BILA BALI - ngobrolin bali

Nglangesi Cèrèt

2009-12-09T00:23:00.002+07:00

Pertunjukan Teater Produksi Ke-7 Seni Teku

Setelah produksi Kintir (Anak-anak Mengalir di Sungai) pada Agustus 2009, yang meraih Penghargaan Umar Kayam pada Festival Teater Jogja 2009, Seni Teku kembali memproduksi pertunjukan teater kontemporer berjudul Nglangesi Cèrèt, di Pendopo Blumbang Garing (Rumah Panggung Ong Hari Wahyu), Nitiprayan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 15 Desember 2009, pukul 20.00 WIB. Judul pertunjukan ini merupakan bahasa Jawa yang artinya “menjelagai cerek”, berasal dari kata langes yang artinya jelaga atau kotoran hitam pada alat dapur yang timbul karena dibakar, dan cèrèt yaitu cerek atau tempat menjerang air.

Nglangesi Cèrèt dirancang dengan konsep interaktif dengan penonton, mengambil seting di angkringan milik Pak Wongso di depan Pendopo Blumbang Garing. Pertunjukan ini dijalin dari montase-montase peristiwa realis yang kerap terjadi di sekitar angkringan, peristiwa-peristiwa di luar angkringan yang bisa masuk ke angkringan melalui berbagai media, serta peristiwa-peristiwa teaterikal non-realis yang merupakan sisi impresif dan simbolik dari kedalaman peristiwa-peristiwa realis.

Penonton diharapkan menyediakan payung atau jas hujan. Biaya tiket dengan sistem saweran (sukarela). Contact person: Yayan (085 6291 7362), Dina (081 8262 570).

Sutradara: Ibed Surgana Yuga, Ide Teks: Ibed Surgana Yuga & Andika Ananda, Pelaku: Joe DN, Marya Yulita Sari, Andika Ananda, Mochalmad Jibna, Febrian Eko Mulyono, Dina Triastuti, Agus Salim Bureg, Riski Pamulanita, Ibed Surgana Yuga, Pak Wongso, dan lain-lain, Penata Panggung: Miftakul Efendi, Agus Salim Bureg, Penata Bunyi: Lintang Radittya, Manajer Latihan & Panggung: Riski Pamulanita, Dokumentasi: Iskandar Balgo, Produksi: Febrian Eko Mulyono, Dina Triastuti.

Pertunjukan Teater “Kintir (Anak-anak Mengalir di Sungai)” Seni Teku Yogyakarta

2009-07-28T21:09:00.004+07:00

Seni Teku Yogyakarta dalam produksinya yang ke-6 mempersembahkan pertunjukan teater:

Kintir (Anak-anak Mengalir di Sungai)
di Pendopo Blumbang Garing (Ong Harry Wahyu), Nitiprayan
Selasa-Rabu, 4-5 Agustus 2009, 20.00 WIB.

Pertunjukan yang merupakan bagian dari Festival Teater Jogja 2009 ini mengambil bagian kecil dari epos Mahabharata, terutama bagian kelahiran Dewabrata atau Bhisma, sebagai salah satu sumber teks. Teks ini kemudian “dibenturkan” dengan teks-teks tentang pengalaman masa kecil di sungai serta kisah-kisah anak jalanan. Benturan teks-teks tersebut melahirkan peristiwa teatrikal yang tumpang tindih, dengan keberagaman emosi dramatik.

Pertunjukan dengan penulis teks dan sutradara oleh Ibed Surgana Yuga ini secara verbal menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa. Idiom pemanggungan merupakan jelajah artistik dari idiom pemanggungan pertunjukan tradisi, realisme hingga kontemporer, seperti gaya akting realis, tari tradisi, tembang, mantra atau doa Jawa, mbarang, musik elektrik, akrobat, dan lain-lain.

Cerita berkisar pada Dewi Gangga yang turun ke bumi dengan tugas melahirkan delapan wasu yang dikutuk-pastu menjadi manusia. Tujuh anak yang lahir dari rahimnya dihanyutkannya ke sungai, kecuali anak terakhir, yaitu Dewabrata yang kelak dikenal sebagai mahasenapati Bhisma. Di sisi lain, seorang ibu melahirkan delapan anak tanpa suami. Anak-anak itu lahir dari hubungannya dengan kekasih, lelaki yang memperkosanya serta lelaki yang membayarnya. Ketujuh anaknya hilang tanpa diketahui sebabnya. Mungkin anak-anak itu hanyut di sungai atau tersesat di jalanan.

Tiket gratis. Disediakan makan dan minum gratis di angkringan saat pertunjukan. Contact person: Yayan (085 6291 7362).

Penulis Teks & Sutradara: Ibed Surgana Yuga, Pelaku: Pranorca Reindra, Joe DN, Marya Yulita Sari, Andika Ananda, Jibna Sudiryo, Cahyo, Sarinah, Penata Bunyi: Lintang Radittya, Penata Cahaya: Agus Salim Bureg, Penata Gerak: Rahmad Fuadi, Pewujud Seting & Properti: Miftakul Efendi, Manajer Latihan & Panggung: Ade Puraindra, Pelaksana Produksi: Febrian Eko Mulyono, Dina Triastuti, Riski Pamulanita, Dimas, Rozita.

Tradisi Kontemporer

2009-01-22T02:53:00.002+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Kini saatnya Bali meng-cancel
pendikotomian tradisi dengan modern.

INI adalah wacana yang terlalu sering diulang. Tentang tradisi di masa mutakhir. Dan tulisan ini mengulangnya lagi. Tapi bagi saya tak mengapa. Wacana semacam ini memang memerlukan pengulangan demi pengulangan. Per-ingat-an demi per-ingat-an. Sebagaimana sebuah tradisi yang adalah bentukan dari pengulangan yang terus-menerus, hingga mendapat pengakuan secara komunal, mapan dan memiliki pakemnya tersendiri. Mudah-mudahan sebagaimana tradisi pula, pengulangan demi pengulangan wacana semacam ini menjadi terbiasa, lalu “dilupakan”, karena tanpa disadari telah dijalani.

Walaupun tradisi adalah masalah pelakonan, bukan wacana yang diverbalkan, namun bukan salah jika tradisi diterjemahkan ke dalam bahasa verbal. Sering kali para pelakon tradisi gagap dalam menjelaskan tradisinya, misal kepada generasi selanjutnya dari tradisi tersebut. Ini dapat dipahami sebab pelakonan adalah cara paling jitu dalam proses regenerasi tradisi.

Contoh kasus di atas saya temui ketika seorang gadis kelahiran Denpasar bercerita pada saya tentang orangtuanya yang tidak bisa menjelaskan apa makna dari banten yang dibuat dan di-atur-kannya saban hari. Barangkali karena pengaruh pendidikan yang selalu menuntut kejelasan (verbal!) tentang sesuatu, si gadis ingin tahu seperti apa tradisi yang akan diwariskan padanya. Sebelum memutuskan diri untuk menceburkan diri dalam tradisi itu, barangkali ia menanam kecurigaan jangan-jangan itu adalah tradisi yang keliru.

Apa yang dialami gadis itu bukan sesuatu yang aneh dalam konteks tradisi Bali di masa mutakhir. Sejarah telah membeberkan bukti bahwa tradisi Bali mencapai maknanya dalam pelakonan, bukan pemverbalan, sehingga sering kali tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan diri secara verbal. Pernyataan ini bukan menampik kenyataan bahwa sebagian dari tradisi Bali adalah tradisi lisan yang sangat dekat dengan verbalitas. Namun verbalitas dalam tradisi lisan merupakan bagian dari pelakonan, bukan verbalitas dalam hal menerjemahkan atau mewacanakan perihal tradisi itu sendiri.

Sistem transmisi tradisi kepada generasi selanjutnya dengan cara pelakonan akan mengantarkan generasi baru itu pada pemahaman demi pemahaman secara otomatis. Dengan kata lain, pelakonan akan dengan sendirinya memberikan penjelasan, menerjemahkan, memverbalkan tradisi itu sendiri kepada generasi baru.

Meng-“cancel” Tradisi vs Modern
Masalah yang selama ini disebut sebagai pelestarian tradisi atau pewarisan tradisi yang sering mengkhawatirkan banyak pihak sebenarnya adalah masalah yang di atas disebut sebagai transmisi tradisi. Dalam konteks mutakhir, ketika masalah transmisi tradisi ini megalami ketersendatan, walaupun di sisi lain generasi demi generasi baru terus lahir, maka sering kali modernitaslah yang dituduh sebagai biang keladi dari terganggunya proses transmisi tersebut. Tidak terkecuali di Bali. Berbagai konflik dan polemik yang terjadi dan berkatian dengan tradisi juga selalu memunculkan pemikiran yang mengkonfrontasikan tradisi dengan modern. Hal ini kemudian menimbulkan sikap yang mendikotomikan tradisi dengan modern. Keduanya ditaruh pada dua kutub yang berbeda dan berlawanan.

Pemikiran semacam itu mesti ditinjau ulang. Walaupun ada kebenaran semacam itu, namun perlu dilihat dulu lebih jauh ke belakang, di mana modernitas belum terlalu kuat mempengaruhi kehidupan Bali. Dari cara penilikan seperti ini akan terlihat bahwa sebenarnya, tanpa dikonfrontasikan dengan modernitas sekalipun, tradisi telah melahirkan berbagai konflik dan polemik yang serupa. Tradisi memiliki potensi konflik dan mampu meledakkan konflik itu tanpa adanya gesekan elemen di luar tradisi itu sendiri.

Kini saatnya Bali untuk sejenak meng-cancel pendikotomian tradisi dengan modern. Tradisi mesti mutakhir mesti dilihat sebagai sebuah kebudayaan kontemporer yang menghidupi dan dihidupi oleh manusia Bali mutakhir. Dengan kata lain, segala elemen yang selama ini diklaim sebagai pengaruh luar mesti dipandang sebagai bagian dari tradisi itu sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memposisikan “pengaruh luar” itu sebagai bagian dari laju proses pembentukan tradisi Bali. Saatnya mereka diposisikan bukan sebagai “orang luar” atau malah foreigner yang mesti selalu dicurigai atau dikonfrontasikan dengan pribumi.

Tradisi yang Selalu Baru
Di Bali saat ini memang tengah berlangsung gejala fundamentalisme yang cenderung kolot. Sering kali gejala ini muncul tanpa dasar yang jelas dan terlihat tidak memiliki sikap yang reflektif terhadap sejarah. Misalnya, melihat kecenderungan perkembangan pakaian sembahyang ke pura yang mengalami banyak modifikasi sesuai dengan perkembangan mode global, ada beberapa pihak yang menyarankan agar pakaian yang telah dimodifikasi itu jangan dipakai untuk ke pura. Manusia Hindu Bali agar kembali pada pakaian ke pura yang “semula”, yang belum termodifikasi.

Pakaian ke pura macam apa yang dimaksud sebagai “yang belum termodifikasi”? Apakah pakaian ke pura semacam ini pernah ada?

Saran seperti di atas merupakan proyeksi dari sebuah pandangan yang tidak reflektif pada sejarah masa lalu pembentukan tradisi Bali. Ini menunjukkan bahwa Bali seakan menampik segala macam pengaruh budaya, dan dengan sombong berikrar bahwa tradisi Bali adalah suatu bentuk kebudayaan yang asli, tanpa polesan dari kebudayaan lain mana pun.

Sejarah telah menunjukkan bahwa Bali merupakan sulaman dari benang-benang budaya yang multikultural. Yang nyata saja bisa kita lihat di dalamnya terdapat benang-benang dari Cina, India, bahkan Timur Tengah. Dan sekarang adalah Barat (modern). Jika kita sepakat bahwa tradisi Bali adalah kebudayaan Bali sebelum mendapat pengaruh modern, maka menolak pengaruh modern sebagai elemen pembentuk dalam proses pertumbuhan tradisi Bali adalah mementahkan kesepakatan itu sendiri. Maka Bali tumbuh dari kemunafikan demi kemunafikan.

Orang yang berpandangan demikian seakan tidak bisa menerima keniscayaan zaman yang mengatakan bahwa tidak ada tradisi yang tidak berubah. Tradisi itu selalu diperbaharui, sebab sebuah tradisi yang unggul adalah tradisi yang mampu mengaktualisasikan kehidupan manusia-manusianya di tengah pergerakan zaman. Tradisi adalah sesuatu yang selalu kontemporer.

Jogja, Januari 2009

Dan Drama Gong Itu ...

2009-01-06T23:22:00.003+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Apakah Bali memang tak lagi
membutuhkan drama gong?

SALAH satu keunggulan sebuah kebudayaan adalah kemampuannya untuk berubah. Untuk berubah, sebuah kebudayaan harus meraih sesuatu. Untuk berubah, sebuah kebudayaan harus rela kehilangan sesuatu. Dan kehilangan harus dicatat. Karena keunggulan lain dari sebuah kebudayaan adalah kemampuan dan kebetahannya untuk mencatat kehilangan demi kehilangan. Lalu untuk tidak melupakannya.

Tapi kehilangan bukanlah dosa. Barangkali bukan pula kesalahan. Hanya sedikit kekeliruan. Untuk menyenangkan hati, kita sebut saja sebagai keniscayaan zaman.

Ini adalah secarik catatan tentang kehilangan dari sebuah kebudayaan bernama Bali. Ya, walaupun belum sepenuhnya, Bali tengah menghadapi tanda-tanda akan kehilangan drama gong, sebuah bentuk teater yang belum terlalu lama kelahirannya, dibanding dengan bentuk-bentuk teater tradisi Bali pendahulunya. Kejayaannya di masa 1980-an hingga pertengahan 1990-an hanya “puncak kesementaraan”, di mana salah satu bentuknya mencapai kemapanan. Belum ada bentuk-bentuk baru, hasil upgrade baru, yang muncul, apalagi mapan. Pengulangan demi pengulangan yang dilakukan membosankan bagi penonton dan bagi orang-orang drama gong sendiri.

Makanya, siapa yang mau menonton drama gong sekarang? Bahkan di kamarnya sendiri, orang telah terlalu berlimpah dengan hiburan. Pun, siapa yang mau memainkan drama gong lagi? Petruk dan Dolar sudah main lawakan secara idependen di panggung lawak dan televisi, lepas dari komunitas drama gong yang lama membesarkannya. Mereka juga sudah ditarik industri hiburan televisi untuk main lawakan sepintas lalu atau berperan dalam video iklan produk-produk komersial. Beberapa pemain lain terdengar mencoba peruntungan di dunia politik praktis.

Apakah Bali memang tak lagi membutuhkan drama gong?

Selera Massa yang Dipermainkan
Dengan berbekal teori evolusi budaya, Koes Yuliadi (2005) mencatat masa kejayaan drama gong sebagai sebuah bentuk produk seni pertunjukan yang lebih mewakili kegelisahan, pandangan dan selera masyarakat. Menurutnya, drama gong mengambil hati masyarakat dan kemudian memudarkan popularitas arja dan topeng. Sebelumnya, topeng pernah menggeser posisi popoler gambuh di hati masyarakat.

Dan kini drama gong digempur dari segala lini oleh sebuah kekuatan besar yang menjelma di sekian banyak tubuh agen perubahan kebudayaan. Yang digempur sebenarnya bukan drama gong secara langsung, namun massa dengan tawaran-tawaran citra yang menggugah selera, merangsang pencapaian sebentuk gaya hidup baru. Drama gong lalu ditinggalkan massa, ditinggalkan penonton dan calon-calon penontonnya.

Di tengah arus teknologi informasi yang demikian cepat sekarang ini, selera massa memang tengah dipermainkan. Massa dijejali oleh citra demi citra yang selalu memunculkan keheranan dan prestise. Setelah televisi, massa diberikan VCD player, lalu handphone, lalu .... Seakan tak diberikan kesempatan untuk bernapas, massa disugesti untuk meninggalkan apa yang baru saja diraihnya untuk menuju ke peraihan berikutnya yang lebih bergengsi.

Dalam hal permainan yang membuahkan peninggalan terhadap berbagai produk budaya lama tentu saja bukan hanya dialami oleh drama gong. Akan banyak sekali nama yang mengisi daftar peninggalan ini.

Ada satu contoh kasus menarik pada drama gong di tengah permainan yang demikian. Sebuah komunitas drama gong dari Banyuning, Singaraja, menawarkan sebuah bentuk baru dalam drama gong dengan memasukkan lebih banyak konsep-konsep teater modern ke dalamnya. Namun sepertinya bentuk ini hanya mampu mengisi event-event festival semacam PKB. Ia tidak terlalu berhasil mencapai puncaknya di masyarakat yang menanggapnya secara terbuka tanpa embel-embel festival.

Televisi Lokal dan Pemerintah
Dulu salah satu lahan hidup drama gong adalah TVRI Denpasar. Kini ketika teknologi informasi jauh lebih canggih dan beragam dibanding sekadar TVRI Denpasar, drama gong tak ambil bagian di dalamnya. Drama gong yang salah satunya memegang peran sebagai penghibur masyarakat tak cekatan meng-upgrade diri, tak mampu mengimbangi kekuatan super cepat teknologi informasi. Yang sedikit bisa mengakomodasi – walaupun lebih tampak melayani – kekuatan itu adalah personal-personal dari komunitas drama gong, seperti Petruk, Dolar, Dadap, Mang Apel dan lainnya, yang dulu memang berperan sebagai parekan, dengan jasa lawakan atau humornya di televisi lokal. Bahkan, orang-orang yang dulu memerankan tokoh-tokoh serius dan keras semacam Patih Agung dan Raja juga ikut ambil bagian di panggung lawakan independen.

Televisi-televisi lokal di Bali yang mengibarkan misi atau paling tidak slogan pemeliharaan kebudayaan Bali, baik itu ajeg Bali atau apalah namanya, ternyata lebih melayani permainan yang ditawarkan arus besar industri hiburan televisi di Indonesia – yang sebenarnya juga banyak mengadopsi dan meniru acara telivisi luar. Memproduksi sinetron, komedi situasi, lawakan studio, acara kriminal, klenik dan infotainment dipandang lebih menjanjikan secara pasar.

Memang, televisi lokal tengah bergerak mengikuti selera massa yang notabene telah berubah karena pengaruh permainan besar global. Namun televisi lokal belum menampakkan usaha yang kuat untuk mempengaruhi selera massa ke arah yang lain. Sekali lagi, televisi lokal lebih memilih untuk masuk ke dalam permainan itu, dengan kata lain ikut dipermainkan. Ini barangkali masalah ketakberdayaan televisi lokal. Tapi yang lebih tampak adalah usaha untuk ikut menjadi pemain, memainkan permainan demi permainan.

Dulu ketika masa kejayaan drama gong terus menanjak, pemerintah memang punya andil di dalamnya. Berbagai lomba, baik antardesa atau kabupaten menjadi salah satu perangsang kemunculan komunitas-komunitas drama gong. Walaupun memang banyak yang lahir hanya untuk meladeni lomba-lomba tersebut, namun banyak jebolan lomba ini yang mampu mencapai puncak artistik dan pencapaian penontonnya.

Ketika andil pemerintah surut dan aksi artistik komunitas drama gong pun surut, maka dengan mudah hipotesis diambil: pemerintah punya peran yang cukup besar dalam perkembangan drma gong di Bali.

Namun, barangkali akan terlalu nyinyir jika masalah dilempar ke sana-sini. Yang dibutuhkan drama gong sekarang adalah orang-orang cerdas dan kreatif. Dan mau kerja.

Jogja, Januari 2009

Baliho Caleg dan Komunikasi Politik Jalanan

2008-12-23T20:05:00.003+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Caleg: “Aku bisa (gengsi di mata calon pemilih)!”

DI masa panjang kampanye pemilu ini, di Bali, baliho-baliho caleg tumbuh subur di pinggir-pinggir jalan, seperti benih-benih yang bersemaian karena curah hujan yang tinggi. Jika anda menyusuri jalur Jogja-Bali dengan bus AKAP, hanya di Bali saja pemandangan baliho caleg paling ramai bisa dipirsa. Bukan hanya di pinggir jalanan ramai; seperti jamur, baliho caleg berbiak hingga jalanan pelosok desa becek tak beraspal. Semuanya menciptakan pemandangan baru bagi jalanan di Bali; seakan mengusir hiruk-pikuk iklan dengan kesemrawutan yang baru; seakan menggantikan keteduhan pohon-pohon pinggir jalan dengan kegerahan yang warna-warni.

Selamat datang di dunia kemeriahan citra visual dari sebuah pesta rebutan kursi! Inilah dunia citraan yang gemebyar, penuh sapaan manis, warna-warni, ramai, namun banal dan latah. Inilah medan tempur pseudo penuh seruan, ajakan, teriakan, permohonan, dengan baju dan wajah yang klimis tanpa keringat.

Ya, inilah perang baliho antarcaleg, sebagaimana perang bendera partai. Ini bukan sekadar perang merayu calon suara untuk menuju perang perebutan suara di hari H pemilu nanti. Ini adalah perang gengsi antarcaleg. Lewat perang baliho di pinggir jalan, mereka tengah bersaing membuat citra visual yang megah yang bisa dilihat dari jumlah, ukuran, posisi serta penampilan fotografi. Sebelum kemenangan suara bisa dilihat, karena belum pemungutan dan penghitungan suara, saatnya mencari kemenangan gengsi. Saatnya caleg bicara, “Aku bisa (gengsi di mata calon pemilih)!”

Media yang Latah
Memang, jalanan jadi lebih ramai; sebuah pertanda bahwa masa kampanye ini memang semarak. Tapi semarak pada sisi ini bukan berarti semarak di sisi lainnya, sisi kinerja politik yang benar misalnya. Dan betapa, baliho-baliho itu, yang membikin semarak itu, nyaris semuanya seragam. Ada sekian banyak partai, dan lebih banyak lagi caleg, namun begitu dominan kesamaan baliho mereka. Lihatlah apa yang mereka visualkan: wajah, nama, nomor urut, partai dan sedikit slogan kering. Selesai. Hampir keseluruhannya begitu. Dan jalanan sebagai tempatnya memang sangat potensial untuk peniruan, pengulangan, kelatahan. Jalanan adalah ruang yang berbaring panjang, yang menyerahkan tubuhnya untuk kontes tren demi tren.

Dan memang ada semacam tren yang terjadi dalam media kampanye caleg jenis baliho ini. Tren teknologi baru, dalam hal ini teknik cetak digital di atas colibrite yang dipakai memproduksi baliho-baliho itu, dimanfaatkan oleh para caleg tanpa memperhatikan kualitas substansi dan efektivitas media kampanye. Ini mirip dengan tren handphone yang melanda masyarakat kita hingga ke pelosok-pelosok kampung.

Pada satu sisi, tren adalah manifestasi dari sifat latah manusia. Ia muncul dari peniruan personal demi personal, yang di dalamnya melibatkan pesona sesuatu. Pesona suatu produk dengan konstruksi gengsinya mempengaruhi masyarakat untuk meraihnya, dengan tujuan tertentu atau sekadar mengikuti tren semata, sekadar gaya hidup. Gaya hidup jarang mementingkan substansi karena “substansi”-nya adalah gaya itu sendiri, citra itu.

Barangkali pada sebuah titik, dan ini bisa dilihat pada kenyataan mutakhir, para caleg hanya citra visual semata. Ia bukan sosok yang sebenarnya. Di mata pemilih, mereka berakhir pada citra visual dua dimensi, sebagaimana juga di atas kertas suara. Jean Baudrillard, sebagaimana dikutip Garin Nugroho dan Yasraf Amir Piliang, mengemukakan bahwa media menciptakan second reality yang punya logika tersendiri dan bisa membunuh realitas sosial-politik sebenarnya. Dengan demikian, baliho caleg beserta segenap pencitraan terhadap sang caleg di dalamnya mengalami semacam keterputusan dengan realitas sosial-politik sang caleg di dunia nyata. Demikian juga halnya terhadap realitas politik. Baliho caleg bukan representasi dari ke-caleg-an caleg itu sendiri.

Dan rakyat yang begitu dekat dengan realitas nyata harus memilih!

