terkenal sing kuangan daya. Ya, karena politik praktis di Indonesia sekarang adalah daya (bahasa Bali), dayan partai politik. Karena kini, menurut Goenawan Mohamad, orang memandang politik dengan cemooh. Partai-partai berpura-pura menjalankan politik, namun sejatinya mereka melecehkan politik itu sendiri sebagai sesuatu yang layak diremehkan.
Maka jangan heran kalau kini senjata utama seorang caleg adalah kalkultor. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan menekan-nekan tombol kalkulator, karena di matanya rakyat memang deretan angka-angka, bukan suara-suara pengharapan tentang masa depan. Kalkulator para caleg menghitung berapa rupiah untuk berapa peluang contrengan pada nomor atau namanya nanti.
Melihat kecenderungan yang telah berlangsung lama itu, walau tak punya kalkulator, rakyat yang telah menjadi Pan Balang Tamak pun nyalanang daya: siapa yang pegang caleg ini untuk “bantuan” membeton jalan di sebelah sana, siapa pegang caleg itu untuk “sumbangan” penambah instrumen angklung yang belum lengkap, dan seterusnya. Setelah lama diangkakan, rakyat kini malah akrab dengan angka-angka. Dengan cerdik rakyat mengatur siasat, walau banyak dari mereka yang belum mengambil sikap mau memilih yang mana saat pemilu nanti. Siasat mereka untuk membelah jadi beberapa kelompok yang seolah-olah memberikan dukungan pada caleg masing-masing merupakan sikap politik rakyat yang nyalanang daya sekaligus madadayan.
“Daya”: Akal dan Kehati-hatian
Kata “daya” dalam bahasa Bali merupakan istilah yang cukup tepat untuk menyebut makna “politik” dalam kondisi Indonesia sekarang. Jika ditelusuri lebih mendalam, “daya” memiliki makna yang tunggal. Namun dalam perkembangan kebahasaan Bali, terutama ketika berurusan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia, paling tidak ia mempunyai dua makna: akal (misal: jlema sing kuangan daya – manusia tidak kekurangan akal) dan kehati-hatian (misal: dayanin majalan apang sing labuh – hati-hati berjalan agar tak terjatuh). Dalam konteks tertentu, kedua makna ini bisa menjadi dua kekuatan yang paradoksal: kehati-hatian untuk menangkal akal lawan, dan akal pun bisa jadi merupakan alat untuk mengelabui kehati-hatian lawan.
Dalam konteks politik Indonesia yang sedang kita bicarakan, “daya” dengan kedua maknanya telah lama jadi senjata partai politik dan kaki-tangannya untuk meluncurkan manufernya dalam menarik coblosan rakyat. Berbagai akal, yang telah tak bersekat lagi dengan makna tipuan, diberlakukan melalui berbagai program, janji serta strategi politik yang hasilnya telah kita tahu bersama. Dalam menjalankan akal ini, partai politik pasti menerapkan kehati-hatian yang cukup rigid agar akalnya tidak menjadi bumerang atau bocor ke partai politik lain.
Dan kini rakyat pun menciptakan senjata dua makna “daya” itu. Ketika rakyat telah mengetahui bahwa program dan janji partai politik adalah pepesan kosong belaka, sekadar manifestasi dari dayan atau akal-akalan partai politk, maka menerjemahkan politik pada makna sebenarnya adalah sia-sia belaka. Rakyat kemudian melawan akal itu dengan akal pula. Di sini politik seakan menjadi medan tempur terselubung antara partai politik dengan rakyat. Caleg yang kampanye dengan duit diakali rakyat agar duit itu mengucur sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, baik secara personal maupun komunal. Masalah contreng-mencontreng saat pemilu, itu perkara nanti. Berkhianat pun bukan masalah lagi, karena pengkhianatan juga adalah bagian dari ilmu akal partai politik yang kemudian diajarkan kepada rakyat.
Jika politik daya Pan Balang Tamak memang menjadi pilihan atau strategi dari rakyat, untuk menghindari kabelog-belogin buin, maka rakyat harus menerapkan ilmu daya dalam makna kehati-hatian, terutama dalam tataran horisontal. Berbelah menjadi beberapa kelompok untuk mendekati caleg yang berbeda, untuk “melayani” akal money politic mereka, harus dimaknai sebagai keterbelahan untuk akal semata, keterbelahan yang pura-pura, hanya daya. Ini harus dipegang teguh. Adalah kebodohan yang terulang jika keterbelahan ini menjadi sumber konflik sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kehati-hatian diperlukan agar tak larut dalam emosi keterbelahan yang sebenarnya diciptakan sebagai kesemuan belaka. Sebab, sekali lagi, politik di Indonesia sekarang hanyalah semu semata. Nihilisme yang merayap dan mengambil tempat dengan tenang, kata Goenawan Mohamad.