Komunikasi yang Banal
Tentang media komunikasi seperti baliho, barangkali para caleg harus belajar pada media-media serupa, salah satunya iklan-iklan kreatif produk konsumsi tertentu. Ini bersangkutan tentang bagaimana menciptakan citra yang menarik dan orisinal, tag line yang mengena, efektivitas media, dan sebagainya.

Hal-hal yang divisualkan caleg dalam baliho-balihonya paling tidak menjadi cerminan bagi kemampuan dan strategi komunikasi mereka. Ini juga menunjukkan seperti apa pandangan mereka terhadap para calon pemilih, sebagian besar orang yang melihat baliho itu. Pandangan ini menyangkut tingkat pendidikan calon pemilih, kecerdasan, pandangan hidup, idealisme, dan tidak menutup kemungkinan pandangan ini sampai pada tataran melecehkan calon pemilih.

Mengapa? Sebab pola komunikasi yang dilakukan para caleg melalui baliho terkesan banal. Strategi komunikasi mereka hanya bermain di permukaan saja. Apakah hanya dengan menampilkan wajah, nama, nomor urut, partai dan sedikit slogan kering sudah cukup untuk menggambarkan kompleksitas sosok seorang caleg? Bahkan cuma dalam profil sebagai seorang politikus pun belum. Seakan tak ada jaminan yang kuat yang diberikan kepada calon pemilih jika memilihnya nanti. Tak ada alasan mengapa orang harus memilihnya, kecuali bahwa orang harus memilihnya.

Barangkali para caleg berpikiran bahwa pada dasarnya baliho sebagai media promosi bertujuan untuk memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Bahwa, “Hei, aku ini caleg lho! Nomor urut sekian, dari partai ini.” Namun apakah hanya itu saja yang perlu diperkenalkan? Apakah mengenal saja sudah cukup bagi calon pemilih?

Bahwa baliho hanya merupakan salah satu media promosi, dan masih banyak cara lain yang dilakukan untuk merayu calon pemilih, memang benar. Bahwa para caleg punya banyak duit untuk menggolkan diri di posisi uenak kursi wakil rakyat, barangkali juga tidak salah. Tapi bukankah efektivitas suatu promosi juga menjadi bagian dari strategi politik? Ketika yang terjadi adalah kebanalan yang berulang-ulang dan berserakan di pinggir jalan, perlu diajukan pertanyaan besar kepada para caleg kita yang terhormat: “Apakah anda punya strategi?”

Bukan tidak mungkin jika pada suatu waktu, pada titik balik kemeriahan baliho-baliho caleg pinggir jalan, orang-orang akan melihatnya sebagai sesuatu yang tak ada. Ini adalah dampak dari kebanalan yang berulang, tanpa inovasi, bertele-tele, hingga semuanya menjadi rutinitas, apalagi didukung oleh sikap apatis masyarakat.

Selamat berkampanye!

Negara-Jogja, Desember 2008

Dari Politik Pan Belog ke Politik Pan Balang Tamak

2008-12-14T18:32:00.007+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Para caleg dan partai politik berhati-hatilah!

Rakyat sekarang tak bodoh, tapi banyak akal.

TUDUHAN terhadap partai politik yang tidak memberikan pendidikan politik kepada rakyat tidak sepenuhnya benar. Partai politik telah mendidik rakyat tentang makna politik sebagaimana yang dipraktikkannya. Buktinya kini, di tengah masa kampanye yang demikian panjang, beberapa partai politik lewat caleg-calegnya tengah menyusur hingga ke jalan-jalan becek tak beraspal di pelosok desa. Mereka menjajakan nomor dan nama sambil secara tidak langsung mendidik rakyat di sana, tentu saja dengan manufer yang jitu dan telah jadi tren: money politic!

Kondisi di atas memunculkan kecenderungan bahwa kini pemilu bagi sebagian besar rakyat bukan lagi suatu keagungan mimbar guna menyuarakan cita-cita keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh partai politik, rakyat kini telah dididik untuk memaknai pesta politik – terutama masa kampanye – sebagai mimbar untuk saling berbagi. Ya, saling berbagi kucuran materi dari para caleg, cagub, cabup atau partai politik. Jadi tidak salah ketika rakyat sebuah desa di pelosok Jawa Tengah dalam masa kampanye Pilgub Jateng lalu mengeluh, “Kok sepi ya? Nggak ada yang bagi-bagi beras kayak dulu.”

Begitu pula di sebuah banjar di pelosok utara Jembrana. Ketika beberapa caleg masuk menawarkan bendera dan wajahnya yang tersenyum santun, masyarakat banjar itu pun cerdik. Mereka seakan dengan otomatis membelah jadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing mendekati satu caleg, tepatnya mendekati isi kantongnya. Dari proses pendekatan ini terlihatlah hasil kecerdikan rakyat. Jalan-jalan tak beraspal yang sebagian besar konturnya curam dan selalu becek saat musim hujan, sehingga tak bisa dilewati sepeda motor, mendapat “sumbangan” pembetonan, walau sekadar sejalur sepeda motor. Demikian pula sekaha angklung bisa menambal kekurangan beberapa instrumen dengan “bantuan” kocek para caleg.

Pan Belog sudah Jadi Pan Balang Tamak
Setelah belajar dari sekian banyak pengalaman pilbup, pilgub dan pemilu, masyarakat tak lagi menjadi Pan Belog yang selalu kabelog-belog. Rakyat bilang, “Bukan saatnya lagi kita diperdaya!” Kini saatnya rakyat nyalanang daya, seperti Pan Balang Tamak yang terkenal sing kuangan daya. Ya, karena politik praktis di Indonesia sekarang adalah daya (bahasa Bali), dayan partai politik. Karena kini, menurut Goenawan Mohamad, orang memandang politik dengan cemooh. Partai-partai berpura-pura menjalankan politik, namun sejatinya mereka melecehkan politik itu sendiri sebagai sesuatu yang layak diremehkan.

Maka jangan heran kalau kini senjata utama seorang caleg adalah kalkultor. Hari-harinya dipenuhi dengan kesibukan menekan-nekan tombol kalkulator, karena di matanya rakyat memang deretan angka-angka, bukan suara-suara pengharapan tentang masa depan. Kalkulator para caleg menghitung berapa rupiah untuk berapa peluang contrengan pada nomor atau namanya nanti.

Melihat kecenderungan yang telah berlangsung lama itu, walau tak punya kalkulator, rakyat yang telah menjadi Pan Balang Tamak pun nyalanang daya: siapa yang pegang caleg ini untuk “bantuan” membeton jalan di sebelah sana, siapa pegang caleg itu untuk “sumbangan” penambah instrumen angklung yang belum lengkap, dan seterusnya. Setelah lama diangkakan, rakyat kini malah akrab dengan angka-angka. Dengan cerdik rakyat mengatur siasat, walau banyak dari mereka yang belum mengambil sikap mau memilih yang mana saat pemilu nanti. Siasat mereka untuk membelah jadi beberapa kelompok yang seolah-olah memberikan dukungan pada caleg masing-masing merupakan sikap politik rakyat yang nyalanang daya sekaligus madadayan.

“Daya”: Akal dan Kehati-hatian
Kata “daya” dalam bahasa Bali merupakan istilah yang cukup tepat untuk menyebut makna “politik” dalam kondisi Indonesia sekarang. Jika ditelusuri lebih mendalam, “daya” memiliki makna yang tunggal. Namun dalam perkembangan kebahasaan Bali, terutama ketika berurusan dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia, paling tidak ia mempunyai dua makna: akal (misal: jlema sing kuangan daya – manusia tidak kekurangan akal) dan kehati-hatian (misal: dayanin majalan apang sing labuh – hati-hati berjalan agar tak terjatuh). Dalam konteks tertentu, kedua makna ini bisa menjadi dua kekuatan yang paradoksal: kehati-hatian untuk menangkal akal lawan, dan akal pun bisa jadi merupakan alat untuk mengelabui kehati-hatian lawan.

Dalam konteks politik Indonesia yang sedang kita bicarakan, “daya” dengan kedua maknanya telah lama jadi senjata partai politik dan kaki-tangannya untuk meluncurkan manufernya dalam menarik coblosan rakyat. Berbagai akal, yang telah tak bersekat lagi dengan makna tipuan, diberlakukan melalui berbagai program, janji serta strategi politik yang hasilnya telah kita tahu bersama. Dalam menjalankan akal ini, partai politik pasti menerapkan kehati-hatian yang cukup rigid agar akalnya tidak menjadi bumerang atau bocor ke partai politik lain.

Dan kini rakyat pun menciptakan senjata dua makna “daya” itu. Ketika rakyat telah mengetahui bahwa program dan janji partai politik adalah pepesan kosong belaka, sekadar manifestasi dari dayan atau akal-akalan partai politk, maka menerjemahkan politik pada makna sebenarnya adalah sia-sia belaka. Rakyat kemudian melawan akal itu dengan akal pula. Di sini politik seakan menjadi medan tempur terselubung antara partai politik dengan rakyat. Caleg yang kampanye dengan duit diakali rakyat agar duit itu mengucur sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, baik secara personal maupun komunal. Masalah contreng-mencontreng saat pemilu, itu perkara nanti. Berkhianat pun bukan masalah lagi, karena pengkhianatan juga adalah bagian dari ilmu akal partai politik yang kemudian diajarkan kepada rakyat.

Jika politik daya Pan Balang Tamak memang menjadi pilihan atau strategi dari rakyat, untuk menghindari kabelog-belogin buin, maka rakyat harus menerapkan ilmu daya dalam makna kehati-hatian, terutama dalam tataran horisontal. Berbelah menjadi beberapa kelompok untuk mendekati caleg yang berbeda, untuk “melayani” akal money politic mereka, harus dimaknai sebagai keterbelahan untuk akal semata, keterbelahan yang pura-pura, hanya daya. Ini harus dipegang teguh. Adalah kebodohan yang terulang jika keterbelahan ini menjadi sumber konflik sebagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kehati-hatian diperlukan agar tak larut dalam emosi keterbelahan yang sebenarnya diciptakan sebagai kesemuan belaka. Sebab, sekali lagi, politik di Indonesia sekarang hanyalah semu semata. Nihilisme yang merayap dan mengambil tempat dengan tenang, kata Goenawan Mohamad.

Pancaseming, Desember 2008

“Homo Pariwisatabaliensis”

2008-11-29T16:31:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Spesies yang militan!

SEBUAH surat pembaca dari seorang masyarakat Badung di harian terbesar di Bali pada pertengahan November 2008 menyarankan suatu strategi tentang pembangunan Bali mutakhir. Penulis surat di antaranya menyarankan tentang sistem keamanan Bali yang harus melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Bali, dengan memberikan insentif memadai bagi masyarakat pemberi informasi yang falid kepada pihak berwajib. Selanjutnya ia menulis tentang manusia Bali, budaya Bali serta pariwisata yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Dan yang paling penting adalah pembuka surat yang merupakan muara dari seluruh sarannya, yaitu Bali sebagai bangunan pariwisata yang kokoh dan tegar.

Apa yang bisa dibaca dari surat pembaca itu di antaranya adalah bahwa pengukuhan terhadap entitas Bali sebagai suatu daerah industri pariwisata sehingga dikhawatirkan entitas itu akan rapuh jika manusia Bali, budaya Bali dan pariwisata dicerai-beraikan. Dengan demikian, seluruh orang yang ada di Bali harus turut serta aktif menjaga keutuhan entitas tersebut dengan tindakan nyata, misalnya dengan melaporkan masalah keamanan seperti keberadaan orang mencurigakan. Atas peran serta aktif tersebut, masyarakat akan diberikan imbalan yang pantas dalam bentuk material tentu saja.

Memang benar bahwa manusia Bali, budaya Bali dan pariwisata adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan – atau lebih tepatnya, jangan sampai dipisahkan karena payuk jakan bisa buung makedus. Namun tentu saja ini bagi orang yang menikmati buah dari pohon besar pariwisata Bali. Orang Bali – apalagi orang luar Bali – yang sama sekali tidak memetik buah itu, baik karena pohonnya yang tak terjangkau atau karena sengaja memilih untuk tak memakan buah dari pohon itu, barangkali akan memandang hal terakhir sebagai sesuatu yang terpisah sama sekali atau justru harus diceraikan jika ada yang hendak menyatukannya.

Dapat dipahami pemikiran orang-orang Bali yang memetik buah pariwisata sehingga mereka memberi sokongan maksimal terhadap pohon kehidupannya itu. Mereka adalah orang-orang yang merasa telah dihidupi oleh pariwisata, baik secara ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Bukan cuma sebentuk kehidupan yang layak, namun mereka telah mendapat prestise, gengsi dan gaya hidup yang lebih. Mereka adalah orang-orang yang telah merasa diangkat harkat dan martabatnya oleh eksistensi pariwisata. Mereka adalah orang-orang yang menikmati eforia citra Bali dalam konstruksi turistik: unik, nyeni, indah, ramah, eksotis, religius. Mereka adalah orang-orang yang memiliki bayangan tentang identitas Bali sebagaimana yang dicitrakan oleh industri paiwisata. Mereka adalah para Homo pariwisatabaliensis – istilah penunjuk spesies yang saya gubah sendiri, mengadopsi istilah bidang arkeologi.

Homo pariwisatabaliensis termasuk dalam kelompok spesies yang dirundung kepanikan luar biasa ketika bom meledak di Kuta, 12 Oktober 2002. Mereka kemudian menanam kebencian yang mendalam terhadap teroris. Demikian mendalam sehingga kebencian itu juga diarahkan pada latar belakang sosioreligi orang-orang yang diklaim teroris itu. Dan tentu saja mereka turut bersorak di atas kematian Amrozi, Mukhlas dan Imam Samudra yang (konon) telah dieksekusi oleh tiga regu tembak di Nirbaya.

Pariwisata Bali sebagai sistem yang dibangun oleh kapitalisme global dan diberikan jalan yang amat mulus oleh rezim Orde Baru, dengan kepentingan ekonomi dan kuasa yang nyata, memberikan bujuk rayu dan buaian yang serasa nyata pula bagi orang Bali sebagai mahluk yang menghidupi dan dihidupi budaya Bali. Sistem ini bekerja secara terstruktur: bujuk rayu dan pujian berlebih di tahap awal, lalu janji kemakmuran dan pelestarian budaya, keuntungan material – yang tak seberapa dibandingkan hasil keuntungan sebenarnya –, pencokolan doktrin-doktrin kapitalis yang dengan lihai menyelusup ke dalam ruang konsep kearifan lokal, pendidikan ke arah materialistis dan semangat industralisme lainnya, sehingga terciptalah karakter spesies Homo pariwisatabaliensis yang diinginkan, salah satunya militansi yang luar biasa terhadap kuasa yang tak tersadari. Ya, tak tersadari karena para Homo pariwisatabaliensis selalu dibuai dalam setiap langkahnya.

Keterkuasaan dan berbagai keuntungan yang diperoleh Homo pariwisatabaliensis itu seakan sah dan halal ketika kuasa yang lain, yaitu pemerintah, melegalkan bahkan menjadikannya bangunan agung sumber kemakmuran. Ini barangkali karena bagi orang Hindu Bali, sebagian besar Homo pariwisatabaliensis itu, mempercayai bahwa pemerintah adalah guru wisesa – salah satu guru dalam ajaran Catur Guru, di mana satu yang lainnya adalah Sang Hyang Widhi Wasa. Di sini tampak petunjuk bahwa pemerintah masih dipercaya sebagai pembawa kebenaran bagi masyarakat (baca: orang Hindu Bali).

Militansi para Homo pariwisatabaliensis terhadap pariwisata Bali kemudian dengan mudah dibaca sebagai militansi terhadap kuasa kapitalisme (Barat) dan pemerintah (terutama pusat), yang sekali lagi tak tersadari. Pada titik tertentu kondisi mutakhir, orang Bali yang telah masuk menjadi spesies Homo pariwisatabaliensis mengalami “kekeliruan” atau paling tidak kegamangan dalam mendefinisikan identitas dan entitas dirinya dalam lingkungan sosiokultural, sebagaimana yang terbaca dalam surat pembaca di atas. Mungkin akan lebih jelas dan tangkas jika mereka mengakui identitasnya sebagai apa yang saya namakan sebagai Homo pariwisatabaliensis.

Sejatinya, pandangan para Homo pariwisatabaliensis tentang manusia Bali, budaya Bali serta pariwisata yang tak dapat dipisahkan itu adalah hasil pemikiran yang penuh teriak eforia hingga memejamkan mata dan membisingi telinga, sehingga trance akan keberadaan dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa sebenarnya industri pariwisata (di) Bali sekarang dapat bergerak dengan mulus tanpa orang dan budaya Bali! Pariwisata Bali mutakhir, dengan agen-agen kapitalisme global dan strategi konstruksi yang tangguh sejak awal, telah mencapai tingkat produksi dan kinerja yang dapat menegasi bahkan menafikan orang dan budaya Bali. Ia sudah mampu menciptakan produk yang mandiri, baik itu infrastruktur maupun barang dagangan, yang sudah bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan budaya tradisi Bali, walaupun sebelumnya merupakan adopsi dan tiruan produk budaya Bali tradisi. Ia juga telah dijalankan dan dikendalikan dengan brilian oleh orang-orang bukan Bali, sehingga mungkin saja spesies Homo pariwisatabaliensis dapat dipunahkan hanya dengan sekali click saja.

Bersiaplah!

Moding, November 2008

Peluncuran dan Diskusi “Bali Tanpa Bali”

2008-11-23T23:56:00.000+07:00

UNDANGAN

peluncuran buku
BALI TANPA BALI
karya Ibed Surgana Yuga

dan

diskusi
“Bali Tanpa Bali dan Wacana Sosiokultural Bali”

Damuh Resto, Negara, Bali,
21 November 2008, 19.30 WITA
Pembicara:
DS Putra
(redaktur Independen News dan Ge-M Magazine)
Ibed Surgana Yuga
(penulis Bali Tanpa Bali)

Toko Buku Toga Mas, Jl. Hayam Wuruk
Denpasar, Bali,
24 November 2008, 19.00 WITA
Pembicara:
I Ngurah Suryawan
(penulis dan peneliti politik kebudayaan dan kekerasan di Bali)
Ibed Surgana Yuga
(penulis Bali Tanpa Bali)

Ruang Kuliah 10 PBSID,
Kampus Bawah Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali,
26 November 2008, 09.00 WITA
Pembicara:
I Wayan Artika
(penulis, Dosen Sastra Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)
Ibed Surgana Yuga
(penulis Bali Tanpa Bali)

Tubuh Orang Hindu Bali dalam Laku Seni dan Laku Upacara

2008-11-14T23:37:00.000+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Jujurkah tubuh orang Hindu Bali mutakhir
dalam melakoni seni dan upacaranya?

SAYA baru saja mengikuti sebuah diskusi dan menonton video dokumenter tentang workshop seorang penari Jepang bernama Min Tanaka. Salah satu metode yang dilontarkan Tanaka dan menarik bagi saya adalah tentang kejujuran tubuh manusia dalam bergerak, baik dalam konteks tari maupun gerak keseharian, sehingga ekspresinya menjadi suatu hal yang "berbeda", unik, menarik, baru. Saya sendiri belum paham benar apa yang dimaksudkan Tanaka sebagai kejujuran itu. Namun lontaran itu menyeret saya kepada diskursus yang barangkali berbeda dan barangkali juga begitu dekat dengan yang dimaksudkan Tanaka. Diskursus yang saya maksud adalah tentang tubuh orang Hindu Bali dalam kaitannya dengan berbagai upacara serta seni yang menjadi keseharian – walau tidak semua – orang Hindu Bali.

Orang Hindu Bali memiliki konsep tentang bhuana agung dan bhuana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan tubuh manusia. Pola hubungan antara kedua jagat ini oleh orang Hindu Bali dibangun melalui sistem serta pola fisik dan transenden. Hubungan ini diciptakan untuk mencapai "kehidupan yang lebih baik", dengan kebutuhan duniawi sebagai pembenaran dalam hal hubungan fisik dan agama Hindu Bali sebagai pembenar hal transenden. Di samping itu, ada pula pembenar-pembenar lain yang digunakan, seperti keyakinan metafisik tertentu, filsafat lokal, ajaran lainnya serta seni.

Sistem-sistem hubungan itu yang didasari oleh keyakinan ditransmisikan secara turun-temurun lalu menjelma sebagai tradisi. Eksistensinya sebagai sesuatu yang telah mentradisi tidak serta merta memposisikannya sebagai sebuah ekspresi kejujuran bagi orang-orang yang melakukannya. Sebab dalam sebuah tradisi, unsur kolektif sangat kuat mengikat. Sedangkan kejujuran sendiri lebih merupakan hal yang individual.

Tubuh yang Diserahkan
Saya teringat Michel Foucault yang berbicara tentang kuasa-kuasa tertentu yang melakukan pengaturan terhadap tubuh individu. Misalnya, individu sebagai warga negara "menyerahkan" tubuhnya kepada kuasa pemerintah melalui kepatuhan terhadap berbagai hukum yang mengatur laku tubuh warga negara. Dalam hal ini tubuh individu diatur atau dibentuk sedemikian rupa, baik karakter maupun lakunya, agar sesuai dengan tata nilai tertentu yang dianut oleh suatu negara.

Dalam wilayah budaya Hindu Bali, sejak tubuh seseorang belum terlahir ke bumi, ia telah diperlakukan dengan upacara. Hal ini terus berlangsung hingga tubuh itu ditinggalkan jiwa dan akhirnya dimusnahkan sisi kebentukannya. Upacara demi upacara membentuk tubuh orang Hindu Bali dalam menapaki kehidupan, atau dalam lingkup waktu yang lebih kecil yaitu dalam hidup kesehariannya. Hingga ketika kematian pun upacara tetap berusaha memberikan "bentuk" terhadap tubuh itu.

Dengan demikian, orang Hindu Bali menyerahkan tubuhnya selama umur tubuh itu kepada upacara demi upacara yang dikonstruksi oleh ajaran agama yang sebelumnya telah – dianjurkan untuk – diyakini oleh orang Hindu Bali sendiri. Pembentukan itu, baik secara karakter fisik, psikis, maupun dalam hubungan transindividual, di satu sisi menempati posisi yang praktis dan verbal dalam keseharian. Di sisi lain pembentukan dilakukan untuk mewujudkan simbol-simbol tertentu yang menyangkut nilai-nilai keutamaan hidup. Hal ini memiliki pembenarannya dalam ajaran agama.

Kita lihat salah satu contoh dalam upacara mapandes atau masangih, misalnya. Dalam upacara ini orang Hindu Bali "menyerahkan begitu saja" tubuhnya, atau lebih spesifik giginya, terhadap upacara untuk dihilangkan bagian-bagian tertentunya. Ini merupakan salah satu bentuk penyerahan tubuh secara fisik terhadap upacara, di mana gigi orang Hindu Bali dikikir bagian-bagian tertentunya sehingga mengalami pengurangan dan mencapai perubahan bentuk tertentu.

Di samping pembentukan secara fisik, upacara mapandes juga turut membentuk tubuh orang Hindu Bali secara simbolik. Tubuh yang telah diserahkan terhadap upacara ini dikonstruksi sehingga tercipta simbol-simbol tertentu dalam tubuh itu sendiri, berkaitan dengan nilai-nilai seperti penghilangan kekuatan-kekuatan jahat atau hawa nafsu yang sebelumnya menguasai tubuh. Di sini pula tubuh diinisiasi menjadi suatu konstruksi yang melibatkan tingkatan kehidupan tertentu menurut agama, sehingga secara simbolik tubuh secara kompleks mengalami peningkatan taraf kedewasaan. Dalam konsep tentang kedewasaan ini sendiri ada nilai-nilai keutamaan yang harus diemban oleh tubuh.

Dalam ranah lain kehidupan orang Hindu Bali, ada pula seni sebagai pranata yang juga turut membentuk tubuh orang Hindu Bali. Berbeda dalam konteks upacara yang saya contohkan di atas, di mana tubuh dibentuk sesuai nilai-nilai ajaran agama, dalam pranata seni tubuh dibentuk untuk menuju apa yang dinamakan dengan tubuh estetis. Contoh mudah dalam kasus ini adalah dunia seni tari.

Seni tari di Bali, sebagaimana juga di belahan lainnya di dunia, mempunyai pakem dan nilainya tersendiri yang terejawantah dalam gerak dan simbol melalui media tubuh. Tubuh dilatih atau dibentuk untuk dapat mencapai taraf terampi yang ukuran nilainya adalah pakem dan simbol. Dengan seni tari, tubuh mengalami perubahan secara fisik dan dalam laku ketika menari tubuh juga diberikan beban simbol yang sekaligus di dalamnya terdapat makna dan nilai.

Keyakinan dan Kejujuran Tubuh
Seni tari dan upacara di Bali memang sudah menjadi tradisi. Dan tradisi selalu didasari oleh konsep yang tidak lain adalah suatu keyakinan. Konsep ditransmisikan secara turun-temurun melalui laku.

Pentransmisian kompleksitas laku tradisi secara turun-temurun kadang mengalami distorsi. Ada segi-segi yang hilang. Ini biasanya terjadi salah satunya ketika tradisi dikultuskan oleh orang-orang yang menghidupinya. Tradisi dimaknai hanya sebagai laku semata, yang harus dipraktikkan dalam keseharian, tanpa mengecek konsep apa sebenarnya yang mendasari, yang menjadi keyakinan, dari tradisi itu.

Ketika tradisi hanya laku, dalam arti tidak didasari dengan pemahaman terhadap dunia ide atau konsep yang mendasarinya, maka tradisi pun cuma rutinitas yang bebal dan kosong. Orang-orang yang mempraktikkannya hanya didasari oleh suatu stigma bahwa itu adalah kewajiban umat. Atau di sisi lain, dalam kerangka kolektivitas, tradisi dipraktikkan hanya untuk menjaga norma kesopanan antarsesama pewaris tradisi.

Tubuh pelaku tradisi pun menjadi tubuh yang buta dan tidak jujur ketika tradisi bukan lagi dipraktikkan atas dasar keyakinan akan konsep yang ada di balik laku yang dianjurkannya. Ini disebabkan karena tubuh itu tidak memiliki keyakinan dengan laku yang dipraktikkannya. Hal ini akan diperparah lagi ketika konsep atau keyakinan lain memasuki tubuh itu.

Bagi orang Hindu Bali, silakan tanyakan pada diri sendiri apakah tubuh Anda jujur mempraktikkan berbagai upacara atau seni yang selama ini ditradisikan?

Jogja, Oktober 2008

Seni dan Gengsi

2008-11-04T04:08:00.000+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Ayo nyeni untuk nggaya!

"ORANG Bali tidak bisa melihat bidang kosong. Tangan mereka selalu gatal ingin mengukirnya." Ini hanya guyonan seorang teman. "Eda baang polos kéto. Payasin gigis gén." Ini saran seorang tetua ketika membangun tempat banten menjelang sebuah upacara di kampung saya.

Ada beberapa pernyataan analitis yang mengatakan bahwa perilaku seni orang Bali dapat dilihat dari hal-hal kecil dalam kesehariannya. Lihatlah, gagang pisau dapur yang tidak dibiarkan polos namun diisi sedikit cukilan motif sederhana, begitu juga dengan talenan kayu, atau perkakas dapur lainnya. Hal kecil ini akan menjadi demikian rumit ketika kita menilik berbagai jenis banten atau sarana upacara lainnya, namun tidak meninggalkan kesannya yang "kecil".

Bentuk-bentuk praktik kehidupan di atas mengindikasikan bahwa ada sisi-sisi estetis yang disertakan pada hal-hal yang fungsional dalam hidup keseharian. Nilai fungsional dan esetetis ini mewujud dalam suatu bentuk yang muaranya adalah memerankan kehidupan. Di sana bentuk itu menunggal, menjadi satu keutuhan, tidak tercerai berai oleh kungkungan pengkategorian. Sehingga dalam hidup keseharian orang Bali tidak ditemukan munculnya pretensi untuk membedakan hal mana yang memiliki nilai fungsional dan mana yang estetis. Bahkan barangkali orang Bali – tanpa pengaruh analisis dari ilmu – tidak mengetahui tentang kategori nilai tersebut.

Dalam penyikapan yang demikian, seni bukanlah suatu pranata yang mandiri. Ia adalah sesuatu yang "include". Bahkan penamaannya sebagai seni pun tidak ada – hal yang barangkali menyebabkan tidak adanya kosakata untuk menyebut kata "seni" dalam bahasa Bali. Ia hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak modus pelakonan kehidupan, dari kompleksitas praktik kebudayaan, namun tidak serta merta kemudian dapat dihilangkan. Barangkali akan terjadi kecacatan pada modus pelakonan kehidupan jika ia dinihilkan, sebab dalam suatu titik ia adalah juga jiwa pelakonan hidup.

Namun pada akhirnya di Bali seni pun dipranatakan secara mandiri oleh orang Bali, walaupun masih ada beberapa yang berperan mendukung pranata-pranata kehidupan lain seperti upacara agama. Ketika hal ini terjadi, maka ada pretensi untuk menjadikan seni itu untuk seni semata, an sich. Ia kemudian mewujud menjadi bentuk-bentuk yang kita sepakati sebagai benda seni atau kesenian. Selanjutnya, di tangan orang-orang yang menghidupinya, yang oleh bahasa modern kemudian disebut seniman, ia punya potensi untuk menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang mengambil kapling cukup luas dalam ranah kebudayaan orang Bali.

Mengambil posisi sebagai sesuatu yang besar adalah merebut prestise. Dan prestise itu mahal. Anggapan umum mengatakan kemahalan sebagai kosekuensi logis dari perjuangan kerasnya untuk menjadi besar. Kemahalan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mengatasi kemahalan itu sendiri. Peraihan terhadapnya adalah otomatis juga prestise bagi yang meraih atau menjangkau kemahalannya.

Maka seni tidak lagi milik semua orang. Ia bukan lagi milik dan ekspresi kolektif. Ia dibikin oleh individu, dibeli oleh individu, kadang bisa dinikmati secara kolektif. Namun penikmatan semacam ini tidak dengan serta merta membuat penikmat atau audiance-nya merasa memiliki seni itu karena kuasa diskursus tentang peraihan terhadap seni yang mahal seakan sudah diakui secara kolektif.

Lihatlah upacara-upacara besar yang diselenggarakan oleh sebuah keluarga, misalnya. Di sana, seni dijadikan sebagai legitimasi (kemewahan) penyelenggaraan upacara itu. Memang, ada beberapa seni yang digunakan sebagai legitimasi upacara tertentu, yang mana seni macam ini kemudian digolongkan sebagai seni wali atau sakral. Namun yang dimaksudkan di sini adalah seni-seni hiburan yang memang tidak diharuskan ada dalam suatu upacara. Seni semacam ini kemudian menjadi salah satu simbol dari unjuk kekayaan material dari pelaksana upacara. Ia menjadi prestise upacara, melahirkan nilai gengsi yang tinggi. Terjadi pergeseran, dari peraihan sebagai pengapresiasian atau penikmatan terhadap fungsi-fungsi seni menjadi pengambilan terhadap prestisenya semata.

Jogja, September-Oktober 2008

“Nyama Slam”

2008-10-27T04:05:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Nyama Slam di Bali
membuat canangsari dan palinggih untuk dijual.
Lalu kenapa?

Saya tak akan berpindah agama – dan dengan demikian sebenarnya saya memilih agama saya sekarang. [. . .] saya memilih tetap dalam agama saya sekarang bukan karena saya anggap agama itu paling bagus. [. . .] saya tahu dalam agama saya ada kebaikan seperti dalam agama lain, dan dalam agama lain ada keburukan yang ada dalam agama saya. Sejarah agama-agama senantiasa terdiri atas bab-bab yang paling represif dan buas, tapi juga pasase yang paling mulia dan memberikan harapan.
- Goenawan Mohamad

ADA baiknya membaca lagi sejarah masuknya Islam ke Bali hingga terbentuknya suatu tatanan sosiokultural nyama Slam. Menilik kembali hubungan Islam dengan Hindu di Bali, terutama dari segi sosiokultural, adalah pertualangan menarik yang mengantar ke arah kesadaran serta pengakuan tertentu berkaitan dengan realitas kehidupan mutakhir di Bali. Menarik juga menyimak berbagai bentuk akulturasi yang timbul dari hubungan tersebut.

Lewat situs Bale Bengong saya membaca sebuah laporan jurnalistik tentang Desa Pegayaman, Buleleng, pada bulan Ramadhan. Ternyata tradisi yang merupakan akulturasi budaya Hindu Bali dan Islam, yang selama ini cuma saya dengar lamat-lamat, masih bertahan hingga sekarang. Saya membaca bagaimana tradisi ngejot masih bertahan, demikian juga panyajaan, panapéan dan panampahan menjelang hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Maulid Nabi. Pegayaman juga masih mempertahankan subak, ogoh-ogoh, sekaa zikir juga penggunaan nama Bali, seperti Ketut Asghor Ali, Nengah Maghfiroh, Nengah Azmi.

Bagi kebudayaan Hindu Bali sendiri, dapat dilihat beberapa contoh akulturasi seperti patra mesir dalam bidang arsitektur. Dalam kesusastraan Bali mengenal Geguritan Amat yang sering dilantunkan dengan tembang amat, ada pula bagian Geguritan Tamtam yang berkisah tentang I Tamtam nyelam sampai di istana Prabu Mesir (Soegianto Sastrodiwiryo, 1995). Di masa mutakhir, beberapa balé banjar dan pura di Bali mengadopsi tradisi azan dengan mengumandangkan Puja Tri Sandya tiga kali sehari.

Konflik Berbau Agama
Di tengah semua itu, dalam kehidupan mutakhir di Bali terjadi pergolakan serta konflik sosial dan budaya yang salah satunya dipicu oleh sentimen sosial yang entah sejak kapan mengakar dalam kehidupan sosiokultural di Bali. Beberapa pemicu meledaknya pergolakan dan konflik ini adalah ledakan bom di Bali, beberapa tindak kriminal, pengabaian ruang-ruang sakral dan sebagainya yang kemudian diklaim sebagai ulah dari orang-orang luar Bali. Dan di antara orang-orang luar Bali itu adalah nak Jawa, yang mayoritas Muslim, nyama Slam.

Lalu beberapa unsur dan lembaga dalam masyarakat Bali melakukan tindakan-tindakan "penertiban", berupa sweeping hingga "pengusiran", yang konon guna mencegah dan menanggulangi berbagai tindakan yang mengancam keamanan, ketentraman serta keutuhan bangunan sosiokultural Bali. Gerakan-gerakan yang mengklaim diri sebagai penjaga keutuhan budaya Bali pun bermunculan. Begitu juga dengan wacana-wacana penguatan dan pengajegan identitas kebalian yang konon harus berjiwakan Hindu.

Dalam wacana identitas kebalian semacam itu, agama seakan menjadi muara atau titik sentral bagi pemecahan masalah. Hal ini adalah akibat dari perumusan – entah resmi atau tidak, namun seakan telah disepakati – tentang kebudayaan Bali yang berdasarkan agama Hindu, bukan Hindu yang malah digerakkan oleh kebudayaan Bali. Banyak anasir budaya yang lewat analisis kemudian dinilai bertentangan dengan agama Hindu. Berbagai praktik budaya dan adat yang demikian, yang sebagian merupakan warisan budaya pra-Hindu, dinegasi dari realitas kehidupan mutakhir. Proses negasi ini dilakukan tanpa usaha untuk menilik logika macam apa sebenarnya yang beroperasi jauh di dalamnya, walau sebenarnya ia bertentangan dengan logika agama Hindu.

Di samping konfrontasi ke wilayah intern budaya Hindu Bali, muncul pula konfrontasi – terselubung maupun terang-terangan – terhadap wilayah ekstern, yaitu ranah agama di luar Hindu. Hal ini memunculkan sentimen dan kebencian yang berdasarkan identifikasi dangkal terhadap orang-orang di luar Hindu, terutama yang ada di Bali.

Yang kemudian menjadi kecelakaan – dan ini parah – adalah penuduhan terhadap agama, bukan orang-orangnya. Dan sebagaimana diketahui, urusan agama adalah yang paling sensitif di Indonesia. Berbagai konflik pecah karenanya, dan celakanya lagi konflik ini mengemuka karena identifikasi yang dangkal – hanya karena orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat konflik itu berbeda agama. Generasi-generasi selanjutnya pun mewarisi pandangan celaka ini lewat cerita dari generasi sebelumnya. Ia pun mengakar.

"Nyama Slam", Minoritas, Sejarah
Di Bali, orang-orang di luar Hindu Bali adalah minoritas. Dan di Indonesia, orang-orang Hindu Bali sendiri adalah juga minoritas. Kisah-kisah tentang kaum minoritas di Indonesia diwarnai oleh perlawanan, penindasan, eksklusivitas juga ketertutupan sosialisasi. Sering kali, menjadi minoritas adalah juga menjadi korban dari tuduhan stereotip yang lebih banyak negatif. Orang Cina dikenal pelit, padahal tidak semua begitu. Di Bali nak Jawa dikenal kriminal, padahal banyak pula aksi kejahatan yang dilakukan orang Bali sendiri. Orang Bali dikenal ramah, santun, penyabar, padahal banyak juga dari mereka yang tega membunuh saudaranya sendiri. Harus ada pembongkaran pemahaman tentang minoritas, lalu menegasi berbagai identifikasi stereotip yang negatif padanya.

Nyama Slam di Bali sebagai minoritas, dari segi sejarah, masuk dengan berbagai gelombang kedatangan. Masuknya nyama Slam di berbagai wilayah di Bali, seperti Buleleng dan Jembrana, hampir tidak menunjukkan adanya bau konflik. Nyama Slam masuk ke Bali tidak memulai misinya dengan dakwah yang konfrontatif. Mereka bekerja sebagai tukang potong hewan, juru tulis, prajurit, tukang pangkas, pedagang kelontong dan sebagainya yang dimanfaatkan dengan baik oleh raja-raja dan masyarakat umum (orang Bali) ketika itu (Usadi Wiryatnaya, 1995). Nyama Slam juga mengabdikan jasanya pada raja-raja Tabanan, Badung dan Klungkung dalam berhubungan dengan pihak luar karena penguasaan mereka terhadap bahasa Melayu yang lazim menggunakan huruf Arab Pegon. Mereka hidup harmonis di tengah wilayah sosiokultural Hindu Bali karena memegang konsep ajaran Islam, yaitu dilarang meremehkan dan menghina keyakinan umat lain (Soegianto Sastrodiwiryo, 1995).

Pada masa mutakhir di Bali, nyama Slam juga menyumbangkan jasa-jasa dalam rangka menciptakan keberlangsungan hidup antarsesama. Di sepanjang pesisir Jembrana mereka menjadi nelayan, menjamin pasokan ikan untuk konsumsi masyarakat. Nyama Slam dikenal sebagai tenaga kerja yang ulet dengan bayaran yang lumayan murah. Kini berbagai kebutuhan kehidupan beragama Hindu Bali juga tidak lepas dari jasa mereka. Banyak canangsari yang dijual di pasar atau swalayan merupakan karya nyama Slam. Demikian juga dengan palinggih-palinggih model Kapal, Badung. Ini membantu orang Hindu Bali yang karena kesibukan atau kemalasannya tidak bisa membuat canangsari atau palinggih sendiri.

Kalau ada orang Hindu Bali yang kemudian menolak atau mengharamkan jasa ini, dalam hal canangsari dan palinggih misalnya, suruh ia mengecek apakah ia pernah ngaturang canangsari atau membangun palinggih karya nyama Slam. Kalau pernah, suruh ia meng-undo sembahyangnya itu atau membongkar palinggih-nya, sebagaimana Ali Sadikin menyuruh masyarakat Jakarta yang mengharamkan perjudian dan prostitusi untuk tidak melewati jalanan Jakarta yang ia bangun dari pajak perjudian dan prostitusi.

Buat nyama Slam di Bali, rahajeng rahina Idul Fitri 1429 H. Nyuwun ngapunten lahir lan batin.

Jogja, Oktober 2008

Bali, Tanah, Gaya Hidup

2008-10-19T03:44:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Menjual ataupun merebut tanah adalah sama,
yaitu meraih gaya hidup.

SAMPAI saya menulis artikel ini, di Gianyar masih berlangsung kasus rebutan tanah sétra antara Banjar Semana Desa Singakerta dengan Banjar Ambengan Desa Sayan, Kecamatan Ubud. Tawaran tanah seluas lima are dari Pemkab Gianyar untuk sétra baru ditolak oleh krama Semana. Mereka bersikukuh menuntut tanah seluas 20 are yang pernah dijanjikan mantan Bupati Gianyar A.A. Bharata. Permintaan pemakaian tanah negara seluas 30 are yang berada di wilayah Semana pun belum bisa dipenuhi Pemkab Gianyar dengan alasan hak perizinan ada di tangan Pemprop Bali.

Di saat yang sama di Bali masih berlangsung wacana dan kenyataan empiris tentang penjualan bidang demi bidang tanah Bali oleh orang Bali sendiri kepada orang luar. Tentang masalah ini tentu kita sangat hafal dengan goyunan "orang Jawa jual bakso untuk beli tanah, orang Bali jual tanah untuk beli bakso". Banyak pewacana yang secara ekstrem mengkhawatirkan bahwa suatu saat nanti orang Bali tak lagi memiliki tempat berpijak di desanya sendiri, orang Bali hanya jadi penyewa, orang Bali tak lagi menjadi bos di negerinya sendiri.

Putu Suasta (2001) menulis bahwa orang Bali telah mengalami perubahan orientasi terhadap keberadaan tanah. Tanah secara tradisional memiliki kompleksitas makna bagi orang Hindu Bali yang hidup dengan kebudayaan agraris. Tanah adalah penghidupan ekonomi sekaligus Dewi Sri yang sakral. Seiring pesatnya pembangunan modern, orientasi ini perlahan bergeser ke arah nilai ekonomi semata, yang mana dapat dilihat dari semakin banyaknya tanah yang dijual, terutama tanah sawah.

Dari dua kasus di atas bisa dijadikan sampel bagaimana gejolak orientasi pemikiran, kebutuhan serta juga pandangan orang Bali terhadap tanah. Di satu sisi orang Bali tengah berjuang untuk "merebut" tanah, dan seakan paradoks di sisi lain orang Bali tengah "menyerahkan" tanahnya.

Secara nilai, tanah dalam kedua kasus ini berbeda. Yang pertama adalah tanah sétra yang bisa dikatakan tidak memiliki nilai produksi secara ekonomi. Ia adalah tanah yang lebih memiliki nilai religi, sakral, spiritual, tanah pijakan terakhir bagi manusia di dunia minimal secara badaniah. Sedangkan tanah yang kedua mengandung hampir segala potensi, baik ekonomi, sosiokultural, politik maupun religi.

Berhubungan dengan orientasi – dan kemudian karakter sikap – orang Bali terhadap keberadaan tanah, barangkali memang ada perubahan, paling tidak jika dilihaat dari pengaruh modernisme. Namun ditilik dari pengaruh yang sama (modernisme) barangkali pula ada yang tidak berubah sama sekali, dari generasi ke generasi.

Dari dua fenomena yang seakan paradoks di atas, yaitu "menyerahkan" dan "merebut" tanah, ada hal yang sama yang ingin dicapai atau dicita-citakan. Keduanya ingin meraih "sesuatu". Fenomena "menyerahkan" tentu saja ingin meraih uang sebagai ganti dari bidang tanah yang diserahkannya. Dan "merebut" tidak lain ingin meraih tanah.

Uang bagi orang Bali sekarang adalah nilai ekonomi semata. Ia untuk dibelanjakan. Untuk memenuhi konsumsi berbagai kebutuhan hidup. Walaupun kemudian ada untuk kebutuhan ritual, ia tetap diperhitungkan secara ekonomi – inilah yang berbeda dengan orientasi orang Bali dulu terhadap uang. Modernisme memang telah "mendidik" orang Bali untuk konsumtif dengan ukuran nilai uang. Konsumsi tidak dipandang dari nilai atau esensi yang terkandung dalam sesuatu yang dikonsumsi. Nilai atau esensi itu telah diuangkan, ditakar dengan nilai uang.

Ketika nilai suatu konsumsi ditakar dengan nilai uang, maka kemudian yang lahir bukan esensi konsumsi, namun citra, gaya, prestise, gengsi. Bergeserlah kemudian pandangan terhadap esensi itu sehingga perlahan tapi pasti esensi yang sebenarnya terkesampingkan dan tergantikan oleh citra. Pendeknya, citra diamini sebagai esensi itu sendiri. Lihatlah misalnya, ketika bangunan pura yang megah dicitrakan sebagai kemegahan iman para panyungsung-nya.

Modernisme memang lihai dalam menanamkan iman tentang citra. Citra adalah produk andalan dari modernisme. Citra yang sebenarnya merupakan esensi dari gaya hidup kemudian mengantarkan orang Bali yang menganutnya – secara terang-terangan atau diam-diam – untuk mengamini bahwa gaya hidup adalah pemaknaan terhadap kehidupan. Gaya hidup adalah hidup itu sendiri.

Beralih pada fenomena "merebut", yang tidak lain ingin meraih tanah, pun sebenarnya bisa diusut sehingga menemukan muara yang sama dengan kasus "menyerahkan", yaitu gaya hidup.

Sebuah konstruksi organisasi sosial, banjar sebagai contoh dalam fenomena ini, memerlukan perangkat-perangkat pemenuhan kebutuhan lahir dan batin para anggotanya. Sétra misalnya, merupakan suatu kebutuhan dalam konstelasi kehidupan adat dan agama orang Bali. Sétra diadakan untuk memenuhi tuntutan siklus alamiah kehidupan manusia, dalam hal ini kematian, yang kemudian oleh agama Hindu Bali diberikan struktur dan cara tertentu untuk mencapai pemaknaan spiritual.

Namun orang Bali kemudian tidak hanya ingin memenuhi struktur tersebut dengan "polos" atau hanya "sedemikian adanya" atau sekadar untuk mencapai esensinya saja. Kembali di sini pengaruh modernisme, dengan citra sebagai produk andalannya, mempengaruhi generasi orang Bali untuk "berkreativitas" sehingga segala sesuatunya mesti di-payasin dengan citra. Barangkali pengaruh modernisme ini lumayan mudah masuk ke diri orang Bali karena konon orang Bali terkenal kreatif dalam memberi pernik terhadap segala sesuatu di lingkungannya sehingga tampak nyeni.

Maka sétra sebagai salah satu perangkat adat dan agama dari organisasi banjar pun tak lepas dari citra. Memiliki sétra sendiri adalah gengsi yang tinggi dibandingkan menumpang di sétra banjar atau desa lain. Apalagi sétra itu luas. Hal ini menumbuhkan kebanggaan tertentu, prestise tersendiri, bagi anggota organisasi terutama dalam hal berhubungan antar-banjar, dan terkhusus lagi adalah persaingan gengsi antar-banjar. Ini mirip dengan persaingan terselubung antardesa dalam hal saling memegahkan bangunan tiga pura dalam konsep Tri Murti.

Sejarah kepemilikan tanah di Bali, sebagaimana juga di wilayah geografis lainnya di dunia, sebagian besar adalah sejarah perebutan citra. Lihatlah bagaimana konflik perebutan wilayah perbatasan. Merebut tanah beserta keuntungan ekonomi yang terkandung di dalamnya adalah perebutan yang bermuara pada pencapaian citra atau gaya hidup yang tinggi dalam kontestasi kehidupan modern. Selalu ada semangat yang luar biasa menggebu dalam hal perebutan tanah.

Citra, gengsi, prestise sebagai bagian dari gaya hidup adalah salah satu akar masalah dari berbagai kasus polemik yang terjadi di Bali.

Jogja, September 2008

“Tumpek Pariwisata”

2008-10-10T02:31:00.000+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Jangan-jangan ada yang telah memposisikan pariwisata
sebagai "dharma" serta "bhakti" baru dalam hidupnya.

DULU orang-orang di kampung saya, jika hendak menebang pohon untuk kebutuhan tertentu, ia akan menanam benih pohon yang sama di sampingnya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum pohon tadi ditebang. Dulu bapak saya merayakan Tumpek Wariga dengan menanam berbagai bibit tanaman baru di kebun setelah ritual. Betapa, filosofi dan praktik yang berjalan beriringan!

Sekarang, saya jadi ragu .... Benarkah Bali punya Tumpek Wariga? Atau Tumpek Kandang? Benarkah Bali punya Tri Hita Karana? Benarkah Bali punya Dewi Sri? Benarkah Bali punya Pura Ulun Suwi dan Pura Ulun Danu? Benarkah Bali punya banten? Benarkah Bali punya Bali?

Orang pasti akan menjawab, "Tentu saja punya!" Ya, punya. Tapi apa yang ada di dalam kepunyaan ini? Bagaimana Bali mendefinisikan kepunyaannya ini? Kepemilikan konsep, kebendaan, perilaku, sejarah, warisan, ekonomi, iman, simbol, nilai, makna? Atau sekadar gaya?

Yang jelas, sekarang kita tengah menyambut kehancuran lingkungan Bali. Saya tidak akan memberikan contoh kasus mana saja yang dimaksud karena sudah terlalu banyak berita tentangnya. Lagian saat ini kita begitu mudah menemukannya di sekeliling kita, bahkan di halaman rumah kita sendiri.

Banyak orang, termasuk saya, menyalahkan pariwisata sebagai tokoh besar dalam perusakan ini – dan tentu masih ada tokoh-tokoh lainnya. Industri pariwisata Bali, kita tahu, begitu jor-joran sehingga pada suatu titik mengalahkan kepentingan demi kepentingan, eksistensi demi eksistensi, bahkan iman demi iman orang-orang yang sebelumnya begitu getol memelihara hubungan ekologis dan religius dengan suatu objek yang kemudian dijadikan lahan atau barang dagangan industri pariwisata. Sebutlah misalnya sungai, pantai, tanah, sawah, pura, gunung, bahkan pekarangan rumah.

Objek-objek tersebut merupakan satu kesatuan hubungan hidup dengan orang Hindu Bali, sebagaimana yang tertuang dalam konsep Tri Hita Karana. Hubungan manusia dengan objek-objek itu adalah hubungan kehidupan lahir dan batin yang kesemuanya merupakan suatu kompleksitas untuk menuju kesejahteraan dan kedamaian hidup. Ini adalah hubungan yang saling memelihara.

Perilaku-perilaku manusia (Hindu Bali) dalam memberikan respon terhadap hubungan ini kemudian melahirkan – di antaranya – berbagai upacara-upacara yang terkonsep baik secara waktu, ruang, maupun situasinya. Ada hubungan spiritual dengan tumbuh-tumbuhan yang terefleksikan dalam ritual rerainan Tumpek Wariga. Demikian pula dengan bangsa binatang pada Tumpek Kandang, dan sebagainya. Hubungan parktis yang lahiriah lebih banyak terdapat dalam keseharian.

Bagi saya, rerainan-rerainan itu beserta ritual-ritual yang diberlakukan padanya merupakan reaksi manusia Hindu Bali terhadap hal-hal yang memberikan aksi positif terhadap kehidupannya. Aksi positif ini beserta reaksi yang diberikan manusia Hindu Bali merupakan suatu proses untuk melakoni hidup dan kehidupan yang sejahtera dan damai, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan religi. Contoh-contoh mudah dapat dilihat ketika orang Hindu Bali yang berprofesi pedagang mengadakan pemujaan di Pura Melanting, nelayan di Pura Segara, dan sebagainya.

Ketika perubahan terjadi di Bali, dari tradisi ke modern, dari agraris ke industri, dari ndesa ke urban, objek-objek yang sebelumnya lekat dengan tradisi, agraris, ndesa pun ikut berubah, atau bahkan hilang dan tergantikan dengan yang modern, industri, urban. Terjadi perubahan pula pada orientasi nilai kesejahteraan dan kedamaian.

Dalam ruang yang sedemikian itulah kemudian industri pariwisata, dengan dukungan yang kuat dari kuasa pemerintah, mengambil hati manusia Bali. Perkembangan industri pariwisata Bali yang demikian pesat, yang artinya juga memiliki daya tawar kesejateraan hidup yang kuat terhadap orang Bali, terutama secara ekonomi, mulai menjadi objek baru bagi orang Bali dalam melakukan dialog kehidupan. Maka para pemuda di desa kemudian berbondong-bondong meninggalkan desa untuk menjadi pekerja – untuk tidak mengatakan buruh – pariwisata. Orang-orang yang punya tempat strategis untuk objek wisata memilih untuk menjualnya, dengan menyingkirkan kompleksitas sejarah, religi dan simbol yang lama melekat pada objek itu.

Sehingga kemudian pada suatu titik, industri pariwisata mampu menjadi ukuran nilai baru yang berbicara tentang kesejahteraan dan kedamaian sebagaimana yang sebelumnya terkandung dalam objek semacam binatang dan tumbuhan dalam kehidupan agraris. Banyak kemudian yang melakukan semacam "pemujaan" serta ritualisasi terhadap industri pariwisata. Saya curiga, jangan-jangan ada yang telah memposisikan pariwisata sebagai semacam "dharma" serta "bhakti" baru dalam hidupnya. "Dharma" dan "bhakti" yang bukan berorientasi pada iman agama, namun "iman" uang dan citra.

Melihat keadaan yang demikian, yang sepertinya akan berjalan dalam kurun waktu yang lama, mengingat sampai saat ini belum ada wacana yang banter tentang alternatif sumber pendapatan besar ekonomi Bali ke depan selain pariwisata, Bali sepertinya mesti membuat satu rerainan baru lagi: "Tumpek Pariwisata"! Rerainan ini bukan hanya dirayakan oleh orang Hindu Bali, namun juga orang luar yang terlibat – dan terutama memetik kesejahteraan – dalam industri pariwisata Bali.

Bukan hanya sebab itu "Tumpek Pariwisata" ini mesti dibuat. Sekarang di Bali berbagai perilaku, apalagi yang bercap tradisi, sebagian besar memiliki orientasi pariwisata. Yang umum adalah berbagai pertunjukan seni, lalu berbagai ritual adat dan keagamaan. Lihatlah juga ritual kremasi almarhum Tjokorda Gde Agung Suyasa, bangsawan Ubud itu, pertengahan Juli lalu. Di Bali, seakan-akan apa pun bisa dijual kepada turis.

Dalam menyikapi "Tumpek Pariwisata", orang Bali yang tidak ada sangkut pautnya dengan industri pariwisata, atau bahkan yang dirugikan atasnya, silakan jangan ikut merayakannya. Buat saja perayaan lain, semacam "ritual kecemasan" atau "upacara perlawanan" terhadap hegemoni industri pariwisata di Bali.

Jogja, Agustus-September 2008

Tradisi yang Mencari Rumah di Jalanan

2008-09-26T21:53:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Aku di jalanan,
maka aku ada.

BERIBU – bahkan mungkin berjuta – orang bisa menari Bali. Tapi, berapa yang bisa menarikan serta taksu-nya? (Mengadopsi perkataan Garin Nugroho dalam sebuah seminar di Yogyakarta: "Banyak orang yang bisa menari serimpi. Namun berapa yang bisa membawa mistiknya?")

Tradisi kehilangan kelanjutannya dalam konteks perubahan yang dibawa oleh generasi selanjutnya. Tradisi tidak diwariskan ke generasi selanjutnya, namun ditaklukkan dan diringkus untuk kemasan gaya hidup. Tradisi terancam kehilangan sejarahnya ketika politik identitas dikuasai gaya hidup. Demikian kata Afrizal Malna.

Banyak generasi mutakhir yang merasa mewarisi tradisi, namun sebenarnya hanya menguasai pada tataran teknis semata. Apalagi pewarisan itu dilakukan melalui sistem akademis yang sok menggunakan logika Barat, sehingga hal-hal yang bertentangan dengan logika ini dinafikan begitu saja. Hal ini menguntungkan di satu sisi. Di Bali misalnya, penguasaan terhadap tradisi, walau hanya dalam tataran teknis, adalah modal hidup yang cukup besar. Kekuatan-kekuatan yang tengah beroperasi di Bali, yang memiliki jaringan global, menghidupi tradisi yang demikian dengan semangat bisnis yang kuat.

Tradisi (Bali), ah, siapa yang merasa memilikinya sekarang? Semua orang Bali? Yang karena pengaruh gembar-gembor politik identitas (etnis-agama) terkejut dengan perubahan sosiokultural yang menekannya, kemudian mendadak bersikap memproteksi identitas diri, padahal tanpa sadar menjadi fundamentalis? Orang-orang yang pernah bersentuhan dan mempelajari tradisi Bali? Semua warga dunia? Karena globalisasi menghapus jarak ruang dan waktu yang dulu ada – sehingga kemudian orang California lebih lihai dan cerdas (!) menabuh gambelan Bali? Pengusaha pariwisata yang memang lebih sering menjual pernak-pernik tradisi Bali kepada wisatawan, seperti seorang petani yang menjual hasil panen lahannya sendiri? Atau cuma "orang-orang Bali" yang kini sudah malingga di mrajan atau sanggah?

Barangkali jawabannya adalah semua itu. Tapi kemudian siapa di antara semuanya benar-benar memiliki rumah untuk tradisi Bali dalam laku kehidupan sehari-harinya? Rumah yang bukan sekadar untuk berlindung dari cuaca atau singgah sebentar. Rumah yang benar-benar merupakan kompleksitas yang selalu memanggil untuk pulang. Rumah yang menjadi hulu sekaligus hilir pelakonan tradisi (baca: kehidupan). Rumah yang adalah sejarah tubuh pemiliknya.

Masalahnya sekarang tradisi tak (hanya) berada di rumahnya. Tradisi tidak lagi (cuma) di pura-pura, sanggar-sanggar tari, balé-balé banjar, ritual-ritual inisiasi, hari-hari raya, rerainan dan sebagainya ruang-ruang yang dulu menjadi rumah bagi tradisi. Juga tak lagi di tubuh-tubuh orang Bali yang dulu lebur dengan ruang-ruang itu dengan sublim. Secara fisik barangkali tradisi masih berada di ruang-ruang itu sampai sekarang, masih tampak lestari, tak kehilangan kemegahannya, bahkan kesakralannya.

Namun sejatinya, tradisi Bali kini tengah berada di jalanan! Dan jalanan itu lalu kita namai dengan kehidupan kontemporer.

Pergerakan tradisi di jalanan mempunyai kecepatan dan gaya yang berbeda. Ada yang jalan santai, berlari, tertatih, angkuh, angker, aéng, sempoyongan seperti orang mabuk, lenggak-lenggok karena jalanan baginya tak ubahnya catwalk, ada yang menjajali berbagai cara berjalan yang justru membuatnya sulit berjalan, ada yang tersungkur ketika baru memasuki jalan karena daya kejut jalanan menyerang jantungnya.

Di sana, di jalanan, praktik, intrik, politik, strategi diumbar. Kontestasi, promosi, negosiasi, lego digelar. Kepentingan, kepercayaan, kegembiraan, kepedihan, bahkan iman berseliweran. Kekacauan dan kedamaian seakan bisa melebur. Semuanya seakan ada di jalanan. Ya, karena memang ia disediakan sebagaimana sebuah pusat perbelanjaan serba ada yang dibangun untuk melayani nafsu konsumtif kita.

Di pinggir jalanan tumbuh ruang-ruang yang menawarkan rumah (baru) bagi tradisi. Rumah-rumah yang menjanjikan kehidupan – "yang lebih baik" – bagi tradisi ini dibangun oleh kekuatan-kekuatan besar dengan jaringan global yang kuat dan kompleks seperti industri pariwisata, di samping juga kekuatan-kekuatan lokal semacam pemerintah. Industri pariwisata dan pemerintah sebagai contoh rumah (baru) bagi tradisi menawarkan "kenyamanan" bagi tradisi, sebagaimana industri kompleks perumahan menawarkannya kepada para "tuna wisma".

Industri pariwisata menjamin kehidupan tradisi menjadi gemerlap, mewah, bisa kontes terus-menerus, kaya dan tentu saja berprestise tinggi. Tradisi di rumah industri pariwisata tidak perlu ribet dengan tetek bengek mistik dan taksu, tak perlu repot dengan pantangan-pantangan religi atau supranatural, tak usah lengkap genap dan berpanjang-panjang. Yang penting adalah kulit luar, performance yang eksotis dan memukau. Maka lahirlah kemudian performance (seni) tradisi yang gemebyar, singkat, menghibur dan mengutamakan kulit daripada isi.

Di sisi lain pemerintah menawarkan konsep tentang pelestarian tradisi dengan berbagai program (baca: proyek buat ngobyek). Di satu sisi konsep ini cuma menjadi retorika semata karena program yang formal dan jadi ajang ngobyek. Di sisi lain kantong-kantong (seni) tradisi memerlukan uang yang dikelola pemerintah untuk keberlanjutan kehidupannya. Tradisi kemudian menjadi salah satu media penyebar kuasa pemerintah. Lewat tradisi wibawa kuasa dikontestasikan. Tradisi di tangan pemerintah adalah "tradisi yang rapi", kehilangan keliaran dan daya imajinasi yang kadang memang di luar logika formal kekuasaan.

Di jalanan, tradisi kemudian tidak dihidupi oleh generasi pewaris yang independen. Ia tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan yang beroperasi di jalanan. Tradisi tidak tercipta oleh kebutuhan akan aktualisasi diri generasi pewarisnya. Tradisi sedang mencari rumahnya di jalanan, dengan meninggalkan rumah lamanya yang rapuh. Tradisi jarang berusaha merekonstruksi rumah lamanya sehingga menjadi aktual dan memberi daya tawar yang kuat serta bersaing dengan jalanan beserta kekuatan-kekuatannya.

Tradisi mulai menemukan rumah barunya di jalanan. Pertanyaannya, adakah tradisi yang bergerak di jalanan itu mataksu? Mungkin jawabanya adalah ya: "taksu jalanan".

Jogja, Agustus 2008

Mati “Leteh”

2008-09-05T15:12:00.000+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Awas!
Orang luar Bali dilarang mati di Bali!
Apalagi mati di sembarang tempat.

SEMAYAT orok terbuang di selokan. Seorang pemulung mati di dasar jurang karena terpeleset dan jatuh. Turis terbunuh di kamar hotel. Ada mayat tergeletak di depan pura. Mayat hanyut di sungai. Mayat membusuk di semak-semak. Mayat teronggok di tempat sampah. Mayat mengambang di muara.

Semua itu – dan banyak lagi contoh lain – sering disebut sebagai penyebab leteh. Tempat mayat itu ditemukan, atau desanya secara luas – dalam struktur kewilayahan adat Bali – jadi leteh karenanya. Pandangan ini berkeyakinan bahwa mayat-mayat itu mengandung kotoran. Badan manusia mati itu kotor. Sehingga tempat penemuannya pun mejadi kotor. Maka upacara harus digelar untuk "membersihkan" tempat itu, sehingga leteh atau kotor tersingkirkan, ternetralisir.

Dalam tradisi Hindu Bali, para kerabat orang yang meninggallah yang berkewajiban melakukan upacara pembersihan. Ada semacam pembebanan ke-leteh-an terhadap kerabat yang masih hidup. Lalu ketika itu adalah mayat orang yang bukan Hindu Bali, apalagi bukan warga tempat di mana mayatnya ditemukan, timbul masalah. Siapa yang harus menanggung upacara pembersihan leteh? Kerabatnya? Mereka tak memiliki keyakinan tentang pembersihan semacam itu. Bahkan mungkin keyakinan pribadi mereka bertentangan dengan upacara yang demikian. Krama desa setempat? Mereka tak mau atau keberatan – barangkali karena merasa dirugikan dua kali: setelah desanya di-leteh-i, harus menanggung upacara pembersihannya pula.

Kasus semacam ini kemudian memunculkan wacana penuduhan terhadap orang luar (non-Hindu Bali: Jawa dan turis mancanegara) yang ada di Bali, bahwa mereka punya potensi besar dalam ngletehin gumi Bali, terutama leteh yang dalam kurun waktu yang lama tidak dibersihkan. Yang kena getahnya tidak lain adalah orang Hindu Bali sendiri. Kemudian menurut para pewacana ini, derasnya arus mobilitas sosial orang luar ke Bali menjadi pemicu besar masalah ini. Katanya, orang luar cenderung memberlakukan ruang-ruang di Bali tidak dalam kerangka keyakinan orang Hindu Bali.

Untuk mencegah terjadinya leteh karena ulah mereka, salah satu jalan yang ditempuh orang Hindu Bali adalah dengan proteksi wilayah dari masuknya orang-orang luar, apalagi untuk bermukim. Ini adalah pemikiran antisipatif yang fundamentalis. Contoh kecil realisasi proteksi ini yang bisa kita lihat adalah plakat "Pemulung Dilarang Masuk" yang berjaga di pintu masuk beberapa desa. Anggapannya, pemulung adalah orang luar. Tak ada orang Bali jadi pemulung. Di samping itu ada pandangan stereotip bahwa banyak orang luar, terutama yang kerja kasar, hidup mengelandang. Tidur di tempat sembarang. Ada kekhawatiran kalau mereka akan melakukan perbuatan kotor di tempat-tempat yang mereka singgahi. Sehingga mereka harus dilarang memasuki desa. Berkaitan dengan kematian yang menyebabkan leteh desa, barangkali ada juga ketakutan jika pemulung itu akan mati di wilayah desa.

Maka, orang luar Bali dilarang mati di Bali! Apalagi mati di sembarang tempat.

Saya seperti terlalu membesar-besarkan masalah. Tapi beberapa kenyataan sosial empirik di Bali memperlihatkannya dengan nyata atau tersembunyi. Hal ini tumbuh salah satunya karena stereotip dan kecemburuan sosial sehingga memicu kebencian sosial dalam diri orang Bali. Celakanya, konflik sosial ini dibenarkan dengan kilah dan dasar yang "kuat": agama Hindu.

Saya orang yang tidak mendalami ajaran kitab-kitab Hindu. Tapi saya selalu tidak setuju jika agama dijadikan alat untuk membatasi relasi dan interaksi antarmanusia, agama sebagai pemantik konflik sosial, apalagi untuk menafikan rasa kemanusiaan.

Kematian adalah masalah kemanusiaan. Mati adalah siklus alamiah manusia. Jasad manusia yang telah mati layak diperlakukan secara manusiawi. Kita tentu saja paham hal ini. Bahkan mayat terpidana mati pun masih diberi penghormatan. Apalagi Hindu Bali yang punya ritual penghormatan dan pemberlakuan yang demikian kompleks dan sakral terhadap jasad orang mati.

Orang mati adalah sosok yang jauh lebih tidak berdaya dari bayi yang baru lahir. Rasa kemanusiaan mendorong orang-orang yang masih hidup untuk memberlakukannya sehingga ia mendapat tempat yang layak secara jasmani – karena secara rohani tidak bisa kita ketahui hasil kelayakannya. Sementara bisa dibedakan antara jasad jasmaninya dengan sejarah hidupnya yang barangkali dijejali sikap dan laku yang dikategorikan leteh. Sehingga dengan demikian, tuduhan (penyebab) leteh tidak ditujukan kepada keberadaan mayatnya.

Dalam pemahaman saya, leteh adalah perihal energi yang mendorong jasmani melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kerangka pemikiran tentang kebenaran atau kemuliaan. Leteh bukan hal kejasmanian, apalagi jasmani yang tak lagi dipaut oleh jiwa. Demikian pula upacara pembersihan leteh. Wujud jasmaniahnya hanyalah simbol. Yang terpenting tentu saja energi yang berada di dalamnya. Dan energi ini sangat erat kaitannya dengan iman dan keyakinan.

Hal lain yang perlu dikoreksi lagi, berkaitan dengan anggapan terhadap mayat yang menyebabkan leteh, adalah tuduhan terhadap mayat-mayat yang "tidak pada tempatnya", terutama berkaitan dengan penyebab kematiannya. Banyak dari mereka yang mati karena dibunuh. Bukankah keliru ketika kematian semacam ini dituduh menyebabkan leteh? Bukankah perbuatan pembunuhnya itu yang leteh? Atau jika mereka mati tak diinginkan, karena jatuh, terpeleset, tiba-tiba serangan jantung, di tempat-tempat "yang tidak semestinya", leteh-kah mereka? Siapa bisa memilih tempat untuk mati?

Jogja, Agustus 2008

Di Balik Topeng-topeng Bali

2008-09-01T03:04:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Bukalah topengmu,
maka tak kubeli pariwisatamu.

Topeng-topeng itu menari, magis dan eksotis. Topeng-topeng itu mendekam di balik kain saput, misterius sekaligus sensasional. Topeng-topeng itu berdiam di tempat-tempat sakral. Topeng-topeng itu menghuni pasar. Topeng-topeng itu mengumbar lawakan di pentas seni rakyat. Topeng-topeng itu menjadi guide para wisatawan. Topeng-topeng itu menjual hiburan. Topeng-topeng itu bermain politik. Topeng-topeng itu menyicil prestise. Topeng-topeng itu berkonsolidasi. Topeng-topeng itu praktik intrik. Topeng-topeng itu membangun kuasa. Topeng-topeng itu adalah wajah Bali. Semua yang ada di Bali.

SUATU malam seorang pragina topeng menari di sebuah hotel, diiringi tabuh gong, ditonton para wisatawan. Ia benar-benar menyuguhkan sebuah pertunjukan yang memukau sekaligus menawar kehausan wisatawan akan hiburan.

Tapi ia tidak sedang “menari sendiri” di sana. Di hotel – dalam konteks konstruksi besar pariwisata Bali – itu ia tidak murni digerakkan oleh energi kreasi seni yang pada satu sisinya memang bertujuan untuk menyuguhkan tontonan yang menghibur lalu untuk mendapatkan sedikit upah peluh. Ia sebenarnya tengah digerakkan oleh tenaga-tenaga yang jauh lebih kompleks, demikian besar, ruwet dan kerap kontradiktif. Kekauatan yang salah satu ikonnya adalah hotel tempatnya menari.

Dalam situasi yang demikian, energi kreasi seni, beserta kompleksitas spirit dan teknisnya, yang semestinya menggerakkan seluruh tubuh sang pragina untuk menari, mengalami degradasi nilai dan kemudian makna. Bentuk tarian topeng, termasuk berbagai pernik yang terindera ketika sang pragina menari menjadi simbol kekuatan besar sebagai hasil kontruksi penuh kontradiksi dan politik dari pariwisata.

Dunia pariwisata adalah dunia perdagangan, bisnis ekonomi, juga politik dan lahan perebutan kuasa dan prestise. Uang adalah tujuan di sini. Sehingga semua yang mau ambil bagian harus mampu “beradaptasi” dengan tujuan itu, kalau mau menuai hasil. Dan sebagai sumber utama uang tentu saja adalah para pembeli, para pelancong. Pembeli hanya akan membeli sesuatu yang diinginkannya, yang dibutuhkannya, yang menarik konstruksi seleranya. Maka “adaptasi” dimaksud adalah suatu pelayanan terhadap segala sesuatu yang dikehendaki oleh pembeli. Ini adalah hukum industri jasa yang sudah jamak, saya kira.

Banyak yang mengklaim – termasuk saya, barangkali – bahwa “adaptasi” semacam itu secara tidak langsung adalah pengikisan atau pendegradasian atribut-atribut, nilai-nilai, makna-makna juga bentuk-bentuk yang sebelumnya menjadi identitas atau bahkan iman bagi sesuatu yang diperdagangkan dalam industri pariwisata, seperti kesenian misalnya. Hal ini juga menjadi sorotan sebuah forum yang menamakan dirinya Kongres Kebudayaan Bali I di Agung Room Inna The Grand Bali Beach, Sanur, 14-16 Juni 2008. “Kenyataan menunjukkan, perkembangan pariwisata lebih menawarkan kepentingan pariwisata daripada kepentingan kebudayaan Bali sehingga menimbulkan krisis lingkungan, identitas dan krisis nilai-nilai budaya Bali. Untuk itu, semua komponen masyarakat Bali hendaknya kembali menguatkan identitas dirinya.” Demikian salah satu rekomendasi forum ini sebagaimana dilansir http://www.baliprov.go.id.

Benar saja ketika Putu Wijaya mensinyalir bahwa selama ini, sudah jatuh vonis, seakan-akan Bali hanya artis penghibur, bukan penyimak kehidupan. Menurutnya, ini adalah sebuah kesalahan yang memerlukan sebuah tindakan dan perjuangan agar terbukti dan bisa di terima oleh orang Bali sendiri. Bahwa Bali bukan hanya “menari”, tetapi juga berpikir.

Kenyataan empirik tersebut memang menjadi konsekuensi logis dari konstruksi industri “pariwisata budaya” yang kini menjadi lumbung besar Bali. Masalahnya adalah, apakah para desainer konstruksi ini dahulu menyadari akan konsekuensi ini, sehingga telah menyiapkan konstruksi antisipasinya? Jangan-jangan tidak tersadari? Atau mengambil langkah untuk menafikannya karena orientasinya memang pariwisata doang, tanpa keinginan untuk memelihara iman dasar barang dagangannya?

Kebudayaan – dalam arti sempit – sebagai barang dagangan industri pariwisata Bali saat ini mejadi kekaburan yang patut diprihatinkan. Secara wadag barangkali ia masih tampak demikian, sebagaimana awalnya, anggun, eksotis, magis, sakral, seakan tak terjadi apa-apa terhadapnya, terhadap jiwanya yang menggerakkan wadagnya. Bahkan, dengan narasi kuat yang dikonstruksi untuk pembangunan citra, seakan-akan ia tengah mengalami perkembangan yang demikian pesat yang positif.

Namun kita tidak tahu iman semacam apa yang ada di sebaliknya, bahkan untuk sajian-sajian seni pertunjukan yang ditujukan untuk ritual sekalipun, karena sekarang banyak yang ingin sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui. Sajian pertunjukan ritual sekaligus dijual kepada para wisatawan.

Kebudayaan – sekali lagi, dalam arti sempit – yang saya simbolkan sebagai topeng – maksudnya topeng-topeng yang lahir dari ranah seni pertunjukan tradisi Bali – bukan lagi menjadi kebudayaan yang beriman terhadap kebudayaan itu sendiri. Ia telah memiliki iman yang demikian kompleks dan kontradiktif. Iman ini adalah kumpulan kekuatan yang berada di baliknya, sebut saja di antaranya adalah pebisnis pariwisata, pemerintah, broker, kapitalisme, globalisme dan sedikit iman awal kebudayaan. Kekuatan-kekuatan inilah yang mengkonstruksi citra yang menunjukkan seakan-akan kebudayaan Bali tengah mengalami perkembangan yang demikian pesat dan positif.

Kekaburan kebudayaan Bali semacam inilah yang oleh Kongres Kebudayaan Bali I disebut “menimbulkan krisis lingkungan, identitas dan krisis nilai-nilai budaya Bali”. Namun forum ini ternyata agak keliru ketika memberikan solusi bahwa, “Untuk itu, semua komponen masyarakat Bali hendaknya kembali menguatkan identitas dirinya.” Yang ditekankan forum ini adalah masyarakat, suatu subjek pemilik kebudayaan yang sebenarnya dalam kasus ini adalah “korban”. Dengan solusi yang demikian, masyarakat diberikan beban ganda: hidup sebagai “korban” dan mesti mengatasi status tersebut sendirian. Yang ditekankan bukannya kekuatan-kekuatan yang berada di balik topeng-topeng kebudayaan Bali kini, yang semestinya memiliki orientasi utama kepada kebudayaan, bukan kepada pariwisatanya.

Hal tersebut juga tampak dalam tujuan pengadaan forum, yaitu “mengembangkan dialog budaya secara lokal, nasional dan internasional untuk membangkitkan kembali kesadaran, empati, dan apresiasi para budayawan terhadap kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia dan dunia”. Bukankah dalam keadaan hidup kebudayaan Bali mutakhir, dalam konteksnya dengan industri “priwisata budaya”, yang perlu dimunculkan kesadaran, empati dan apresiasinya terhadap kebudayaan, adalah – kembali – kekuatan-kekuatan yang berada di balik topeng-topeng kebudayaan Bali kini?

Jogja, Agustus 2008

Sejarah Bali

2008-08-25T22:43:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Mitos adalah sejarah Bali
yang membumi.

Balinese history is opaque and difficult to Western eyes. In addition to thorny problems involving dating, establishing the provenance and antiquity of manuscripts, and verifying data, Balinese history stretches our sense of what is credible. Historical narratives are filled with tales of magic, divine intervention in human affairs, and superhuman feats, which have generally been categorized as ‘myth’ by Western scholars; who, in various ways, conclude that the Balinese have no history, or that their sense of history is not "proper".
- Mark Hobart

DARI seorang teman di Denpasar, saya beruntung mendapat sebuah buku tipis bulukan dengan jilidan terlepas, terbitan Pemda Propinsi Daerah Tingkat I Bali, 1980. Buku yang ditulis oleh tim penyusun yang organisatoris-formal ini berjudul Sejarah Bali dan disusun untuk kepentingan bacaan penunjang pelaksanaan kurikulum SD 1975. Namun demikian, buku ini saya temukan di beberapa bibliografi buku-buku terkemuka tentang Bali.

Yang dimaksud dengan sejarah Bali dalam buku ini disusun dari masa prasejarah hingga sejarah. Masa sejarah dimulai dari periode 882-1343 yang terdiri atas Dinasti Singhamandawa dan Dinasti Warmadewa. Sedang berikutnya adalah periode 1343-1846, di mana diawali oleh ekspedisi Gajah Mada ke Bali hingga masa Kerajaan Klungkung. Selanjutnya adalah masa kolonial Belanda dan Jepang serta masa kemerdekaan (1945) dan penyerahan kedaulatan (1949).

Dapat kita baca dalam lintasan apa yang dinamakan sejarah Bali di atas bahwa periodisasi-periodisasi sejarah didasarkan atas kuasa. Yang pertama ada kuasa dinasti raja, yang kedua kuasa penjajah, dan ketiga adalah kuasa pemerintah pusat. Kuasa raja dapat dilihat dari penyusunan yang didasarkan atas Dinasti Singhamandawa dan Dinasti Warmadewa serta kerajaan periode 1343-1846. Lalu kuasa penjajah ada pada Belanda dan Jepang serta juga pada ekspedisi Gajah Mada. Sedang kuasa pemerintah pusat dapat kita lihat pada momen kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan yang mengikuti momen-momen yang merupakan putusan pemerintah pusat ketika itu.

Sebenarnya, dalam konteks penerbitan buku itu, ditemukan lagi satu kuasa, yaitu pemerintah – Pemda Propinsi daerah Tingkat I Bali – ketika itu. Intinya, penulisan buku itu didasarkan atas penarikan titik-titik sejarah “orang-orang kuat” yang masing-masing sinkronis, kemudian dihubungkan sehingga membentuk garis sejarah Bali yang diakronis. Dan kerja ini dilakukan pula oleh “orang-orang kuat” – dalam hal ini pemerintah – dengan berusaha menyusun sejarah yang saintifik, di mana didukung oleh bukti-bukti sejarah tertulis maupun artefak. Maka, jadilah sejarah Bali versi buku itu sebagai sejarah Bali yang “legitimate” atau “resmi”.

“Sejarah resmi” semacam ini kemudian disebarluaskan ke masyarakat untuk dipercayai dan dibenarkan. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah formal menjadi salah satu agen yang bonafit dalam proyek “pemercayaan” dan “pembenaran” dari “sejarah resmi” ini. Masyarakat jadi “tahu” tentang sejarah masa lalu mereka, namun belum tentu sebenarnya masa lalu mereka memang terpaut atau terlibat dalam “sejarah resmi” itu. Namun kuasa kemudian memaksakan suatu “kebenaran” dan “keyakinan” bahwa semua bagian dari masyarakat adalah bagian dari “sejarah resmi” itu. Dengan kata lain, itulah sejarah yang sebenarnya. Bukan yang lain.

Kecenderungan peradaban manusia selalu didominasi oleh orang-orang kuat dalam berbagai bidang kehidupan – politik, sosial, ekonomi, seni, agama dan sebagainya. Orang-orang kuat selalu memiliki tendensi penguasaan terhadap orang-orang lemah, wong cilik, rakyat jelata. Dan orang-orang lemah pun terkuasai. Dalam arti mereka mengakui kekuasaan orang-orang kuat dan memujanya. Kalaupun ada semacam perlawanan atau pemberontakan atau kudeta dari orang-orang lemah, toh akhirnya akan muncul orang kuat baru dari orang-orang lemah itu yang akhirnya memiliki kuasa. Lihatlah Ken Arok. Ya, selalu ada alur yang sirkuler.

Lalu di mana sejarah orang-orang lemah, wong cilik, rakyat jelata? Sepertinya cukup hidup di ingatan mereka dan terbawa mati seiring badan. Kalaupun hidup, ia menjadi cerita-cerita lisan yang hidup oleh oral traditon. Namun, jika dilihat dengan seksama inilah sejarah masyarakat kecil, “which have generally been categorized as ‘myth’ by Western scholars” – seturut Hobart. Inilah “sejarah” yang orijinal dan otentik. Sejarah yang sangat Bali. Sejarah yang lebih membumi. Dan sejarah itu sekarang kita kenal dengan nama dongeng (satua), legenda, mitos, prosa rakyat atau folklor-folklor lainnya, serta yang “agak” memenuhi syarat “sejarah resmi” adalah babad.

Secara keilmuan (Barat!), folklor-folklor yang lahir dari oral traditon itu memang ditolak dari kategorisasi sejarah. Namun jika dilihat dengan seksama, dalam folklor-folklor itu dapat dibaca sejarah karateristik orang Bali, khususnya masyarakat kecil yang jauh dari prestise palsu, jauh dari ritual kewibawaan yang cuma teater – sebagaimana pembacaan Clifford Geertz dalam Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali.

Kalau berbicara tentang babad, barangkali ia masih memiliki posisi tawar yang lumayan bergengsi di mata “sejarah resmi” karena ia memang memiliki anasir serta struktur yang dekat dengan “sejarah resmi”. Babad Dalem, misalnya, menjadi sumber besar penulisan sejarah Bali yang dikenal sekarang. Dan hal ini ternyata sedikit-banyak tidak bisa dilepaskan dari kuasa. Banyak babad disusun untuk mengabadikan tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh yang memiliki kuasa, baik dari suatu klan, aliran kepercayaan atau yang lainnya.

Namun jangan lupa pula bahwa kuasa juga masih memiliki taring dalam “sejarah” masyarakat kecil yang terdapat dalam folklor-folklor lisan. Lihatlah, banyak dongeng atau legenda yang tidak melepaskan kisahnya dari kisaran kerajaan atau kuasa raja.

Jogja, Mei-Juni 2008

“Satua”: Proyeksi Peradaban Orang Bali

2008-08-17T00:59:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Menciptakan masa depan Bali
dari "kebohongan" dongeng-dongeng.

BAYANGKAN sebuah wilayah budaya, dengan orang-orang yang selalu bergulat untuk survival di dalamnya, tanpa keberadaan satua!

Mari kita bermain dengan bayang-bayang sejenak. Bayangkan India tanpa Ramayana dan Mahabharata. Bayangkan Timur Tengah tanpa Abu Nawas. Bayangkan Cina tanpa Sampek Engtay. Bayangkan Amerika tanpa Batman, Superman atau Spyderman. Bayangkan Jepang tanpa Momotaro. Bayangkan Yunani tanpa Oedipus, Dewa Apollo atau Syshipus. Bayangkan Inggris tanpa Remeo Juliet. Bayangkan Indonesia tanpa Malin Kundang atau Roro Mendut. Dan bayangkan Bali tanpa Jayaprana Layonsari atau Calonarang.

Ah, barangkali tidak akan terjadi apa-apa. Tapi barangkali juga terjadi sesuatu yang begitu besar dan sangat serius: sebuah kualitas kehidupan peradaban yang jauh dari nilai tinggi, sunyi, muram, ada yang kurang pada pandangan hidup, ada yang kurang pada prestise, ada yang kurang pada pendidikan anak, ada yang kurang pada emosi kemanusiaan, tak ada pengalaman imajinatif, tiada kisah dari “dunia lain”, tanpa pelipur rutinitas survival – kecuali tidur.

Satua adalah kisah, peristiwa yang dibayangkan dan dikatakan, baik oral traditions maupun berasal dari tradisi tulis. Bagi pengetahuan modern, ia adalah cerita rekaan, fiksi, bohong. Namun bagi masyarakat pendukungnya, ia adalah kenyataan yang dipercaya, baik kejadian, keberadaan atau kausalitasnya. Pengetahuan modern yang konon logis itu boleh saja mengatakannya sebagai omong kosong, namun masyarakat pendukungnya demikian mementingkannya. Mereka menjalaninya, dengan sadar maupun tidak, dalam keseharian peradaban hidup mereka.

Di Bali, apa yang anak-anak – atau orang dewasa yang dulu mendapat tradisi didongengi – alami ketika mendengar satua I Rare Angon, misalnya? Saya sendiri membayangkan bahwa sayalah Rare Angon itu. Kebetulan ayah saya memelihara sapi, dan saya sering dapat tugas menggembalakannya setiap sore di tegalan atau di pinggir rurung. Setiap menggembalakan (ngangon) sapi, saya selalu membayangkan akan mengalami pertualangan yang hebat semacam yang dialami Rare Angon dalam satua itu. Lalu, tanpa berbohong, saya ingin diangkat menjadi raja. Dalam pemahaman umum, siapa yang tidak ingin hidup dalam kedudukan yang tinggi?

Ketika saya beranjak dewasa, saya sering bertanya, siapa yang telah menciptakan satua macam I Rare Angon itu sehingga saya, yang lahir entah berapa generasi setelah ia diciptakan, merasa demikian terobsesi setelah mendengarnya? Orang macam apa yang pertama kali menceritakannya pada orang lain? Adakah ia seorang kawi atau cuma seorang kakek kesepian yang tinggal sendirian dalam gubuk reyot?

Satua, dalam posisinya sebagai bagian dari folklor, memang merupakan alat proyeksi bagi angan-angan masyarakat pendukungnya. Ia juga dengan sadar maupun tidak menunjukkan bagaimana pola pikir, pola laku, psikologi, serta tentu saja kebudayaan masyarakat pendukungnya. Di samping itu, satua juga merupakan pengesahan dari sekian banyak tindakan, ide serta konsep kebudayaan masyarakatnya.

Dalam satua juga orang Bali memproyeksikan kehidupannya, baik yang di belakang maupun yang diangankan dan diinginkan ke depan. Jika kita (orang Bali) berhadapan dengannya, ia akan berubah menjadi cermin, dan cepat atau lambat, disadari atau tidak, ia akan memperlihatkan bayangan kita di masa lalu dan masa depan. Ia akan memperlihatkan bagaimana generasi kita terdahulu membayangkan kehidupan yang akan datang, segala angan, ide, cita-cita akan menjelma di sana.

Tentu satua bukanlah semacam kartu tarot atau kolom zodiak di koran Minggu yang meramal masa depan kita. Bukan. Satua juga bukan balian yang melontarkan pasuwukan melalui suatu ritual tertentu. Satua adalah dunia bayangan yang diciptakan peradaban kita melalui oral traditions – khusus untuk satua yang lisan – dengan struktur logika tertentu.

Mari kita bermain dengan bayang-bayang lagi. Bayangkan Bali tanpa satua tentang bulan kepangan, di mana Kala Rahu – kala tak berbadan itu – berusaha keras menelan Betari Ratih yang cantik. Ketika di SMP kita mendapatkan ilmu fisika pada bab tentang benda-benda luar angkasa, kita tahu bahwa satua itu bohong belaka. Tak ada Kala Rahu.Yang ada hanya konsekuensi logis peredaran bumi dan bulan. Tak ada juga Betari Ratih. Hanya benda langit yang demikian besar dengan teksturnya yang aneh.

Saya dapat menerka-nerka ketika nenek moyang kita dulu sadar pertama kali akan adanya gerhana bulan. “Ada apa gerangan? Bulan yang sedang purnama dan demikian cantik merona tiba-tiba terjebak dalam kepekatan yang jauh lebih pekat dari awan hitam, jauh lebih pekat dari malam tanpa bulan. Jangan-jangan sebentar lagi bulan akan habis ditelannya, dan kita tidak akan punya lagi Betari Ratih yang kita puja itu. Jangan-jangan Betari Ratih sedang dimakan kala, sebagaimana kita manusia yang sering diganggu hingga meninggal oleh bhuta kala. Tubuh menggigil, ketakutan, ada yang menekan, suatu ancaman tentang betari junjungan yang sering memberi berkah sedang dalam bahaya. Ayo, pukul apa saja yang ada di sekeliling kita untuk membatalkan niat kala itu memakan Betari Ratih. Kulkul, palungan, lesung, timba, panci, dipukul bertalu-talu, sebagaimana membunyikan berbagai bunyi-bunyian dalam upacara macaru. Dan ternyata berhasil. Kala itu perlahan melepaskan cengkraman mulutnya dari tubuh Betari Ratih. Wajah Betari Ratih perlahan berseri lagi. Dan purnama kembali. Kita pun tidur lagi dengan damai.”

Apa yang terjadi jika satua bulan kepangan itu tidak ada, tidak diciptakan oleh entah siapa untuk menjawab fenomena alam bernama gerhana bulan? Barangkali tidak terjadi apa-apa. Tapi bisa juga terjadi sesuatu yang besar terhadap kehidupan orang Bali. Ketakutan yang melanda nenek moyang kita ketika menyadari pertama kali akan adanya bulan kepangan adalah sebuah peristiwa psikologis yang hebat. Lalu ketakutan di tengah ketidaktahuan itu coba dijawab dengan melakukan sesuatu: memukul apa saja yang bisa menimbulkan bunyi. Secara psikologis, bunyi-bunyian itu sudah memberikan sugesti yang menenangkan, sebuah sugesti tentang perlawanan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan.

Barangkali, jika hal ini tidak dilakukan, nenek moyang kita akan hidup dalam ketakutan, rasa bersalah karena membiarkan betari junjungan dalam bahaya, suatu tekanan patologi psikologis yang berat. Walaupun bulan kembali bersinar, namun rasa bersalah itu tetap saja ada hingga generasi ke generasi, disebarkan melalui satua yang lain. Jika demikian, tidak menutup kemungkinan kita akan lahir sebagai generasi-generasi yang murung, penuh rasa bersalah, tak ada semangat melakukan survival.

Ah, bisa jadi tidak akan begitu. Tapi ...

Ini hanya satua. Seberapa jauh kita menjadikannya penting, sedemikian jauhlah keyakinan kita, terlepas dari oposisi benar dan salah.

Jogja, Maret 2008

Politik Budaya Peribadahan

2008-08-03T01:25:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Ada yang tak beres
pada etika adopsi budaya
dalam politik budaya peribadahan Hindu di Bali.

"KOS di sini lumayan tenang. Enggak bising seperti tempat lain di Denpasar. Walaupun dekat masjid, tapi jarang ada suara azan," kata seorang teman menjelaskan suasana kos-kosannya di bilangan Dalung, Badung. Teman ini juga bilang kalau masjid itu tidak lagi mengumandangkan azan subuh semenjak ditegur oleh masyarakat desa karena dianggap mengganggu tidur. Satu malam saya sempat begadang di kos teman saya ini, benar saja tidak ada suara azan subuh dari masjid yang cukup besar itu.

Satu hari sebelumnya, sekitar jam enam sore, saya jalan kaki menyusuri salah satu ruas trotoar jalanan Denpasar, melewati balé banjar demi balé banjar, pura demi pura yang ada di pinggir jalan. Saya agak terperangah ketika telinga saya dihinggapi kumandang Puja Tri Sandya dari loud speaker yang terpasang di balé kulkul pada sebuah balé banjar. Sejak kapan mantra persembahyangan ini dikumandangkan dari balé banjar? Kemudian saya menerka, pasti hal ini terjadi pada jam-jam kapan persembahyangan Tri Sandya mesti dilakukan menurut ajaran agama Hindu Bali. Dari seorang teman yang sudah beberapa tahun tinggal di Denpasar saya kemudian tahu kalau hal ini sudah sejak lama berlangsung. Tiba-tiba saya teringat siaran TVRI Denpasar atau RRI Denpasar yang dulu sering saya simak, yang selalu menyiarkan Puja Tri Sandya pada jam enam pagi, dua belas siang dan enam sore.

Saya yang jarang ke Denpasar dan beberapa tahun terakhir lebih banyak hidup di lingkungan masyarakat mayoritas Muslim di Jawa barangkali dengan agak gegabah menduga peristiwa kumandang Puja Tri Sandya dari balé banjar itu sebagai adopsi tradisi azan dari masjid pada kebudayaan Islam. Penggunaan loud speaker dalam tradisi Hindu Bali – tentunya setelah teknologi modern ini masuk ke dalam ranah budaya Bali – untuk penyebarluasan suatu informasi atau pertanda tertentu, sepanjang pengetahuan saya, biasanya terjadi dalam suatu upacara adat dan agama, baik di rumah-rumah, pura, balé desa atau balé banjar, yaitu untuk pengeras suara rekaman atau live karawitan, kakawin, pamangku atau pedanda yang memimpin upacara, serta pengumuman-pengumuman tertentu menyangkut pelaksanaan upacara tersebut. Belum pernah saya temui pemutaran rekaman suatu puja atau mantra tertentu sebagai suatu pengingat bagi umat untuk melaksanakan ibadah dimaksud dalam waktu hampir bersamaan – semacam Puja Tri Sandya. Kasus di sebuah balé banjar di Denpasar itu adalah yang pertama saya temui.

Syukurlah, ternyata pola pikir manusia Hindu Bali punya ruang yang cukup untuk menerima hasil pola pikir manusia dari ranah budaya lain, sehingga sistem budaya Hindu Bali membuka pintu-pintunya untuk "men-durus-kan" anasir-anasir budaya lain memasukinya. Sejarah kebudayaan Bali memang telah menunjukkan hal ini sejak zaman dahulu sehingga apa yang dinamakan "evolusi kebudayaan" Bali mungkin terjadi dan menghasilkan bentuk mutakhir seperti yang menghidupi dan dihidupi oleh orang Bali sekarang. Nasihat konvensional bilang: semasih kebudayaan luar itu baik dan cocok dengan budaya kita, adalah baik untuk mengadopsinya demi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Suatu perubahan kebudayaan, sekecil apa pun ia, hampir tak bisa lepas dari yang namanya politik, baik dilakukan secara kolektif maupun individual. Inilah politik kebudayaan yang di dalamnya terkandung strategi, kebijakan, pertimbangan, perlawanan serta kepentingan terhadap suatu anasir kebudayaan tertentu yang nantinya bermuara pada suatu tujuan atau harapan tertentu yang bisa teralami oleh penggerak politik kebudayaan itu. Dengan demikian, politik kebudayaan tidak terlepas dari predikat serta praktik "bersih" dan juga "kotor" ukuran-ukuran kehidupan tertentu, sebagaimana yang terjadi dalam dunia politik praktis.

Rekaman Puja Tri Sandya yang dipancarkan melalui loud speaker di beberapa balé banjar di Denpasar adalah sebuah bentuk perubahan kebudayaan. Jika dugaan saya benar, bahwa kasus ini merupakan adopsi tradisi azan dalam kebudayaan Muslim, serta melihat kecenderungan perjalanan pemikiran serta praktik kebudayaan Hindu Bali mutakhir, maka dapat dibaca politik kebudayaan yang beroperasi di baliknya.

Dari mana orang Hindu Bali mengenal tradisi azan kebudayaan Muslim? Televisi? Atau mobilitas orang Hindu Bali ke luar wilayah budaya Bali yang memiliki tradisi itu – Jawa misalnya? Keduanya bisa jadi. Namun yang lebih dulu pasti dari masyarakat Muslim Bali (nyama Slam) yang jauh sebelumnya sudah menjadi bagian dari konstelasi sosiokultural Bali.

Tujuan dari pemutaran Puja Tri Sandya ini agaknya juga tidak jauh dari tujuan azan dari masjid: mengingatkan umat akan suatu tempo untuk melakukan ibadah. Kebudayaan Hindu Bali tradisional, dalam hal menilik waktu untuk suatu ibadah tertentu, sebelumnya tidak menggunakan pengingat auditif semacam itu. Orang Hindu Bali tradisi mengidentifikasi waktu-waktu demikian, termasuk dewasa ayu dan sebagainya, melalui kalender Bali baik dalam arti sebenarnya maupun melalui tanda-tanda alam semesta. Sebelum fenomena Puja Tri Sandya ini, ranah budaya Hindu Bali telah banyak mengadopsi budaya luar, termasuk budaya Muslim, untuk melalukan suatu gerakan perubahan kebudayaan. Sebutlah di antaranya penggunaan seragam putih-putih untuk ke pura, hitam-hitam untuk upacara kematian, pesantian kilat, dharma wacana, bahkan ada beberapa umat Hindu yang sembahyang ke pura dengan membawa tikar kecil yang cukup untuk diduduki sendiri sebagaimana umat Muslim membawa sajadah.

Sekali lagi, nasihat konvensional bilang: semasih kebudayaan luar itu baik dan cocok dengan budaya kita, adalah baik untuk mengadopsinya demi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Bahkan, peradaban tradisi Jepang yang demikian besar itu konon merupakan adopsi dari budaya Cina, dan orang Jepang mampu menghidupinya sehingga mencapai bentuknya yang sublim.

Namun, yang namanya politik kebudayaan tetap saja berjalan. Di satu sisi kehidupan mutakhir kebudayaan Hindu Bali ada sebuah wacana dan gerakan besar yang kelihatannya rada fundamentalis yang gencar men-sweeping berbagai individu-individu dari luar wilayah budaya Hindu Bali beserta anasir-anasir budaya yang dibawanya. Alasan-alasan yang melatarbelakangi gerakan ini adalah penertiban penduduk, termasuk di dalamnya identitas, yang konon untuk menjaga keamanan, keajegan budaya, serta berbagai pretensi yang lumayan kuat. Hal ini melahirkan sentimen kesukuan – bahkan SARA – dalam sikap serta pemikiran orang Hindu Bali terhadap orang luar Bali, terutama nak Jawa yang mayoritas Muslim.

Menilik kasus di atas ditambah ilustrasi yang membuka tulisan ini, dihadapkan dengan fenomena Puja Tri Sandya yang di-loud-speaker-kan di balé banjar, kita dapat membaca secuil karakter gerakan politik kebudayaan Bali mutakhir. Silakan pembaca sendiri yang memberi penilaian.

Jogja, Januari 2008

Menjadi Hindu Bali?

2008-08-03T01:07:00.002+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Mengapa Hindu Jawa,
Kaharingan, Tengger, Gunung Kidul
harus di-Hindu-Bali-kan?

MALAM purnama. Pertama kali memasuki gerbang sebuah pura di bilangan Jogja, alunan gamelan disertai tembang Jawa menyambut – walau cuma dari kaset. Kondisi emosi serta pikiran saya jadi berubah. Ini benar-benar tidak seperti yang biasa saya temui pada pura-pura di Bali. Saya memasuki atmosfer sembahyang yang berbeda, yang baru. Dan hebatnya, suasana berbeda itu tetap tidak kehilangan spirit serta stimulan untuk khusyuk dalam proses berhubungan dengan Hyang. Sembahyang di sana, saya benar-benar merasa sedang di Jawa.

Namun, entah karena apa, dengan tiba-tiba alunan itu berubah menjadi gong Bali. Saya tersentak. Terganggu. Kekhusyukan saya ambyar. Alunan gong Bali dari kaset itu tidak mengantar saya untuk sampai pada perasaan sedang sembahyang di sebuah pura di Bali, tidak pula di Jawa. Saya seperti sedang memasuki sebuah ruang yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Saya lupa dengan sembahyang saya.

Kemudian saya menduga-duga kalau penggantian kaset dilakukan karena banyak rombongan orang Bali yang masuk ke pura itu untuk sembahyang. Sebelumnya, yang saya lihat di sana kebanyakan adalah orang-orang Hindu Jawa. Saya mengenalinya dari pakaian yang mereka kenakan, seperti surjan dan blangkon.

Adakah dugaan saya benar? Mudah-mudahan tidak, demikian pemikiran saya waktu itu. Namun setelah bersembahyang di beberapa pura lain di Jogja, saya menemukan indikasi hal yang serupa. Misalnya, hampir semua wasi (semacam pamangku) yang saya temui berpakaian layaknya pamangku di Bali. Padahal mereka semua orang Jawa – dan saya melihat masih banyak orang Hindu Jawa yang sembahyang dengan mengenakan pakaian seperti surjan serta blangkon. Beberapa dari wasi yang sempat saya ajak bincang-bincang mengaku telah pernah mengikuti semacam penataran (saya lupa apa istilahnya) bagi para pamangku yang diselenggarakan PHDI atau lembaga yang mengurusi bidang keagamaan lainnya.

Lama-lama saya dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan yang begitu mengganggu. Kenapa orang Hindu Jawa kini banyak yang menggunakan udeng putih, baju putih serta kamben makancut kalau sembahyang ke pura? Kok orang Hindu Jawa juga membuat sesajen yang sama dengan yang dibuat orang Hindu Bali? Sejak kapan pura-pura di Jawa – terutama yang secara turun-temurun di-sungsung oleh orang Hindu Jawa – dibangun dengan pola arsitektur hingga detail motif hiasan yang sama dengan pura-pura di Bali?

Jangan-jangan ada semacam aturan tidak resmi yang mengatakan bahwa pola arsitektur pura harus sebagaimana pura-pura di Bali; bahwa tata cara berbusana orang sembahyang di pura harus seperti yang dilakukan orang Hindu Bali; bahwa sesajen yang dihaturkan di pura harus sebagaimana yang dihaturkan oleh orang Hindu Bali. Jangan-jangan pula ada suatu gerakan besar yang tengah gencar melakukan penyeragaman budaya Hindu di Indonesia!

Kalau kecurigaan saya benar, ternyata pola represi terhadap agama yang dilakukan oleh Orde Baru masih tumbuh subur dalam pemikiran orang-orang di balik gerakan itu. Orang Tengger dan Kaharingan tiba-tiba tercatat sebagai orang beragama Hindu di KTP mereka, demi sebuah doktrin bahwa hanya ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha saja di Indonesia, serta "membunuh" aliran-aliran kepercayaan yang "tidak menyembah satu Tuhan".

Seorang dosen saya pernah melakukan penelitian tentang budaya orang-orang Tengger. Dengan pola pendekatan tertentu yang dilakukannya, ia memperoleh sebuah data yang cukup mengejutkan melalui wawancara dengan seorang tetua adat. Ketika ditanya soal sistem kepercayaannya, tetua adat ini mengaku bahwa sebenarnya orang Tengger tidak beragama Hindu. Dengan tekanan tertentu pada nada bicaranya ia bilang bahwa agama orang Tengger adalah Budha Jawa Sunyata, "agama Jawa yang sebenarnya".

Kasus-kasus represi terhadap sistem kepercayaan vertikal tentu saja membunuh ekspresi serta idiom budaya lokal yang beragam. Saya bayangkan orang-orang yang direpresi itu betapa tidak nyaman menjalani pola budaya baru yang diterapkan terhadapnya, yang jauh dari naluri kultural yang pernah menghidupinya. Barangkali mereka harus mempercayai sesuatu yang tidak mereka percayai.

Namun adakah demikian halnya dengan orang Hindu Jawa yang "di-Hindu-Bali-kan" itu? Atau jangan-jangan ini bukan bentuk represi, namun mereka "meng-Hindu-Bali-kan" diri? Saya amati sepertinya mereka enjoy-enjoy saja menjalaninya. Jangan-jangan ada gengsi tersendiri ketika mereka sembahyang dengan mengenakan pakaian layaknya orang Hindu Bali. Atau ada perasaan tertentu sebagai sesama pemeluk Hindu, dalam hubungan dengan minoritasnya Hindu di Indonesia. Memang, ketika perasaan menjadi minoritas itu ada, pertemuan dengan sesama minoritas memunculkan spirit tersendiri, semacam perasaan "senasib".

Sampai saat ini, masih ada semacam stereotip yang memandang bahwa jika berbicara tentang agama dan budaya Hindu di Indonesia, yang dirujuk adalah Bali; bukan Tengger, Kaharingan, Gunung Kidul atau yang lainnya. Bali pun yang dirujuk adalah Bali yang kini lebih banyak mewarisi agama dan budaya Majapahit; bukan Tenganan, Trunyan, Tigawasa atau lainnya.

Pandangan stereotip demikian sedikit banyak bisa mempengaruhi sikap orang Hindu Bali sendiri, sehingga dapat memunculkan pandangan atau "spirit" tersendiri yang elitis dalam diri mereka. Pandangan bahwa hanya orang Hindu Bali-lah gambaran ideal tentang profil orang Hindu di Indonesia bisa saja muncul. Ekstemnya: pokoknya Hindu itu Bali, bukan yang lain.

Ketika Hindu Bali menjadi referensi utama suatu sistem kepercayaan beberapa agama Hindu – atau yang "di-Hindu-kan" – di luar Bali, ada semacam penolakan terhadap keberagaman kultur yang menghidupi Hindu. Hindu Bali memegang hegemoni serta menjadi satu kebenaran tunggal.

Kalau demikian, betapa semuanya akan menjadi seragam. Saya teringat ketika Orde Baru menasionalkan kebudayaan Jawa, seperti kebaya dan tumpeng. Tiba-tiba ibu-ibu seluruh Indonesia menghadiri acara resmi dengan menggunakan kebaya. Tiba-tiba banyak syukuran yang dilakukan dengan pemotongan tumpeng.

Lama-lama, kita tak punya cara pandang lain.

Jogja, November 2007

Mengurai (Lagi) Adat-Agama di Bali

2008-08-03T00:51:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Ternyata Bali belum menemukan
definisi yang solid tentang agama,
adat dan budayanya!

KONON, manusia Bali memiliki spirit dalam hubungan sosial berupa (slogan!) asah-asih-asuh, salunglung sabhayantaka, paras-paros sarpanaya. Semuanya merupakan suatu bentuk hubungan positif antarmanusia, yang memiliki kedekatan dengan (sekali lagi: slogan!) gotong royong, toleransi, tenggang rasa, simbiosis mutualisme kemasyarakatan. Hal ini sering disebut sebagai kejeniusan lokal Bali yang bernilai luhur yang muaranya adalah ajaran agama. Konon lagi, leluhur manusia Bali mewariskan banyak kejeniusan lokal yang dapat menuntun pengembangan sikap toleransi, tenggang rasa dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan semangat kekeluargaan. Sekali lagi, ini konon!

Lalu ketika berbagai kasus kekerasan, anarki, destruktif terjadi di Bali dan dilakukan oleh manusia Bali sendiri, kearifan lokal yang bernilai luhur itu dikalim telah memudar dengan pemicunya adalah gesekan kepentingan-kepentingan antarindividu atau antargolongan tertentu. Dalam hal ini, institusi adat sering diklaim sebagai kuda tunggangan bagi kepentingan-kepentingan tersebut.

Kemudian muncul saran agar manusia Bali kembali ke ajaran agama, memberi perimbangan antara artha dan kama dengan dharma dan moksa. Beragama di Bali memang tidak bisa dipisahkan dengan beradat, demikian pendapat salah satu penyaran itu. Namun ia menyarankan agar manusia Bali paham mana yang dimaksud ajaran agama dan mana adat. Saran ini menganjurkan manusia Bali mampu membedakan keduanya dari segi ajaran, yang secara tidak langsung mensyaratkan suatu pemisahan antara adat dan agama – hal yang kontradiktif dengan pernyataan awalnya.

Saran selanjutnya adalah meninggalkan berbagai anasir adat yang tidak sesuai lagi dengan semangat zaman dan juga yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal saran ini dapat dilihat "perseteruan" antara agama dan adat di Bali yang konon tidak bisa dipisahkan itu. Bayangkan, ada perseteruan dalam satu tubuh yang solid, bukan dipicu oleh hal di luar tubuh itu, namun karena tubuh itu sendiri! Menurut yang disarankan di atas, "perseteruan" agama dan adat mensyaratkan pemenangan terhadap agama dan pengalahan serta konsekuensi peninggalan terhadap beberapa anasir adat.

Fenomena memuarakan berbagai masalah sosial dan budaya kepada agama dan secara tidak langsung memposisikan agama sebagai pemenang seperti di atas menggiring ingatan terhadap berbagai fenomena konflik di negeri Indonesia mutakhir. Pantat Inul dimuarakan ke agama, RUU APP dimuarakan ke agama, karya-karya seni yang katanya "erotis" dimuarakan ke agama. Seakan agama merupakan satu-satunya sistem yang sah dalam kehidupan manusia Indonesia. Seakan agama adalah satu-satunya lembaga kebenaran.

Membandingkan fenomena di Bali dan Indonesia ini ditemukan kemiripan modus pengklaiman. Apakah wilayah budaya Bali mengalami keterpengaruhan diskursus pemecahan masalah dari negara Indonesia? Bali yang gencar melakukan penolakan terhadap RUU APP dengan alasan budaya ternyata melakukan modus yang serupa dengan yang dilakukan di sebalik penyusunan RUU APP itu. Ternyata Bali belum menemukan definisi yang solid tentang agama, adat dan budayanya!

Muncul kecurigaan kemudian tentang pencitraan agama dan adat yang sulit dipisahkan di Bali. Jangan-jangan ini sekadar pencitraan olahan "Adobe Photoshop", bukan pencitraan "fotografis" melalui kamera yang berdasarkan realitas empirik. Dan jangan-jangan di balik pencitraan ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada hubungannya dengan citra stereotip Bali yang aman, nyaman, religius, eksotis dan sebagainya. Jika ini benar, bukankah di sini terletak kepentingan individu atau golongan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diklaim sebagai pemicu berbagai kasus kekerasan dan destruktif di Bali?

Jika masih ada "perseteruan" antara adat dan agama, dengan mudah ditarik kesimpulan bahwa agama dan adat itu tidak (selamanya) sejalan. Ada benturan-benturan di antara keduanya yang memicu konflik kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama di Bali memiliki kebenarannya masing-masing, yang barangkali beberapa di antara ada yang sejalan dan ada pula yang berseberangan. Jika benar demikian, bukankah penyatuan atau pencitraan tentang keduanya yang sulit dipisahkan atau dibedakan merupakan sesuatu yang muluk-muluk?

Mengenai kasus-kasus bernuansa adat yang kerap terjadi akhir-akhir ini di Bali (walaupun belum jelas apakah itu memang benar masuk dalam kategori masalah adat atau masalah antarindividu atau antargolongan yang diadatkan), bahkan di saat hari suci Nyepi, konon harus dicari akar permasalahannya untuk memudahkan pencarian solusinya. Akar permasalahan macam apa yang harus dicari sebenarnya? Akar masalah orang-orang yang berseteru? Masalah adat? Masalah agama? Atau malah akar kesalahan definisi dan interpretasi? Antara adat dan agama, yang mana sebenarnya sumber dari yang mana? Yang mana memberi pengaruh bagi yang mana? Atau keduanya memiliki sumber berbeda yang sebelumnya tidak punya sejarah keterpengaruhan?

Mengenai adat yang konon tidak sesuai dengan semangat zaman dan harus ditinggalkan bukan lagi cuma benturan adat dengan agama, namun juga dengan globalisasi yang membawa ilmu dan pengetahuan Barat (modern) yang sangat mengagungkan rasionalisme – hal yang banyak sekali pertentangannya dengan anasir-anasir adat Bali. Diakui atau tidak, manusia Bali sering gagap berhadapan dengan modernisme. Kiblat terhadapnya, atau paling tidak pemungutan beberapa pandangannya yang sekiranya cocok, berkonsekuensi terhadap peninggalan atau pembuangan beberapa anasir adat dan budaya Bali.

Adat dan budaya Bali memiliki logika tersendiri yang tentu saja berbeda – dalam banyak hal, bahkan – dengan logika modernisme. Logika adat dan budaya Bali inilah yang mesti ditelusuri terlebih dahulu, dipahami bagaimana modus operasinya sehingga ia telah demikian lama membentuk dan menghidupi manusia Bali. Di dalamnya, tidak dapat dihindarkan, akan ditemukan mitos-mitos yang beroperasi, yang dengan sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari tubuh manusia Bali. Strukturalisme Lévi-Strauss memberi resep yang jitu dalam hal penggalian logika-logika di balik mitos-mitos yang beroperasi pada budaya suatu masyarakat.

Jogja, Mei 2008

Jepun

2008-07-10T01:36:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Keharuman nan eksotis
dari kwangén
hingga tongos meju!

DIGUYURI gerimis, seorang perempuan tua memunguti jejatuhan bunga jepun (kamboja), lalu mewadahinya dengan tas kresek warna hitam. Ia ditolong hujan karena guyuran air dari langit itu menggugurkan lebih banyak bunga. Awalnya saya kira bunga-bunga jepun itu digunakan untuk banten. Tapi saya ragu karena bunga yang sudah kecoklatan pun dipungutnya serta. Usut punya usut, bunga-bunga itu akan dijemur hingga kering dan dijual kepada para pengrajin dupa. Harganya lumayan, bisa mencapai Rp. 10.000,- sampai Rp. 15.000,- per kilogram.

Jepun memang punya prospek bisnis yang besar. Bukan hanya bunganya yang masih segar saja yang punya nilai ekonomi, yang sudah kering juga. Apalagi pohonnya, wah, saya sering terkejut-kejut mendengar tetangga saya menjual pohon jepun yang lumayan berumur dengan harga jutaan. Bunga dan daun jepun juga menjadi inspirasi desain berbagai produk kerajinan seperti vas bunga, keramik, lukisan atau pernik-pernik hiasan lainnya.

Prospek bisnis yang dicapai jepun barangkali tidak bisa dilepaskan dari pencitraannya dalam industri pariwisata Bali. Entahlah, siapa yang pertama kali mencitrakannya. Yang jelas, jepun – terutama bunganya – telah terkonstruksi sebagai salah satu ikon Bali di mata dunia, di samping sekian banyak ikon yang digunakan untuk mengidentifikasi Bali – terutama untuk menunjuk sisi eksotika. Di dunia industri pariwisata, jepun menempati posisi-posisi pengindah, penambah eksotis, berbagai sudut eksterior maupun interior villa, hotel, bungalow, juga di meja makan restoran, spa, kolam renang, bahkan toilet. Para turis juga pasti lebih merasakan eksotika bunga jepun ketika ia dikalungi rangkaian bunga ini atau ketika merasakannya terselip di kuping.

Secara otomatis semuanya mendongkrak popularitas jepun sebagai ikon Bali. Maka kemudian, jepun adalah Bali. Melihat jepun, dunia digiring ingatannya kepada Bali – bukan kuburan-kuburan di Jawa yang memang dipenuhi pohon jepun. Karakteristik bunga jepun adalah karakteristik Bali: indah, eksotis, harum, segar, sakral dan sebagainya.

Sebagai ikon Bali, posisi jepun tidak hanya berhenti pada penyaji eksotika semata. Ketika popularitasnya sebagai ikon Bali sudah mapan, ia kemudian dikonstruksi secara sengaja atau tidak – salah satunya – untuk memikul sebuah ide besar: spirit Bali. Ia seakan adalah metafora dari kosmos Bali, baik secara fisik maupun kejiwaan. Dengan demikian jepun mampu berbicara kepada dunia tentang kosmos Bali, sehingga mampu menarik empati serta simpati dunia. Lihatlah ketika Bali dianggap goyah karena ledakan bom (walaupun anggapan ini sangat lemah dan gegabah karena tidak keseluruhan Bali merasakan kehancuran akibat ledakan bom, bahkan sampai perlu diselenggarakan ritual Pamarisudha Karipubhaya segala – barangkali ini hanya konstruksi wacana dunia industri pariwisata semata), ada sebuah gerakan yang bertitel Bali for the World yang konon bertujuan untuk mengembalikan situasi Bali setelah ledakan bom. Sehelai bunga jepun nangkring pada logo titel gerakan ini, ikut menarik kepedulian dan dukungan dunia dalam mengembalikan Bali seperti sebelum ledakan bom.

Di samping itu, popularitas jepun juga dimanfaatkan sebagai semacam "ikon keberuntungan". Banyak yang menggunakannya sebagai penanda atau nama sesuatu untuk menciptakan daya tarik dari sesuatu itu. Lihatlah begitu banyak badan usaha, mulai dari toko, agen travel, hotel, villa, bongalow, spa, resort, restoran, art shop, dan masih banyak lagi yang menggunakan jepun sebagai namanya.

Terangkatnya jepun sebagai ikon Bali maupun prospeknya dalam segi bisnis di luar pariwisata sepertinya juga menyertakan pertimbangan kualitas jepun sendiri. Dari segi kebentukan, bunga jepun sebenarnya sangat sederhana: tidak berbeda dengan bentuk stereotip bunga, lima helai warna putih dengan sedikit gradasi kuning, tanpa putik maupun benang sari. Namun jumlah helai mahkota bunga jepun yang umumnya lima itu memberikan keindahan tersendiri – konon yang ganjil itu indah. Masalah aroma, bunga jepun memang khas. Kesegaran bunga jepun yang tidak tahan lama juga memunculkan daya tarik tersendiri – ingat, banyak hal yang memiliki sifat kesementaraan atau kesekejapan menjadi unik dan diburu.

Pohon jepun juga memiliki bentuk yang khas dan lumayan unik. Lekukan-lekukan yang tercipta pada batang pohon jepun menciptakan garis-garis lengkung yang cukup dinamis, tidak kaku, namun terkesan sangat kokoh ketika didukung oleh bentuk serta teksturnya. Beberapa pematung juga mengakui bahwa kayu jepun memiliki bentuk yang menarik. Keunggulan pohon atau kayu jepun juga didukung oleh pertumbuhannya yang lamban sehingga mendukung kesan kelangkaannya.

Menurut sebuah sumber, jepun dikatakan memiliki nilai filosofi tersendiri jika dikaitkan dengan budaya Hindu Bali. Jepun berbunga pada sasih kartika atau sasih kapat, sebuah hitungan bulan dalam kalender Bali yang dianggap sebagai bulan yang baik. Bunga jepun secara filosofi diartikan sebagai bunga yang membawa pencerahan. Ini barangkali yang membuat bunga jepun menjadi salah satu jenis bunga yang baik untuk sarana upacara.

Berbicara tentang upacara, jepun pada awalnya barangkali bisa dilihat dari keberadaannya yang tidak bisa dipisahkan dari ritual manusia Hindu Bali. Pohon jepun banyak ditemukan di halaman pura, sebuah posisi yang secara praktis memudahkan umat memperoleh bunganya jika hendak sembahyang di pura itu. Bunga jepun juga kita temukan menghiasi gelungan serta rambut para penari Bali, atau berbagai tata rias tardisional Bali. Lalu bunga jepun menghias berbagai pernik industri pariwisata, seperti kamar, front office, lobi, meja makan, hingga toilet. Betapa, jepun menempati posisi yang lintas ruang, dari yang sakral hingga profan, dari tempat sembahyang hingga tongos meju!

Jepun memang tidak lagi hanya "milik" Bali. Ia telah menjadi milik dunia – walau tetap untuk mengidentifikasi Bali. Masalah "milik" ini bukan saya maksudkan untuk memperkarakan hal kepemilikan yang lebih berasosiasi kekolotan atau fundamental. Saya lebih ingin menunjukkan bahwa jepun telah menempati posisi yang mengglobal, menjadi milik semua orang, sebagaimana Coca Cola, KFC, McDonald’s, atau sebagaimana yang tersirat dalam titel gerakan Bali for the Wolrd yang saya singgung di atas. Dan konon, jepun memang bukan tanaman asli Indonesia. Ia berasal dari Amerika Tengah, seperti Equador, Colombia, Cuba, Venezia dan Mexico.

Posisi jepun yang telah menjadi milik semua orang – katakanlah sebelumnya ia adalah milik Bali – tentu tidak lepas dari timbulnya berbagai konsekuensi serta ekses negatif bagi Bali sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan melahirkan suatu ironi bagi manusia-manusia Bali tertentu. Mengenai hal ini, Putu Fajar Arcana dalam sebuah cerpennya menggunakan bunga jepun sebagai metafora yang apik untuk mengungkap sisi ironi manusia Bali yang muncul akibat industri pariwisata.

Jogja, Desember 2007

Kastaisme

2008-07-10T01:23:00.003+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Selamat datang
dunia fundamentalisme usang
ber-casing baru.
Nggaya bin absurd!

LIBURAN semester. Gus Eka, seorang lajang berkasta brahmana yang kuliah di Jawa, mengajak seorang temannya liburan di rumahnya di Bali. Sebut saja nama temannya itu Andika, seorang asal Malang. Di rumah Gus Eka, Andika dan Gus Eka terlibat sebuah obrolan asyik dengan kedua orangtua Gus Eka, ditemani suguhan kopi Bali. Andika yang kelelahan tidak kuasa melanjutkan obrolan itu, kemudian permisi istirahat. Gus Eka masih asyik mengobrol dengan kedua orangtuanya karena ia memang jarang pulang sejak kuliah di Jawa empat tahun lalu. Di tengah obrolan itu Gus Eka dengan santai meminum kopi sisa Andika, karena kopinya sendiri sudah habis. Betapa tercengangnya kedua orangtua Gus Eka melihat hal itu. Mata kedua orang yang menginjak usia empat puluh lima itu membelalak tajam ke arah Gus Eka. "Béh, nak suba biasa tiang kéné di Jawa. Yén sing kéné, sing idup apa ben ngoyong di désan anak. Ngajeng magibung krana sing ngelah pipis nak suba biasa," kata Gus Eka kepada kedua orangtuanya, sambil menyeruput lagi kopi sisa temannya untuk kedua kalinya.

Entahlah, kedua orangtua Gus Eka bisa menerima alasan itu atau tidak. Barangkali mereka masih shock melihat anaknya memakan carikan seorang Jawa, yang menurut mereka berkasta lebih rendah. Memang, dalam pola pikir kedua orangtua Gus Eka, orang luar Bali itu punya kasta lebih rendah dibandingkan kasta paling rendah yang ada di Bali. Mereka sering wanti-wanti menasihati Gus Eka agar dalam mencari pasangan hidup nantinya bisa memilih. "Eda ngalih kurenan nak beténan (maksudnya yang berkasta lebih rendah – pen.), apa buin nak Jawa. Ajinin raga gigis dadi nak Brahmana," begitu nasihat mereka.

Kasta menjelma menjadi "doktrin" kuat yang berhasil merambah begitu banyak ruang dalam kehidupan beberapa (garisbawahi: beberapa!) orang Bali – dari zaman kemunculannya hingga kini. "Doktrin" ini menguasai sasarannya (orang Bali) sehingga pada suatu titik penguasaan ia berhasil menjadi "isme" yang berakar mulai dari wilayah abstrak manusia – pikiran dan emosi – hingga ke wilayah perilaku keseharian yang terindera. Jika dihubungkan dengan konsep yang konon mendasari dan menjadi struktur seragam desa-desa adat di Bali, yaitu Tri Hita Karana, kasta bukan hanya telah menyentuh pawongan, namun juga palemahan, dan bahkan parhyangan. Dalam tiga ranah konsep ini, kasta adalah salah satu "mesin" konflik. Malahan, yang paling keras memunculkan berbagai konflik justru pada tataran parhyangan, yang notabene merupakan ranah konsep hubungan vertikal manusia dengan Tuhan.

Pandangan terhadap orang lain, terutama orang berkasta bawah dan orang luar Bali, yang ditunjukkan kedua orangtua Gus Eka pada ilustrasi di atas agaknya cukup jelas memberi contoh pada tataran pawongan. Bahkan bukan rahasia umum lagi di Bali kalau kasta sering kali menjelma jadi masalah yang pelik, diposisikan begitu urgen, sakral, dikultuskan, elitis, sehingga menghalangi integrasi antarindividu. Seorang petinggi daerah di Bali yang berkasta Brahmana dikenal memberlakukan "sistem 2D" dalam perekrutan PNS. Sistem yang tentu saja tak resmi dan nepotis ini mengutamakan orang yang "2D", yaitu Da Bagus (Ida Bagus) dan Dayu (Ida Ayu).

Pada tataran palemahan, pada titik tertentu, kasta menghalangi – atau paling tidak melatarbelakangi pola pikir dan laku yang menghalangi – integrasi antarkelompok sosial. Ada beberapa kasus pemisahan atau perceraian atau pemecahan sebuah wilayah kelompok sosial menjadi dua atau lebih wilayah kelompok yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kasta antarkelompok. Perbedaan kasta antara kelompok satu dengan yang lainnya melahirkan keyakinan dan paham yang berbeda pula di antara mereka. Tidak ada lagi kemandirian pola pikir. Yang ada adalah "kolektivitas sempit", suryak siu. Lihatlah kasus Tusan, Klungkung, saat Nyepi tahun 2007 kemarin.

Salah satu contoh konflik berlatar kasta yang telah merambah tataran parhyangan adalah konfrontasi antara konsep Tri Sadaka dan Sarwa Sadaka. Sebagaimana diketahui, konflik ini memuncak menjelang pelaksanaan ritual Panca Wali Krama di Pura Besakih, Maret 1999. Dari tulisan I Gde Pitana (2003), saya memperoleh informasi bahwa ini adalah masalah tentang siapa yang seharusnya muput karya. Sebelumnya, ritual-ritual di Pura Besakih dipuput oleh Tri Sadaka, yaitu pandita dari Warga Brahmana Siwa (Pedanda Siwa), pandita Warga Brahmana Bhoda (Pedanda Bhoda) serta pandita dari Warga Bhujangga Waisnawa (Jero Gede). Sebuah proses panjang, alot, penuh intrik dan politik akhirnya mencapai keputusan penggunaan Sarwa Sadaka, yaitu pandita dari berbagai kelompok warga yang ada di Bali pada Panca Wali Krama Maret 1999 ini, "... walau dalam suasana tegang," tulis Pitana.

Bayangkan! Sebuah ritual keagamaan, sebuah peristiwa kudus penghadapan mahluk bernama manusia kepada Sang Pencipta, dalam suasana yang tegang! Yang membuat ketegangan malah bukan hal di luar lembaga ritual, seperti perang atau persengketaan antar warga, namun justru elemen dalam lembaga agama sendiri.

Konflik antara dua kubu di atas, pendukung Tri Sadaka di satu sisi dan pendukung Sarwa Sadaka di sisi lainnya, mengetengahkan beberapa wacana serta argumen yang absurd. Pitana menyebut kasus ini tidak lain adalah perang perebutan kekuasaan dan status. Tentu saja kuasa dan status ini adalah dalam lingkup sosiokultural di Bali, namun dengan menggunakan ranah parhyangan sebagai alatnya.

Sekali lagi, kasta di Bali memang telah menjadi isme tersendiri yang spesifik. Masing-masing kasta di Bali agaknya memiliki para penganut – bukan lagi sekadar pewarisan – yang fanatik, layaknya fanatisme terhadap partai politik tertentu. Para penganut fanatis ini bergerak dengan fundamentalisme pandangan terhadap kastanya. Sejarah kemunculan kasta di Bali, yang menurut beberapa sumber diawali pada masa dinasti Sri Kresna Kepakisan, di mana kemudian ada pembedaan antara keturunan Sri Kresna Kepakisan, Danghyang Nirartha dan Danghyang Aspataka dengan keturunan di luar ketiganya, diapresiasi dengan pengkultusan terhadap sejarah itu.

Sebagaimana isme yang lain, kasta juga punya pengaruh terhadap segi kehidupan lain, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam berbagai segi itu tertanam – atau sengaja ditanamkan – berbagai kepentingan, baik yang bersifat individu maupun kelompok sempit. Dan perlu dicatat, kepentingan di zaman mutakhir, sebagaimana terjadi dalam dunia politik praktis, tidak jauh dari kuasa dan uang.

Kalau dirunut dari sejarah kasta di Bali, kemunculannya memang tidak jauh dari itu semua: politik kekuasaan, dengan perang sebagai salah satu aksi riilnya. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika kondisi mutakhir konflik kasta di Bali menyajikan atmosfer yang menegangkan semacam suasana dalam perang fisik.

Jogja, Januari 2008

Dari “Taksu” Tanah ke “Taksu” Parfum

2008-07-04T16:40:00.000+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Pragina Bali tak lagi bau tanah,

tapi bau parfum.

Menari di etalase.

Yeah!

SAYA menonton lagi film La Isla de Bali, sebuah film dokumenter tentang Bali tahun 1930-1950-an. Saya menyaksikan lagi gadis-gadis Bali ketika itu menari lincah, garang, seakan melawan tabuh yang dilantunkan buatnya, seakan menantang penonton yang datang memirsanya. Di atas tanah berdebu, mereka benar-benar ber-taksu. Kostum, wajah dan kulit mereka, wah, berbau tanah, mengisyaratkan kedekatan mereka dengan tanah, simbol bagi budaya agraris, Ibu Pertiwi, kosmos orang Bali tradisional.

Itu tentu saja berbeda dengan tari dan penari Bali sekarang yang jauh lebih gemerlapan, tampak mewah, dengan warna-warna cerah, wajah dan kulit yang putih mulus – dekat sekali dengan model iklan pembersih wajah. Merka menari di tempat-tempat yang lux, panggung-panggung pertunjukan berlampu listrik dengan voltase besar, hotel, villa – dengan harum pewangi buatan – bahkan di dunia maya penuh prestise: televisi, video CD. Dan entah mengapa saya melihat yang sekarang ini lebih genit dan ada rasa rayuan. Tubuh mereka berbau parfum – salah satu produk khas Barat.

Saya tidak sedang – dan memang tidak ingin – membedakan keduanya melalui suatu ukuran kualitas yang hierarkis, atau malah ekstrem baik-buruk. Masing-masing punya kualitas dan logika kualitasnya tersendiri yang tidak bisa dinilai dengan tolak ukur yang sama. Masing-masing memiliki orientasi dan tujuannya sendiri sehingga mereka memiliki pula "taksu" dan ukuran "taksu"-nya sendiri.

Sebuah deskripsi yang klasik memang bahwa orang Bali dulu menari untuk bakti dan ngayah, baik kepada Ida Betara maupun masyarakat, sehingga dengan demikian laku menari adalah sebuah laku tanpa mengaharap pamrih – kecuali kepuasan batin tertentu. Menari adalah laku upacara bersama, baik dalam konteks tari itu adalah wali (sakral), bebali (untuk ritual) atau balih-balihan (tontonan hiburan). Semua memiliki posisinya sebagai upacara, sebuah kebersamaan, guyub yang mengikat emosi individu-individu.

Namun demikian, saya ingin menilik hal ini bukan dari tari sebagai sesuatu yang suci, luhur, adiluhung dan nilai-nilai keutamaan lainnya. Saya ingin melihatnya sebagai sebuah cara untuk menyikapi konteks kehidupan ketika itu, yang mana memang berkutat pada tanah, budaya agraris adalah suatu medan kebudayaan yang melahirkan berbagai produk kebudayaan termasuk seni; dan membandingkannya dengan laku menari dalam konteks kehidupan mutakhir.

Ketika itu, ketika agraris adalah medan budaya bagi mayoritas orang Bali, tanah adalah sesuatu yang memiliki posisi sakral hingga profan sekaligus. Dalam hal sakral pun tanah masih memiliki perbedaan nilai atau kualitas keutamaan. Pada satu sisi tanah adalah simbol bagi Dewi Sri, dewi padi, dewi kesuburan, dewi kemakmuran, Ibu Pertiwi, junjungan para petani. Saya teringat kata-kata seorang rama Kristen yang bilang bahwa petani adalah sebuah profesi yang paling dekat dengan Tuhan. Di sisi lain tanah juga merupakan simbol kekuatan "jahat" semacam bhuta kala dan sebagainya. Persembahan berupa caru selalu mengarah ke bawah, ke tanah; berbeda dengan yang ditujukan kepada para dewa atau betara yang berorientasi ke atas, langit atau gunung.

Dalam hal yang profan pun demikian – walaupun kaitannya masih erat dengan yang sakral di atas. Tanah memiliki keutamaan, kemuliaan, sesuatu yang berharga ketika ia adalah sumber penghidupan secara fisik bagi orang Bali. Tanah adalah media bagi segala macam tanaman, segala sumber makanan. Di sisi lain tanah adalah tempat untuk membuang segala macam kotoran, bangkai, reged, leteh.

Masyarakat Bali tradisional memuliakan tanah dalam kedua unsur paradoksnya, dalam arti merangkul perbedaan dua hal yang berlawanan – barangkali sebagai pengejawantahan dari konsep rwabhinneda (dua hal yang berbeda dan berlawanan). Perilaku atau penyikapan yang cenderung sebagai penyakralan terlihat karena orang Bali memiliki pandangan yang menjunjung nilai keutamaan, sakral, suci, namun tidak melawan hal-hal yang punya nilai "bawah", seperti hal yang kotor, reged, leteh, bhuta kala. Kekuatan-kekuatan bernilai "bawah" tidak dikonfrontasikan dengan kekuatan-kekuatan yang dapat menimbulkan benturan atau tabrakan keras sehingga menimbulkan konsekuensi kalah-menang semacam perang, melainkan dengan nilai "halus". Segala kotoran, reged, leteh, diarahkan ke bawah, ke tanah, dengan berpegang pada kepercayaan tentang suatu proses penetralisiran, semacam pengembalian ke titik nol. Bhuta kala diberikan caru atau sesajen dengan berlandaskan pada sikap perangkulan, ajakan untuk hidup berdampingan, persaudaraan sebagai sesama isin gumi (isi bumi, segala yang ada di bumi). Ini barangkali yang menyebabkan mereka yang kurang paham kemudian menganggap orang Bali juga memuja kekuatan jahat semacam bhuta kala.

Demikianlah secara sederhana pandangan orang Bali tradisional yang melatarbelakangi laku menari mereka. Di dalamnya tersurat bagaimana orientasi laku menari yang dilakukan orang Bali. Tanah sebagai kosmos bukan harus dimintai pamrih, namun sebaliknya harus diberikan persembahan atau "sapaan" sebagai suatu timbal balik atas segala yang telah diberikannya pada manusia. Tanah adalah sumber taksu, bahkan taksu itu sendiri.

Di masa sekarang – yang katanya modern – punya orientasi yang berbeda. Kalau titik pembicaraan tidak saya geser dari masalah tanah, maka kita temukan orientasi yang berbeda pula dalam hal penyikapan serta perlakuan terhadapnya. Mau tidak mau ternyata harus diakui bahwa industrialisasi adalah salah satu (kalau tidak ingin menyebutnya sebagai satu-satunya) penyebabnya. Tanah dalam terminologi industri adalah kapital. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan pandangan orang Bali tradisional yang melihat tanah sebagai sumber kemakmuran. Namun dalam dunia industri, tanah tidak disikapi dengan holistik. Sisi sakralnya ditiadakan. Ia adalah modal yang dapat mendatangkan untung atau diperjualbelikan. Tanah semata material dan fungsional.

Industrialisasi terjadi dalam segala hal, sehingga segalanya memiliki peluang mengambil bagian di dalamnya, semuanya dapat dijadikan produk industri. Dalam logika yang demikian orang Bali menari. Maka tari pun adalah produk industri, dan ini tentu saja berpengaruh pada segala hal dalam laku menari. Ekspresi wajah, tipikal gerak, tampilan visual mengadopsi berbagai pernik industri. Bahkan tidak menutup kemungkinan taksu-nya pun adalah taksu industri. Taksu tanah sudah tidak bisa direngkuh (atau mungkin malu karena dianggap jadul?) karena ia telah direngkuh sedemikian rupa dan kuat oleh industri. Maka menarilah orang Bali dengan taksu parfum, salah satu simbol produk industri Barat. Pesona parfum adalah pesona tari Bali mutakhir, tidak terkecuali dalam beberapa kasus tari wali dan bebali.

Bali Tanpa Bali

2008-07-04T16:06:00.002+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Judul: Bali Tanpa Bali

Penulis: Ibed Surgana Yuga
Penerbit: Panakom Publishing & Komunitas Kertas Budaya
Cetakan Pertama: 2008
Tebal: xvi + 164 hal.
ISBN: 978-979-1108-10-2

Saya ingin memandang Bali …. Ah, jangan-jangan ini hanya kerinduan cengeng – sekaligus menjengkelkan – bagi orang seperti saya, yang terlempar atau melemparkan diri sejenak dari wilayah geografis Bali. Saya bisa saja sok-sokan bersikap, sambil berpretensi memandang Bali dari luar Bali, padahal jangan-jangan Bali sama sekali tidak meninggalkan segores bekas tipis pun dalam diri saya. Atau bisa jadi saya cemburu karena apa-apa yang menjadi "mainstream" di Bali tak mampu saya jangkau.

"Tajén", Orang Bali, "Calonarang"
Lalu orang Bali? Hanya menikmati kekalahan di antara gemuruh arena tajén (industri pariwisata Bali). Setelah menikmati hasil penjualan manuk-manuk, yang ternyata tak seberapa, orang Bali mulai merengek-rengek pada pihak penyelenggara tajén untuk bisa masuk ke sana lagi, menjadi pedagang asongan atau sekadar tukang pasang taji bagi manuk-manuk yang akan diadu. Orang Bali hanya menjadi abdi-abdi (untuk tidak menyebut "babu") yang – dengan senjata kain pel atau sapu – memberi service terbaik untuk kesuburan ruang-ruang kapitalis di natah orang Bali sendiri. Orang Bali kemudian memberhalakan ruang-ruang tersebut – ruang-ruang yang sebelumnya pernah mengalahkan mereka.

Kisah Perlawanan (yang "Tunduk") terhadap Adat Bali
Pada beberapa sisi, hukum adat dalam konstruksi masyarakat tradisi Bali kadang sangat kejam pada krama adatnya sendiri, namun luluh ketika dihadapkan dengan dunia luar, apalagi pada modernisme yang membawa industrialisasi – dan iming-iming materialisme, tentunya – sebagai anak kandungnya. Inilah yang menjadi inti kisah ironis dari Incest. Desa adat dengan kekuatan massa serta para pemucuknya sangat patuh terhadap awig-awig adat yang berlaku, demi memproteksi berbagai sisi kehidupan serta keberlangsungan hidup yang sejahtera bagi krama adat, serta menjaga keluhuran dan keajegan adat itu sendiri. Kepatuhan tersebut termasuk pada hal-hal yang – menurut pola pemikiran "masa kini" – "tidak relevan" lagi. Tidak mengherankan jika adat sering kali terlihat begitu kejam dan "tidak relevan" ketika menjatuhkan berbagai macam sanksi terhadap para krama-nya yang dianggap melanggar atau melawan awig-awig.

"Méru" Satpam
Sejarah polemik tentang "pelecehan" terhadap simbol-simbol yang dianggap suci dalam wilayah budaya dan agama Hindu Bali telah terbentang lumayan panjang. Beberapa yang pernah saya dengar, di antaranya kasus foto bola golf di atas canangsari, album Manusia Setengah Dewa Iwan Fals, sinetron Angling Darma, film Opera Jawa Garin Nugroho, penggunaan nama dewa dalam beberapa merek kendaraan bermotor, dan sebagainya. Menanggapi polemik seperti ini, orang Bali sendiri ada yang pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa "pelecehan" semacam ini perlu "diberantas" semuanya. Yang lain mengklaim wacana seperti ini terlalu "nyinyir", bahkan dianggap terlalu mengeksklusifkan budaya dan agama Hindu Bali dari pergaulan budaya dan agama lain.

Cenk Blonk sebagai Simbol
Eksplorasi yang dilakukan Cenk Blonk tentu saja memunculkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti "pengingkaran" terhadap pakem wayang kulit Bali. Dalam beberapa hal, rupanya Cenk Blonk memilih untuk mendobrak pakem-pakem tertentu guna meloloskan berbagai hasil eksplorasinya. Bagi saya, praktik "pengingkaran" pakem ini bukanlah perkara baru dalam ranah seni tradisi. Ini bahkan sering kali menjadi "keniscayaan" ketika sebuah genre seni berhadapan dengan produk-produk budaya lain yang menjadi tanda mutakhir zamannya. Di balik "pengingkaran" itu saya membaca suatu simbol bagi "pengingkaran pakem kehidupan" tradisi tertentu. Dalam tataran wacana, ini merupakan wacana bagi realita kehidupan aktual yang mesti "menengok kembali" berbagai "pakem kehidupan" yang telah mentradisi, di mana "pakem kehidupan" yang telah usang dan tidak relevan lagi bagi persaingan kehidupan kontemporer suatu zaman sudah waktunya untuk dimuseumkan atau diinterpretasi ulang. Ia hidup sebagai filter bagi pola laku dan pikir warisan tradisi, guna mengkonstruk lagi pola laku dan pikir yang up to date bagi zaman mutakhir.

Bahasa Bali yang Jauh
"Punapi gatra, Gus?" Duh! Tiba-tiba saya merasa asing dengan sapaan itu. Bukan saya tidak mengerti apa maksudnya. Tapi karena yang mengucapkannya adalah seorang teman akrab, walau telah beberapa tahun kami tidak berjumpa. Terhadap sapaan itu saya hanya menjawab, "Béh! Kéné-kéné dogén uli pidan. Sing taén berkembang." Ketika bertemu dan ia mengucapkan sapaan itu, saya merasa ada kadar yang berkurang pada keakraban persahabatan kami yang sudah bertahun-tahun berjalan. Padahal baru saja saya ingin menyambutnya dengan keakraban (baik dalam berbahasa maupun bersikap) yang biasa kami lakoni ketika sering bertemu dahulu. Percakapan demi percakapan terus berlangsung, dan ia tetap saja menggunakan basa Bali alus. Perlahan, bukan hanya kadar keakraban yang terasa memudar. Teman saya telah menjadi sosok asing di depan saya, seperti seseorang yang baru saja kenal dan entah datang dari mana.

"Nawegang antuk Linggih"
Dengan pemaknaan terhadap dua narasi sejarah yang berbeda (katakan saja demikian), keduanya memiliki dan mengamalkan pembenarannya masing-masing. Kedua narasi sejarah itu pun tak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia Bali karena keduanya merupakan lintasan sejarah yang membangun manusia Bali sekarang, terlepas dari seberapa besar perannya masing-masing. Masalah muncul ketika ada laku "pengkultusan" terhadap salah satu sistem yang dilakoni guna meraih status tertentu dalam konstelasi kehidupan sosiokultural dan sosioreligius, yang mana status tersebut mengandung prestise tertentu pula.

Orang Jembrana
Kisah "orang-orang terbuang" dan perambahan hutan di atas menambah ketegasan bahwa karakter keras dan kuat memang dimiliki oleh orang Jembrana, yang secara kesejarahan merupakan endapan dari karakter orangorang yang dicap pembangkang, penentang, pembelot, pemberontak. Lalu ditambah lagi dengan ritual perambahan hutan dalam membuka lahan tempat tinggal dan pertanian yang harus dilakoni dengan mengalahkan keangkuhan pohon-pohon besar, menaklukkan kebuasan dan keliaran rimba, merebut Jimbarwana. Semuanya memerlukan karakter fisik dan jiwa yang keras dan bedu.

Bali Tanpa Eksotika
Namun, ketika orang luar Bali kemudian memasuki lingkungan budaya orang Bali, yang melakukan penilaian terhadap kosmologi Bali, dan mengutarakan hasil pandangan atau penilaiannya itu kepada orang dalam atau luar Bali, mulailah lahir "Bali yang eksotis". Salah satu realisasinya adalah berbagai narasi tentang Bali dalam brosur-brosur pariwisata di luar negeri serta berbagai karya etnografi. Orang Bali kemudian terpengaruh oleh penilaian ini. Dalam bahasa saya, orang Bali "disadarkan untuk menilai" laku budayanya sendiri melalui kacamata lain, bukan kacamata yang sebelumnya digunakan sebagai "orang dalam yang taat". Orang Bali "disadarkan" bahwa Bali memiliki eksotika. Di sisi lain, "kesadaran" ini digunakan oleh pihak tertentu di Bali untuk menyulut semacam sikap "kebalian" (identitas?) bagi orang Bali sendiri. Dan sebagaimana yang kita lihat sekarang, banyak orang Bali yang gegap gempita, bahkan sesumbar, dengan "kebalian"-nya.

Menengok "Paon"
Dari ketiga jenis kehilangan itu, yang paling tidak bisa "ditemukan" lagi adalah kehilangan secara kultural. Walau kemungkinannya masih bisa, namun manusia-manusianya yang telah berpikiran modern tentu akan menganggap itu sebagai suatu kemunduran peradaban, tidak efisien, dan sebagainya. Kehilangan secara kebendaan sebenarnya masih bisa "ditemukan" lagi lewat museum-museum atau kolektor barang antik atau dari tinggalan-tinggalan leluhur yang glantak-glénték tak terhiraukan. Sedangkan kehilangan secara historis masih bisa didengar lewat cerita-cerita para orang tua atau tulisan-tulisan. Hanya saja, sekali lagi, sejarah itu tidak teralami lagi. Lalu, apakah ini sebuah kesalahan? Apakah ini suatu sikap yang tidak menghargai dan melestarikan warisan nenek moyang? Saya selalu curiga terhadap klaim "tidak
menghargai" dan "tidak melestarikan" warisan nenek moyang. Jangan-jangan, anggapan ini lahir dari cara pandang yang keliru.

Kolektivitas Cap "Suryak Siu"
Di Bali saat ini, praktik suryak siu bukan hanya terjadi dalam skala kecil seperti pada kasus yang saya contohkan di awal tulisan ini. Ia tidak hanya bergerak pada lingkungan banjar saja, namun telah menjadi semacam gerakan menyeluruh masyarakat Bali. Kita lihat misalnya sekarang ini di Bali berkembang sebuah wacana tentang konsep identitas kebalian yang disebut Ajeg Bali. Ajeg Bali ini muncul dari figur yang "patut digugu dan ditiru". Entah siapa figurnya. Media massa lokal yang sekarang berkembang di Bali adalah salah satu "kulkul" yang menyuarakan wacana ini, untuk kemudian dilaksanakan oleh krama "banjar" Bali. Maka, jadilah segalanya sesuatunya seakan dilakukan demi Ajeg Bali, tanpa penelusuran lebih jauh tentang konsep macam apa sebenarnya Ajeg Bali itu. Inilah salah satu perilaku suryak siu yang sekarang tengah berkumandang di Bali. Sebagaimana perilaku suryak siu yang saya contohkan di awal tulisan ini, suryak siu krama "banjar" Bali ini pun memiliki dua posisi paradoks.

Humor di Pentas Seni Bali
Seakan ada semacam "tata hierarki peran" yang diberlakukan dalam dunia pentas ini, bahwa yang berhak berhumor-ria, ngaé bebaudan, ndagel di atas panggung hanyalah tokoh parekan, yang notabene adalah wakil dari wong cilik. Tokoh lainnya, apalagi berasal dari kelas atas, harus tampil agung, berwibawa, serem, aéng, serius. Ini barangkali lahir dari kondisi sosial, terutama dalam konstruksi masyarakat berstratifikasi, bahwa kalangan atas harus selalu tampil santun, formal, menjaga sikap, menjaga prestise sebagai kelas masyarakat terhormat, sebagaimana pengamatan Clifford Geertz dalam Negara Teater. Sedangkan rakyat kecil boleh berbuat dan ngomong seenak wudel.

Upacara, Mitos, Bali
Upacara di Bali terus berkembang hingga sampai pada satu titik di mana ia diposisikan sebagai semacam kewajiban bagi umat Hindu Bali. Agamalah yang melembagakannya sehingga posisi wajib ini tercapai. Maka jadilah semacam peraturan mutlak tentang upacara. Hari ini harus diadakan upacara ini dengan sesajen ini dan mantra ini serta dilakukan oleh ini. Hal ini bukanlah masalah ketika telah didasari oleh kesadaran yang saya uraikan di atas. Namun ketika kewajiban itu hanya dipandang sebagai kewajiban semata, tanpa dirunut kenapa ia diwajibkan, maka muncullah mitos baru tentang upacara, yang kemudian menjelma menjadi dasar pelaksanaan upacara. Landasannya di sini bukan lagi kesadaran berupacara. Segalanya berjalan sebagai suatu rutinitas kosong yang tentu saja kemudian hanya menghambur-hamburkan uang. Inilah suatu bentuk kebutaan dalam berupacara, suatu rutinitas ritual tanpa pemaknaan.

Eksotika yang Ajeg
(Jejak Kuasa dalam Politik Kebudayaan)
Wacana Sela I Ngurah Suryawan

Beragam fenomena yang terjadi di Bali pasca Bom Bali I dan II seolah menyiratkan munculnya kembali rasa sentimen kedaerahan, dan dalam hal ini ke-Bali-an berdasarkan agama Hindu. Dasar sentimen itulah yang menjadi benih dari gerakan-gerakan fundamentalis, seperti juga yang terjadi dalam agama Islam, Kristen, dan lainnya. Terorisme sebagai cermin fundamentalisme yang identik dengan Islam kini menemukan konteks dan makna baru di Bali, yaitu "teorisme budaya" dalam bentuk Ajeg Bali dan Ajeg Hindu.

"Nak Bali Apa Sing Bisa Ngigel!"
"Orang Bali ya? Coba matanya digini-giniin," pinta seseorang kepada teman saya sambil menggerak-gerakkan bola matanya, bermaksud meniru sledétan penari Bali. "Saya enggak bisa nari," kata teman saya, seorang gadis Bali yang kini kuliah di Jogja. Lalu orang itu beralih pada saya. "Coba kamu," katanya meminta saya melakukan hal yang sama. "Saya lahir di Bali, tapi enggak bisa nari Bali," jawab saya. Orang itu terdiam sejenak. Ada keheranan di raut mukanya. Barangkali dalam hati ia berkata, "Kok ada, ya, orang Bali tidak bisa menari?"

Bali dan Tubuh Perempuan
Pada masa itu, figur perempuan Bali telanjang dada adalah gambaran dari kehidupan sosial pedesaan Bali. Barangkali kita bisa membaca bahwa di balik figur perempuan telanjang dada itu tercermin kepolosan, tradisi berbau tanah, kesederhanaan (atau penyikapan secara sederhana) budaya keseharian, atau bahkan kemiskinan (ekonomi). Mereka sangat jauh dari kebaya yang pada saat itu mulai dipandang sebagai salah satu bentuk kesopanan oleh kaum menengah ke atas yang mengenyam bangku sekolah. Dada perempuan ketika itu barangkali bukan suatu daya tarik seksual bagi laki-laki. Bukankah dengan demikian orang Bali zaman dulu bahkan lebih bisa menempatkan konteks seksual dalam kehidupan sehari-hari mereka? Telanjang bulat bersama di sungai barangkali bukan suatu suasana yang dapat menarik hasrat seksual.

Hari Raya yang Hilang
Ketika mulai tinggal di Jogja, tepatnya sejak pertengahan 2003, saya tidak punya hari raya lagi. Saya selalu bilang begitu pada teman-teman saya. Pernyataan ini memang ada nada bercanda, dan awalnya saya memang bermaksud bercanda. Namun sering kali teman-teman saya menanggapinya serius. Dan lebih sering lagi, saya sendiri yang menganggapnya serius karena bagaimana pun juga apa yang saya katakan itu, yang bagi beberapa orang yang taat agama adalah tabu, memang saya alami dan rasakan.

Menghidupi Seni Bali
Tidaklah mengherankan jika kemudian lahir masyarakat pendukung pada masing-masing produk seni. Dengan kata lain, muncul praktisi seni khusus untuk pariwisata, khusus festival, khusus partai politik tertentu dan sebagainya. Semuanya akan melahirkan kehidupan seni Bali yang spesifik, "produk seni kepentingan", yang – sekali lagi – lepas dari baik dan tidaknya kualitas masing-masing. Lalu, siapakah yang punya andil besar, siapakah yang berwenang, siapakah yang berjasa, siapakah yang idealnya menghidupi seni di Bali? Ternyata bukan jubelan pertanyaan ini yang mesti dijawab; namun untuk apa sebenarnya seni Bali dihidupi sekarang?

Dusun, Daun Pisang, HP
Mobil-mobil pick up itu masuk ke jalanan dusun yang sebelumnya belum tentu dijejaki ban mobil dalam sebulan sekali. Mereka "mengekspansi" dusun. Mereka merintis pengajaran "pengantar ilmu berdagang" kepada dusun. Mereka mengajarkan bagaimana persaingan pasar, bagaimana mengemas barang dagangan sehingga punya daya tawar – walau masih dalam taraf yang begitu sederhana. Mereka memberi "penyadaran" kepada orang dusun yang "terbelakang", bahwa di sekitarnya bergelimpangan berbagai potensi ekonomi yang seakan berebut mengacungkan tangannya, minta secepatnya diubah menjadi uang. Mereka mengajar dusun untuk mengukur segala sesuatunya dengan rupiah. Mereka mengajar dusun menjadi "materialistis".

Rare Angon
Ah, itu hanya sebuah dongeng. Barangkali ia tak perlu bahasan seruwet yang saya lakukan di atas. Dongeng hanya imajinasi dari ruang "dahulu kala" yang kabur. Hanya kisah pengantar tidur yang dipuja-puja ketika kanak-kanak, perlahan dilupakan ketika remaja, kadang dikenang ketika dewasa, dan tak pernah diceritakan lagi kepada cucu ketika usia tua. Dongeng adalah masa kanak-kanak yang penuh "kebohongan". Tapi, masa kanak-kanak kita belajar dari "kebohongan" itu – walau kemudian disangkal di masa-masa selanjutnya. Konon, "kebohongan" itu penuh dengan ajaran-ajaran tentang kebajikan. Di sana, dalam dongeng itu, kanak-kanak kita menjelajahi kompleksitas kehidupan melalui "dunia lain".

Telanjang
Budaya Bali, hingga sekarang, masih menyisakan karakter telanjang, baik secara fisik maupun filosofis. Perlu cara pandang tertentu untuk meniliknya. Kemiskinan dan iklim yang sering dijadikan asalan kenapa perempuan-perempuan Bali dahulu telanjang dada dalam kesehariannya agaknya harus dipandang dengan cara yang berbeda agar tak melulu berhenti pada taraf alasan. Kemiskinan dan iklim mestinya dipandang sebagai keniscayaan alam dan sosial yang kemudian membentuk konstruksi budaya Bali. Tak perlu ada semacam permakluman dalam hal ini. Sebab kalau memposisikannya sebagai permakluman, kita tengah terjebak ke dalam pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses panjang pembentukan budaya Bali. Sekali lagi, mesti diakui sebagai keniscayaan. Bukankah kita tidak pernah bisa memilih siapa ibu yang melahirkan kita?

Pentas Itu Bernama "Tajén"
Dalam satu segi tajén punya persamaan dengan upacara-upacara yang dilakoni oleh orang Hindu Bali. Keduanya sama-sama merupakan "kesekejapan" yang teaterikal. "Kesekejapan" muncul ketika peristiwanya berlangsung, ketika eksekusinya. Sebagaimana menyiapkan sarana upacara, ayam jantan disiapkan dengan begitu tekun oleh bebotoh. Segalanya diperhitungkan dengan teliti: melik, kebugaran fisik, déwasa yang baik untuk mengadu, serta dengan ayam jago macam apa ia harus diadu, dan sebagainya. Pokoknya, bebotoh begitu meting-meting ayam jagonya agar bisa mapalu dengan tangkas di arena tajén. Hingga tiba saatnya ia diadu, dan hanya ada kemungkinan menang dan kalah. Setelah itu, selesai. Begitu sekejap. Peristiwanya tidak bisa diulang. Jika kalah, ia mati dan jadi bé cundang. Jika menang, ia harus dipersiapkan sedemikian rupa lagi, dengan perhitungan yang pelik, untuk menghadapi pertarungan selanjutnya. Tajén memang sebuah upacara.

Memupuk Pohon Mitos
Justru semakin banyaknya orang yang berpikiran modern dan individualis itulah yang kian menyuburkan pohon mitos. Lahirnya berbagai interpretasi dari orang-orang yang berpikiran modern merupakan satu penyebab kerindangan tersendiri karena tidak pernah ada massa yang menyatakan persetujuan secara bersama terhadap hasil interpretasi itu. Ia (interpretasi itu) hanya menemukan persetujuannya dalam pola pikir interpretatornya sendiri. Inilah ciri pemikiran modern yang individualis. Interpretasi-interpretasi itu berkumpul jadi satu – tanpa menemukan banyak pendukung, dan jarang bisa disamakan – menciptakan kerindangan yang hebat pada pohon mitos. Hal ini belum lagi ditambah oleh penalaran fundamentalis terhadap mitos serta berbagai interpretasi yang menggunakan pemikiran di luar modern.

Nyepi Kampus
Nyepi Kampus barangkali meniru penyelenggaraan acara Dharma Santi Nasional yang biasanya diselenggarakan setelah Nyepi. Beberapa kali memang Nyepi Kampus di kampus saya membawa embel-embel "Dharma Santi Kampus". Apa tujuan penyelenggaraan Dharma Santi Nasional, yang biasanya dihadiri presiden dan pejabat negara lainnya itu, saya tidak tahu persis. Namun dalam sambutannya pada Dharma Santi Nasional dalam rangka Nyepi Saka 1929, Pak Presiden SBY menyatakan, Dharma Santi Nasional sebagai wujud silaturahmi umat Hindu bertujuan untuk memuliakan mahluk hidup dan meningkatkan kesetiakawanan sosial. Rupanya, 24 jam dalam Nyepi yang sepi di luar dan riuh di dalam itu belum cukup untuk sekadar mewujudkan kesadaran untuk bersilaturahmi, bahkan antarumat Hindu sendiri, sehingga acara seremonial (!) semacam Dharma Santi Nasional perlu diadakan. Dan acara seremonial yang melibatkan pejabat biasanya jauh dari jangkauan masyarakat biasa (baca: umat).

"Gesah" PKB
Pesta Kesenian Bali (PKB) tidak habis dibicarakan. Dan sepertinya akan selalu begitu. Pembicaraan tentangnya bukan sekadar warna atau bumbu di antara setiap tahun penyelenggaraannya, di antara sekian banyak macam kesenian yang dipestakannya. Kalau mau mempertahankan eksistensi PKB, salah satunya, ya, dia harus dibicarakan. Diwacanakan. Terus-menerus. Tidak peduli wacana yang positif atau negatif, membangun atau tidak, memuja atau memaki. Yang penting wacana, kritik, gesah. Dua macam wacana yang paradoks akan sama derajatnya dalam menunjang eksistensi PKB. Layaknya selebriti layar kaca, ia akan makin tenar dan dicari karena gemilang dalam bermain sinetron maupun gemilang dalam berselingkuh. Itulah ajaibnya dunia wacana. (Tapi ingat, PKB bukanlah pemain sinetron!)

PAST
Dalam hemat saya, keberadaan PAST di Jembrana pada satu sisi memikul tanggung jawab – walau secara formal tidak ada yang memberinya tanggung jawab – bagi terciptanya kehidupan yang kondusif bagi seni kontemporer pada umumnya, sastra dan teater pada khususnya. Jembrana – yang konon – sebagai salah satu barometer kehidupan sastra dan teater kontemporer di Bali mesti dibuktikan dalam tataran praksis, bukan hanya dalam wacana. Di sisi lain, ada semacam ketakutan eksistensial yang melingkupi PAST. Ia menjelma dari (bayang-bayang) narasi kebesaran masa lalu tentang eksistensi seni kontemporer (atau sering disebut: modern) yang pernah hidup di Jembrana. Ketakutan ini bisa jadi merupakan ketakutan menjadi kecil, hilang atau gagal menyambung tali dengan sejarah masa lalu. Wacana yang mencuat tentang kebesaran masa lalu, di samping merupakan pembuktian tentang akar yang kokoh, secara ironis sebenarnya juga menjadi retorika nostalgik di tengah kondisi mutakhir yang barangkali sedang tidak kondusif, mandeg, fakum atau mati suri.

Bali Tanpa Bali
Proyektor itu memantulkan gambar idoep ke selembar kain putih sekitar 2 X 3 meter yang tertempel di tembok. Frame demi frame gambar beringsutan selama kurang-lebih lima puluh menit di sana, mendongeng tentang hamparan sosiokultural sebuah wilayah di Bali. Namun di sana hampir tidak bisa ditemukan gambaran tentang Bali sebagaimana yang ditemui di televisi atau brosur pariwisata. Hanya beberapa detik saja melintas foto penari legong, figur gadis Bali tempo dulu yang telanjang dada, serta bangunan pura. Selebihnya adalah gambaran sepasang kerbau yang lari dengan beringas dalam makepung; tangkas para penabuh jegog; kendang raksasa dalam gamelan kendang mabarung; penari pencak silat yang berkostum mirip pemain stambul; penari leko yang sekilas tampak cuma meniru kostum penari legong; para nelayan Slam di daerah pesisir Jembrana; orang mengambil wudhu dan shalat; kebaktian di gereja yang diikuti para jemaah berpakaian adat Bali; khotbah pendeta ber-basa Bali alus, dengan beberapa kali ucapan puja kepada Sang Hyang Yesus Kristus; rumah panggung Melayu-Bugis; orang-orang yang berbicara dengan "bahasa aneh" – campuran bahasa Bali, Melayu dan Jawa; anak-anak muda latihan teater kontemporer dan musik puisi; berita-berita tentang berbagai kegiatan seni kontemporer; dan sebagainya yang jauh dari gambaran (stereotip) tentang Bali.

Peluang dan Batas Seni Pertunjukan Bali

2008-06-08T05:59:00.001+07:00

Oleh: Ibed Surgana Yuga

Benarkah Bali
punya strategi kebudayaan
menghadapi globalisasi?

DALAM sebuah tulisan berjudul "Budaya sebagai Strategi dan Strategi Budaya" (2000), G.R. Lono Lastoro Simatupang menyatakan bahwa dalam pergaulan global, terutama dalam bahasannya terhadap seni pertunjukan Indonesia, suatu wilayah budaya harus memberlakukan strategi budaya yang tepat. Menurutnya, globalisasi memberikan dua hal paradoks pada seni pertunjukan, yaitu peluang dan batas. Kedua hal inilah yang mesti dihadapi dengan strategi sehingga peluang tidak terlalu kebablasan atau tanpa batas dan batas sendiri tidak mematikan kreativitas atau membatasi dengan begitu ketat sehingga mencitrakan stagnasi.

Peluang yang diberikan era globalisasi adalah untuk mengembangkan seni pertunjukan itu sendiri dalam berbagai dimensinya dengan memanfaatkan penyebaran luas dan tanpa bendung dari ilmu, teknologi, informasi, pengetahuan dan lainnya. Sedangkan batas adalah semacam pembendung, pagar, tepi untuk mencegah pemanfaatan peluang yang jor-joran, kedodoran atau kebablasan sehingga mengakibatkan hilangnya karakter kelokalan dari seni pertunjukan itu sendiri. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya keseragaman pada berbagai dimensi seni pertunjukan di berbagai wilayah budaya di dunia.

Simatupang memberi sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi seni pertunjukan daerah di Indonesia dalam menghadapi persaingan global, yaitu strategi diaspora. Strategi ini menurutnya menyarankan kehadiran di mana-mana, di berbagai bidang kehidupan, sehingga "manusia-manusia lokal dalam berbagai kegiatan dan waktu selalu diingatkan kembali akan sebuah nilai yang hendak dibentuk" lalu memberanikan diri melakukan penawaran bentuk tanpa mendangkalkan nilai.

Bagi Simatupang, Bali adalah contoh yang tepat dalam strategi diaspora ini. Menurutnya, di Bali "terdapat kesupelan sekaligus keketatan" yang terlihat dalam kompromi terhadap berbagai pengaruh, termasuk yang non-Bali, namun tetap memegang makna inti dengan erat. Pembedaan kesenian Bali menjadi wali, bebali dan balih-balihan adalah salah satu bentuk strategi mengenai batas dan – menurut saya – peluang sekaligus.

Pengklasifikasian kesenian Bali, terutama tari, menjadi wali, bebali dan balih-balihan merupakan sebuah konsep yang dapat dikatakan baru dalam ranah budaya Bali. Ia diciptakan jauh setelah modernisme menancapkan jangkarnya di tanah Bali. Konsep yang kemudian mewujud sebagai strategi kebudayaan ini adalah hasil dari sebuah seminar yang diselenggarakan sekelompok seniman, budayawan dan cendekiawan Bali pada 1971.

Secara konsepsional, klasifikasi wali, bebali dan balih-balihan ini memang jitu. Ia memberikan pembedaan yang tegas – sekali lagi, secara konsepsional dan teori – terhadap kehidupan kesenian, terutama tari, di Bali; yang mana termasuk sakral (wali) yang hanya bisa digelar untuk keperluan atau bagian dari pemujaan terhadap Ida Betara; ada yang merupakan bagian dari ritual namun juga menjadi tontonan; ada yang murni tontonan atau hiburan yang profan. Dengan pembedaan yang demikian, batas-batas ditentukan secara jelas sehingga yang sakral tidak bercampur-aduk dengan yang profan, yang sakral tidak dapat dipentaskan untuk keperluan yang bersifat sakral.

Demikian pula dalam hal peluang. Agaknya yang memiliki ruang yang cukup luas dalam hal peluang pengembangan adalah seni yang balih-balihan. Sifatnya yang profan memungkinkan untuk mengadopsi unsur-unsur profan yang ada di luar wilayah budaya Bali. Joged Bungbung, misalnya, dengan kemunculan varian Joged Bungbung Jaipongan – terlepas dari kualitas estetik serta etik yang dikandungnya.

Ada pula kecenderungan di mana ketika seni yang wali ternyata memiliki unsur penghiburan yang potensial, namun tidak memungkinkan pementasannya untuk keperluan profan, maka orang Bali menyikapinya dengan membuat suatu varian, dengan distorsi serta penambahan pada beberapa segi, sehingga menghasilkan sebuah karya yang profan. Karya yang profan ini dengan demikian masih menyisakan berbagai unsur dari "induk" sebelumnya yang sakral.

Proses demikianlah yang sebenarnya disarankan oleh Simatupang di atas. Penawaran bentuk atau peralihan, dengan mengeluarkannya dari batas sakral kemudian menciptakan suatu bentuk yang dapat diterima sebagai hiburan. Proses yang seperti ini juga yang terjadi dalam satu pergaulan global seni pertunjukan.

Jika ditilik lebih dalam, sebenarnya proses yang demikian sudah mejadi semacam proses alamiah dalam dinamika dan sejarah perkembangan seni pertunjukan, terutama di Bali. Perubahan sosial yang terjadi atau persentuhan dengan budaya luar menjadi salah satu penyebab hal ini. Budaya luar ini bisa berarti sangat dekat secara fisik, desa misalnya.

Salah satu contoh misalnya, perkemangan gamelan Angklung. Sekarang ada sebuah varian Angklung yang bernama Angklung Kebyar. Tabuh-tabuh yang dimainkannya adalah yang biasa dimainkan oleh Gong Kebyar. Barangkali perkembangan Angklung Kebyar ini merupakan sebuah respon terhadap popularitas gamelan Gong Kebyar, yang salah satunya diangkat oleh Festival Gong Kebyar PKB. Ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan peluang. Perkembangan Angklung yang demikian tidak serta-merta mengubahnya menjadi Gong Kebyar, karena ia tetap menggunakan instrumen Angklung, yang secara jenis kenadaan berbeda. Angklung Kebyar menjadi unik dan lepas dari kesannya yang "membosankan", sebagimana tanggapan masyarakat mutakhir wilayah budaya Bali.

Kembali ke masalah wali, bebali dan balih-balihan. Pertanyaan yang perlu diajukan di sini, secara realitas lapangan, apakah ia sudah diterapkan dan bukan hanya berhenti pada tataran konsep?

Banjarbaru, Jogja, April 2008